Sepuluh tahun silam, dua orang warga Kampung Matteko, Daeng Sako dan Daeng Suha mendekam di penjara setelah dilaporkan oleh perusahaan ke Dinas Kehutanan. Ia dituduh menebang dan mengambil pohon pinus di wilayah izin PT. Adimitra Pinus Utama. Laporan perusahaan tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan dengan melaporkannya ke Polsek Tombolo Pao. [1]

Februari 2019, kejadian ini berulang. Enam orang warga Kampung Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa ditahan karena disangka telah melanggar UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Kejadian itu bermula 3 Januari 2019 saat warga berinisiatif memangkas pohon pinus yang tumbuh di sekitar tiang listrik dan jalan menuju kampung mereka. [2]

Di Kabupaten Sinjai pada Oktober 2014, Bahtiar Sabang dijerat dengan Undang-undang yang sama setelah menyiangi kebun dan menebang beberap Pohon Jati miliknya. Sekitar setahun sebelumnya, Najamuddin Solle, warga Desa Gunung Perak juga mengalami hal serupa. Ia divonis bersalah dengan kurungan 5 bulan penjara dan denda 1 juta Rupiah karena menebang Pohon Nangkanya sendiri. [3]

Kejadian seperti ini sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia secara umum dan Sulawesi Selatan secara khusus. Kriminalisasi masyarakat yang hidup di sekitar atau di dalam kawasan hutan adalah buah dari ketidakberesan penunjukan dan petepan kawasan hutan di masa lalu, yang sampai saat ini tidak dikoreksi dengan serius oleh pemerintah.

Petaka Pohon Pinus  

Kawasan hutan di jejeran pegunungan Lompobattang – Bawakaraeng, selain menyimpan keanekaragaman hayati, juga menyimpan cerita pilu bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kisah pilu itu bermula ketika pemerintah secara sepihak menunjuk wilayah kelola mereka sebagai kawasan hutan.

Meskipun secara legal penunjukan kawasan hutan yang ada di Sulawesi Selatan (termasuk Matteko) dilakukan pada tahun 1982, namun penguasaan wilayah kelola masyarakat secara sepihak oleh pemerintah telah terjadi jauh sebelum itu. 

Sekitar tahun 1977, dijalankan program pembibitan pinus di Matteko. Pihak kehutanan kemudian meminta masyarakat untuk menanam bibit-bibit pinus tersebut di kawasan hutan, termasuk pada wilayah kelola masyarakat dengan argumentasi bahwa kelak jika pinus tersebut telah besar akan menjadi milik mereka sendiri.

Namun yang terjadi kemudian hari justru sebaliknya. Ketika pinus makin besar, masyarakat terdesak oleh dua hal: pertama adanya larangan dari pihak kehutanan untuk mengelola lahan yang terdapat pohon pinus; kedua, sifat pohon pinus yang homogen sehingga mengerdilkan tanaman perkebunan mereka.

Masyarakat makin terdesak setelah wilayah tersebut diserahkan oleh pemerintah kepada PT Adimitra Pinus Utama untuk mengelola pohon pinus, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun yang berada di wilayah kelola masyarakat.

Keterdesakan masyarakat setempat sebagai buah dari proses penetapan kawasan hutan yang tidak transparan dan manipulatif berujung pada pilihan sulit. Pertama, meninggalkan kampung untuk bertahan hidup; kedua, mengelola lahan dengan ancaman penjara; dan ketiga, melanggar pantangan adat dengan masuk Ompo, suatu wilayah hutan yang mereka sakralkan.

Sehingga, memosisikan masyarakat Matteko sebagai tersangka perusak hutan sesungguhnya kefatalan berpikir yang dialami oleh pemangku kebijakan di Kab. Gowa, karena ketidakjujuran pada buruknya sistem penetapan kawasan hutan yang dijalankan di masa lalu dan ketidakpekaan melihat kondisi keterdesakan masyarakat.

Fakta-fakta buruknya penetapan kawasan hutan yang kemudian menjadikan masyarakat sebagai korban hingga hari ini sebenarnya telah dibahas secara mendalam melalui riset Inkuiri Adat Komnasham pada tahun 2013 sampai 2014 lalu. 

Sayangnya, dokumen-dokumen ilmiah semacam ini tidak menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Gowa dalam merumuskan kebijakan, termasuk dalam aspek penerapan hukum. Padahal salah satu lokasi riset tersebut adalah Matteko.

Alarm Kegagalan 

Pemerintahan Jokowi (oleh sebagian orang) dianggap sebagai rezim progresif, khususnya pada aspek kebijakan tentang kehutanan. Anggapan tersebut perlu diragukan jika melihat kondisi objektif di tingkat tapak. Kriminalisasi yang dialami oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan yang masih terus terjadi setidaknya menjadi salah satu pengonfirmasi keraguan tersebut.

Ragam skema penyelesaian konflik lahan, baik yang berbasis kehutanan maupun non kehutanan, tidak menunjukkan progres yang signifikan. Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan misalnya, atau putusan MK No. 35/PUU/X/2012 yang menguatkan pengakuan terhadap hutan adat tidak dimaksimalkan oleh pemerintah daerah sebagai alat dan panduan penyelesaian konflik. 

Sehingga, kebijakan-kebijakan yang lahir tidak lebih dari tumpukan kertas belaka tanpa dampak sehebat perdebatan saat kebijakan tersebut dirumuskan. Pengawalan kebijakan secara serius di tingkat daerah sangat diperlukan, mengingat dunia birokrasi kita yang masih dalam pembenahan.

Pasca banjir dan tanah longsor yang melanda Sulawesi Selatan awal tahun 2019 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan merevitalisasi Daerah Aliran Sungai Jeneberang. Dukungan penuh juga diberikan oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, atas program tersebut, termasuk gagasan alih fungsi lahan yang diusung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. [4]

Program ini penting untuk ekosistem kawasan hutan Lompobattang – Bawakaraeng, juga penting bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun program ini akan kembali menjadi petaka bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan jika tidak dikelola secara transparan dan partisipatif.

Jika penggunaan pendekatan legal formal yang masih menjadi acuan dalam melihat masalah, bukan paradigma kolaboratif pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, maka dapat dipastikan kriminalisasi terhadap masyarakat kembali mewarnai program ini. 

Hal ini mengonfirmasi pengulangan kesalahan yang sama dengan rezim terdahulu, melestarikan hutan dengan memenjarakan manusia.

Referensi:

  1. Laporan Inkuiri Adat Komnasham
  2. Makassar Terkini, Begini Kronologi Penangkapan Enam Masyarakat Adat Matteko, Gowa
  3. Tanah Kita, Data Konflik
  4. Rakyatku, Oktober 2019, Rehabilitasi Das Jeneberang Dimulai