Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagi kalangan Pro Demokrasi, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang lebih baik ketimbang sistem monarki dan aristokrasi. Terlepas dari pendapat yang demikian, pada dasarnya tidak ada suatu jaminan mutlak bahwa sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi, monarki, maupun aristokrasi adalah sistem pemerintahan yang lebih daik daripada sistem pemerintahan yang lainnya. Sudah menjadi barang tentu setiap sistem pemerintahan pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Hingga sampai saat ini, bangsa Indonesia masih mempercayai dan memaknai demokrasi sebagai suatu sistem yang baik dan tepat untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari guru besar dan pakar hukum tata Negara Mahfud MD, menurutnya ada dua alasan mengapa demokrasi dipilih sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua Negara yang ada di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertinggi.

Patologi Demokrasi: Lahirnya Kaum Damagog

Berbicara mengenai demokrasi perlu sekiranya untuk melihat dan mengetahui pendapat dari para filsuf terhadap demokrasi, seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato. Para filsuf ini beranggapan bahwa demokrasi memiliki banyak kekurangan sebagai sistem pemerintahan. Karena menurut para filsuf ini, demokrasi dapat melahirkan para kaum demagog, yaitu para orator ulung yang senang merayu, bersikap baik sesaat, dan menjual mimpi-mimpi utopis agar rakyat memilihnya. Namun setelah terpilih, rakyat dilupakan. Topeng-topeng semu itu kemudian dipakai kembali pada masa pemilihan selanjutnya (Foke, 1839).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan demagog sebagai penggerak (pemimpin) rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Secara terminologi, demagog adalah istilah politik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat, dan “agogos” yang berarti pemimpin yang menyesatkan demi kepentingan pribadinya.

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu barometer dari sistem demokrasi adalah pemilu, sehingga lahirnya kaum demagog merupakan suatu konsekuensi hasil produksi dari demokrasi. Pesta demokrasi saat ini, telah membuat para politikus dan pejuang kekuasaan berlomba-lomba untuk meyakinkan masyarakat untuk dapat memilihnya menjadi pemenang dalam pesta demokrasi. Berbagai cara dan upaya positif maupun negatif dilakukan oleh para politikus dan pejuang kekuasaan untuk dapat meyakinkan dan mengambil simpati warga masyarakat, dengan maksud dan tujuan untuk memuluskan jalan menuju singgasana kekuasaan.

Nampaknya upaya yang dilakukan oleh para kaum demagog untuk memuluskan jalan menuju singgasana kekuasaan tidak hanya terbatas pada retorika dan mimpi-mimpi utopis semata, pada kenyataannya kaum demagog menggunakan berbagai macam cara, termasuk money politic (politik uang). Praktik money politic dalam pesta demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menjadi rahasia umum, konon katanya seorang bakal calon memerlukan uang hingga puluhan milyar untuk dapat menduduki singgasana kekuasaan tertentu.

Dengan kenyataan yang demikian, dapat kita bayangkan bersama bagaimana jadinya jika seorang pemimpin tercipta dari embrio money politic tentunya akan menjadi masalah yang besar bagi tatanan pemerintahan dan kesejahtraan bangsa Indonesia.

Etika Politik Dalam Negara Demokrasi

Retorika yang disajikan bakal calon penguasa dalam memperjuangkan misi dan memuluskan jalannya menuju singgasana kekuasaan cenderung bersifat demagog, sehingga muncul suatu ketidak percayaan masyarakat terhadap politikus negeri ini. Kekecewaan terhadap politikus ini merupakan suatu konsekuensi logis dalam pesta demokrasi. Yang mana para politikus ini pada mulanya menghadirkan janji manis untuk memperjuangkan suara-suara rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat, akan tetapi setelah berhasil mendapatkan tujuannya para politikus ini lupa dengan hal-hal yang dijanjikannya kepada rakyat dan warga masyarakat yang memilihnya.

Pengutamaan nilai-nilai filosofis etika politik merupakan kunci dan senjata utama untuk memperbaiki patologi demokrasi. Etika politik yang berdasarkan pancasila, tentunya mengedepankan nilai-nilai moralitas dan integritas para politikus. Sehingga dalam berlangsungnya proses demokrasi, para politikus tidak lagi menerapkan praktik kotor dalam upaya mencapai tujuan untuk menduduki singgasana kekuasaan.

Penulis meyakini bahwa, apabila para politikus mengimplementasikan nilai-nilai filosofis etika politik pancasila dalam pesta demokrasi, para politikus dapat menjadi individu yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi serta pribadi yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya hal ini merupakan sesuatu yang dirindukan dan diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia kepada para penguasa dan penyelenggara pemerintahan.

Sehingga atas persoalan ini, saya sebagai penulis mengharapkan kepada para politikus negeri ini dalam menyelenggarakan dan mengikuti pesta demokrasi jangan sampai menjanjikan sesuatu yang semu semata, para politukus seharusnya menetapi janji dan menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Perlu diingat bahwasanya suara rakyat adalah suara tuhan (vox populi, vox dei) sehingga sudah menjadi keharusan bagi para penguasa untuk dapat mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun golongan.