Banyak cara sebuah buku muncul ke permukaan. Tapi buku yang satu ini beberapa hari silam cukup mengundang perhatian di jagat media sosial, dengan nasib yang agak unik. Ia dibaca oleh Gubernur Anies Baswedan, difoto dan diposting agar diketahui khalayak umum.

Bersampul hitam, buku ini judulnya menarik perhatian, How Democracies Die, terbit dua tahun lalu, karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, dua profesor ilmu politik dari Universitas Harvard. Isinya cukup serius, termasuk dalam genre literatur perbandingan sejarah dan pemerintahan.

Pesan apa gerangan yang ingin disampaikan Anies Baswedan lewat foto itu? Dia ingin memberi pembenaran pada sikapnya yang permisif terhadap Habib Rizieq Shihab? Apakah dia sedang mengkritik Presiden Joko Widodo? Atau ia sebenarnya mengkritik kita semua?

Saya hanya bisa menebak-nebak. Namun dalam satu hal, kita harus berterima kasih pada Anies. Buku ini memang sarat dengan pesan yang patut direnungkan kaum politisi, elite pemerintahan dan tokoh partai politik, khususnya dalam konteks zaman ini ketika demokrasi di mana-mana mengalami erosi yang tajam, dari Amerika Serikat, India, Turki, hingga Eropa Timur.

Dalam buku ini, salah satu yang paling menarik adalah cerita dan penjelasan tentang kaum demagog, tokoh-tokoh ekstrem di luar sistem. Kaum demagog selalu hadir dalam setiap tahap perkembangan masyarakat. Di zaman Yunani klasik, ia sudah menjadi bahan telaah Sokrates dan Plato. Namun di zaman modern, khususnya sejak awal abad ke-20, peran mereka mencapai tingkat destruksi yang tak terbayangkan sebelumnya.

Alexander Hamilton, salah satu founding fathers Amerika, mendefinisikan pelaku demagogi sebagai men with talents for low intrigue, and the little arts of popularity. Mereka adalah orang yang pandai kasak-kusuk, pencari popularitas dengan berbekal teori kosong yang mengobarkan kebencian.

Berbeda dengan orator di alam demokrasi (Churchill, Obama), kaum demagog biasanya mementingkan agitasi, mempertajam perbedaaan, serta cenderung memainkan emosi massa yang paling mudah terbakar, baik dalam soal golongan, ras, atau agama. 

Biasanya, dalam demokrasi yang stabil, kaum demagog hanya berada di pinggiran. Suara mereka keras dengan pendukung fanatik, tapi lebih sebagai fenomena idolatri di luar sistem. Mereka mendapat tepuk tangan atau pemujaan pribadi, tapi bukan kursi kekuasaan.

Masalahnya, dalam periode sejarah tertentu, hal tersebut bisa berbalik sama sekali. Kaum demagog terkadang mendapat angin dan bahkan berhasil mencapai puncak pemerintahan. Dari kekuatan yang kecil dan militan, mereka kemudian menjadi pelaku dominan di pusat kekuasaan. Setelah itu mereka menjadi tiran yang destruktif.

Itulah yang terjadi di Jerman (Hitler), Italia (Mussolini), Venuzuela (Chavez), dan banyak negeri lainnya. Di Amerika Serikat, Donald Trump sudah masuk dalam kategori demagog, dan ia juga sudah menguasai pemerintahan selama empat tahun – untungnya sistem demokrasi AS jauh lebih matang dan kuat dibanding sistem yang ada di Jerman pada zaman Weimar.

Apa yang menyebabkan pembalikan itu? Faktor apa yang memungkinkan mereka menapak tangga kekuasaan dan meruntuhkan demokrasi? Jawaban Levitsky dan Ziblatt dalam buku ini cukup jelas, memiliki aplikasi universal, dan karena itu perlu direnungkan sebagai bahan pelajaran oleh kaum pendukung demokrasi, termasuk di negeri kita.

Kuncinya adalah krisis dan respons kaum elite politik, baik di dunia pemerintahan maupun di partai yang menguasai parlemen.

Di Jerman, misalnya. Setelah Perang Dunia Pertama hingga Depresi Besar di dekade 1930-an, krisis sosial dan ekonomi datang silih berganti. Reformasi politik Republik Weimar di bawah Presiden Paul von Hindenburg sebenarnya cukup berhasil, tetapi di Reichstag (parlemen Jerman) polarisasi menajam dan koalisi partai yang ada tak kunjung menghasilkan kekuatan mayoritas. Situasi ini menghasilkan kebuntuan politik terus-menerus, dan akibatnya pemimpin pemerintahan (kanselir) hanya berumur pendek. 

