1 week ago · 613 view · 4 menit baca · Perempuan 59040_23288.jpg
http://cdn2.tstatic.net/surabaya/foto/bank/images/vanessa-angel-bersumpah-masih-pakai-baju-saat-digerebek-polisi.jpg

Kasus Prostitusi Online Vanessa Angel dan Relasi Sosial yang Timpang

Awal tahun 2019 ini, kita kembali dihebohkan oleh beberapa peristiwa. Salah satunya adalah kasus prostitusi online yang melibatkan artis Vanessa Angel dan seorang pengusaha, yang awalnya hanya disebut oleh berbagai media dengan inisial "R". Belakangan baru diketahui identitas asli si pengusaha, yang bernama asli, Rian, seorang pengusaha tambang. 

Vanessa Angel sendiri adalah seorang artis yang wajahnya kerap menghiasi layar kaca, lewat sinetron FTV. Ia pun sempat dikabarkan akan menikah dengan Didi Mahardika, anggota DPR, yang juga cucu Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, pada tahun 2016. Akan tetapi, pada tahun 2017, hubungan mereka tiba-tiba putus, dan rencana pernikahan mereka pun batal.

Hal yang cukup membuat mata sedikit terbelalak, adalah tarif Vanessa Angel yang disebut-sebut di berbagai media, sekitar 80 juta rupiah. Kalau kita bandingkan dengan upah minimum tertinggi yang diterima kaum buruh, yaitu di Kabupaten Karawang, sebesar Rp. 4.234.010,27, per bulan ( Syifa Hanifah, 2018, https://www.merdeka.com/, akses 6 Januari 2019), maka dengan demikian tarif Vanessa Angel ini kurang lebih setara dengan19 bulan upah minimum tersebut, atau sekitar 1 tahun 7 bulan.

Pertanyaannya kemudian, jika seorang pengusaha Indonesia mampu membayar Vanessa Angel sekali kencan, sekitar 80 juta rupiah, mengapa mayoritas pengusaha di Indonesia tidak berkeinginan untuk menyetujui besaran upah minimum yang layak bagi kaum buruh? Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna jasa prostitusi artis adalah para pengusaha/pemodal, politisi, dan pejabat hidung belang.

Sikap para pengusaha atau pemodal Indonesia, secara resmi adalah mendukung PP (Peraturan Pemerintah) no.78 tahun 2015, yang menetapkan penentuan besaran upah buruh hanya lewat laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta bukan berdasarkan atas kebutuhan hidup layak (KHL).

Hal ini terlihat dalam pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, pada bulan Mei 2017, yang menganggap bahwa Peraturan Pemerintah tersebut, sudah tepat untuk mengatur besaran kenaikan upah (Syifa Hanifah, 2017, https://www.merdeka.com/, akses 6 Januari 2019). 

Hal yang juga membuat kecewa kemudian, adalah setelah pencidukan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus prostitusi online Vanessa Angel tersebut, tidak semua pihak yang bersalah secara hukum, dijadikan sebagai tersangka. Buktinya, si pengusaha pengguna jasa prostitusi, hanya dimintai keterangan dan diperbolehkan pulang, karena pihak kepolisian berpandangan bahwa menggunakan jasa layanan seks komersil, bukanlah sebuah tindakan pidana (Fitria Madia, 2019, https://jatim.idntimes.com/, akses 6 Januari 2019).

Hal yang sama juga berlaku bagi si artis, yang diperbolehkan pulang setelah diperiksa polisi. Untuk si artis, dalam hal ini yang bersangkutan, sebenarnya hanya korban perdagangan orang, akan tetapi citra dirinya menjadi sangat rusak, karena pemberitaan di media malah membuka terang-terangan identitas dan nama si artis. 

Sementara, si pengusaha pengguna jasa, awalnya hanya diberitakan inisialnya saja, baru beberapa hari ini, identitas asli yang bersangkutan beredar di media. Pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa ada pencidukan kalau kemudian pihak yang terciduk dan bersalah, pada akhirnya dilepaskan? Memang ada dua muncikari yang ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi, pada kenyataannya, pengusaha pengguna jasa juga terlibat dan bersalah secara hukum dalam tindakan asusila tersebut.

Kalau kita melihat sedikit ke belakang, sebenarnya pada tahun 2015, Kepala Subdirektorat Perjudian dan Asusila Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, waktu itu, Komisaris Besar (Kombes) Umar Fana, sempat menyatakan bahwa pengguna jasa prostitusi bisa dikenai pidana, lewat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), jika yang bersangkutan tertangkap dalam operasi tangkap tangan. 

Sanksi hukum bagi pelaku sebagaimana diatur oleh undang-undang tersebut, adalah hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebanyak-banyaknya sebesar 600 juta rupiah (Joko Panji Sasongko, 2015, https://www.cnnindonesia.com/, akses 6 Januari 2019). Artinya tindakan asusila yang dilakukan oleh pengusaha dengan inisial “R” tersebut, pada dasarnya adalah juga suatu tindakan yang harus mendapat sanksi pidana. Hal yang menjadi pertanyaan besar, mengapa pasal ini tidak diterapkan pada pengusaha tersebut, padahal yang bersangkutan terkena operasi tangkap tangan?

Pada kasus prostitusi online Vanessa Angel ini kita bisa melihat bagaimana relasi sosial yang timpang di Indonesia teramat jelas. Rakyat kebanyakan, yaitu kaum buruh, petani kecil, dan pedagang kecil, pada kenyataannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari harus bekerja keras dan jumpalitan, sementara para pengusaha, politisi, dan pejabat bisa dengan leluasa berbuat immoral (maksiat), dengan biaya tinggi, puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Ironisnya, tingkah polah bejat para pengusaha, politisi, dan pejabat ini boleh dikata tidak tersentuh hukum, karena sampai sekarang belum ada satupun di antara mereka yang tercatat dikenai pasal tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Ketimpangan sosial yang nyata ini, pada dasarnya terjadi karena negara dan pemerintah belumlah benar-benar berpihak pada rakyat. Rakyat Indonesia sebenarnya juga sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap negara dan pemerintah, hal ini terlihat dari besarnya simpati rakyat terhadap pasangan capres dan cawapres fiktif, Nurhadi-Aldo, yang pada dasarnya hanya sebuah olok-olok politik belaka. Hal ini, sebenarnya, paling mungkin hanya meningkatkan jumlah golput, daripada sebuah perubahan politik yang berarti untuk rakyat. Karena besaran angka golput tidak mempengaruhi legitimasi pemerintahan yang dikuasai oleh para pemenang pemilu.

Ke depannya, sebenarnya solusi kongkrit untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia adalah, perlunya suatu ketegasan dari mayoritas rakyat terhadap para pemimpin. Rakyat seharusnya jangan mau lagi terpolarisasi, terilusi, dan harus jujur pada kenyataan. Sederhananya, jika pemimpin yang didukung, pada prakteknya tidak memperjuangkan nasib rakyat, dan tetap menjalankan negara dan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat, maka mereka harus berani dan tegas menarik dukungan dari pemimpin tersebut.

Sikap pemujaan yang berlebihan terhadap seorang pemimpin tanpa daya kritis, hanya akan menghasilkan pemimpin yang otoriter dan diktator, seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Sayang sekali kemudian, jika demokrasi yang sudah diraih dengan susah payah ini, pada akhirnya harus mundur dan lenyap berganti dengan kediktatoran.