Untuk mengatasi kebuntuan ini kaum elite politik, termasuk von Hindenburg dan Frans von Papen, tokoh aristokrat dan mantan kanselir, mengambil sebuah keputusan penting, sebuah langkah dalam percaturan politik yang kini terus menjadi catatan sejarah. Mereka mencari jalan pintas, memasukkan tokoh ekstrem dan populer dari luar sistem untuk menjadi kanselir transisi. Tokoh yang mereka pilih adalah Adolf Hitler.

Bagi kelompok utama dalam tubuh elite politik Jerman waktu itu, tokoh transisi ini adalah semacam boneka yang sanggup menutup kelemahan mereka sendiri. Dan mereka sangat yakin bahwa boneka ini bisa dikendalikan sepenuhnya, seperti yang dikatakan von Papen, sebagaimana dicatat oleh Zevinsky dan Ziblatt: “dalam dua bulan kita pasti akan mendorongnya (Hitler) ke sebuah sudut hingga dia akan menjerit sendiri…”

Sejarah membuktikan bahwa pilihan politik semacam itu bukan hanya keliru, tetapi keliru secara tragis dengan dampak historis.

Dalam buku ini, langkah strategis untuk menarik tokoh ekstrem di luar sistem ke dalam koalisi pemerintahan diberi istilah the fateful alliances. Kalau diterjemahkan bebas: aliansi maut yang menentukan percabangan peristiwa. Aliansi semacam inilah yang menjadi faktor penyebab matinya demokrasi di Jerman dan di banyak negara lainnya pada periode yang berbeda-beda.

Dengan semua itu, Levitsky dan Ziblatt menyimpulkan: “In each instance, elites believe the invitation to power would contain the outsider. But their plans backfired. A lethal mix of ambition, fear, and miscalculation conspired to lead them to the same fateful mistake: willingly handing over the keys of power to an autocrat-in-the-making.”

Jadi singkatnya, Levitsky dan Ziblatt tidak menekankan pentingnya faktor struktural (kelas ekonomi, misalnya), atau hubungan diplomasi dan asimetri kekuatan negara-negara Eropa pasca-perang, atau faktor impersonal lainnya. Penekanan dalam buku ini adalah pada kualitas kepemimpinan serta pada pilihan-pilihan tindakan kaum elite politik.

Kalau kaum elite berhasil membangun kerja sama untuk mengatasai masalah-masalah praktis yang ada, pemerintahan demokratis akan kuat. Namun ketika mereka terus terbelah untuk hal-hal yang fundamental, lalu mencari jalan pintas, apalagi jika mereka mencarinya di kalangan militan, kaum demagog, atau kaum ekstrem lainnya di luar sistem, maka pintu bagi datangnya prahara akan terbuka lebar.

Kurang lebih, itulah salah satu pesan penting yang ada dalam buku ini. Kaum elite politik seperti Gubernur Anies Baswedan dan Pak Jusuf Kalla, dua tokoh nasional yang selama ini dikenal cukup memberi angin kepada kaum militan di garis agama, harus memikirkan secara mendalam pesan semacam itu.

*

Sebenarnya, buku ini masih berbicara banyak hal lagi, tentang berubahnya partai politik Amerika dan bagaimana Donald Trump melemahkan fondasi demokrasi. Tapi esensi pesan yang ada di dalamnya tetap sama: tokoh-tokoh yang berada di lapisan kepemimpinan perlu membangun konsensus di kalangan mereka sendiri tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menapak tangga kekuasaan, serta tentang perlunya penegakan kembali norma-norma baku seperti fair play, mutual trust, dan tolerance.

Pesan seperti ini mungkin terdengar klise, khususnya mengenai norma-norma yang perlu dipegang bersama. Tapi justru di situlah kuncinya.

Cersei Lannister dalam salah satu episode akhir The Game of Thrones, berkata kepada Eddard: “Dalam percaturan kekuasaan, kau akan menang atau mati. Tidak ada jalan tengah.” Demokrasi layak diperjuangkan justru karena sistem ini membuka kemungkinan bagi kehidupan bersama yang damai, bersaing dalam perbedaan, dengan garis batas yang jelas tentang benar dan salah, fakta dan fiksi, adil dan tidak adil, dan semacamnya.

Itulah yang menjadi jiwanya setiap masyarakat demokratis. Tanpa itu, kematian demokrasi, di tangan kaum demagog atau kelompok lainnya, hanya tinggal menunggu waktu. Hal ini, menurut saya, perlu direnungkan bukan hanya oleh Anies Baswedan, tetapi oleh kita semua.