“Berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang baik ” - Taverne.

Pernyataan filsuf Taverne di atas baiknya dijadikan bahan renungan oleh penegak hukum di Indonesia. Apalagi melihat penegakan hukum yang kian hari makin sengkarut akibat proses penegakannya.

Akal sehat publik dicederai tatkala tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dinilai terlalu ringan dibandingkan perbuatan yang dilakukan.

Hal ini menandai penumpukan masalah hukum yang melanda negeri bukan tanpa sebab. Apabila kita dapat menemukan akar permasalahan tersebut, maka membangkitkan cita negara hukum bukanlah hal yang mustahil. Begitu pula dengan menjamurnya ketidakpercayaan rakyat terhadap simbol-simbol negara, khususnya di dunia hukum.

Secara kontras, masyarakat melihat berbagai perbedaan hukum, mulai dari penanganan hingga panjatuhan putusannya. Penyebab utama yang makin membuat runtuh simbol institusi hukum adalah maraknya praktik mafia peradilan yang telah berlangsung selama empat dekade terakhir.

Berlangsungnya praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan di dunia hukum terjadi mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penyusunan dakwaan, pengajuan tuntutan, hingga jatuhnya putusan hakim.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap tahapan tersebut dapat diatur sesuai dengan keinginan para oknum pengacara dan oknum aparat di institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Lebih parahnya lagi, para saksi atau ahli mulai dapat “dipesan” sesuai dengan kemauan para terdakwa melalui prakarsa pengacaranya.

Praktik kotor para mafia peradilan inilah yang kemudian menjadikan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menjadi korban para oknum di dalamnya sendiri. Akibatnya, lembaga-lembaga tersebut dipandang sebagai lembaga terkorup di Indonesia bersama dengan lembaga perwakilan dan partai politik lainnya.

Tidak jauh berbeda, pelayanan publik yang ditampilkan dan diberikan kepada masyarakat masih bersifat lamban dan cenderung koruptif, termasuk tidak jelasnya kelanjutan dari penyampaian aspirasi kepada lembaga perwakilan resmi. Akibatnya, timbul sikap apatisme tinggi dari masyarakat terhadap apa pun hasil kinerja yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan pemerintahan.

Di Indonesia, pasca bergulirnya reformasi mengakibatkan banyaknya lembaga negara baru yang bermunculan di tengah-tengah belantara lembaga negara yang lama.

Dengan begitu banyaknya lembaga negara yang ada sekarang, maka sering kali antara fungsi dan tugas pelaksana antara lembaga satu dengan lembaga lainnya saling tumpang tindih. Untuk memantapkan sinergitas antarlembaga negara, maka di sektor pemerintahan harus ada upaya penataan secara menyeluruh.

Bisa jadi karena reformasi yang digulirkan selama ini terlalu fokus pada reformasi di bidang demokrasi politik, sehingga sedikit mengabaikan pentingnya reformasi hukum. Padahal, tanpa dukungan kepastian hukum, baik pembangunan demokrasi politik maupun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan dengan teratur dan terkendali, apalagi terkait dengan bidang investasi.

Ironisnya, kepentingan atau intervensi politik pun sering kali meluluhlantakkan proses penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh institusi-institusi hukum yang ada.

Khusus untuk lembaga-lembaga negara penegak hukum, seyogianya dilakukan pertemuan berkala semacam rapat kerja nasional untuk menentukan arah pembangunan penegakan hukum Indonesia. Hubungan kerja harus dibangun setidak-tidaknya antara MA dan lembaga pengadilan di bawahnya, MK, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Yudisial, KPK, Lembaga Pemasyarakatan, dan Kementerian Hukum dan HAM, dan organisasi Advokat.

Sebuah keniscayaan apabila kita bermaksud untuk memperbaiki hukum secara nasional tanpa adanya sistem yang bekerja baik di antara skrup-skrup sistem tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh institusi dan lembaga negara di bidang hukum.

Hal ini dapat dilakukan secara berkala dalam lingkup yang lebih luas. Masyarakat juga akan memperoleh pesan bahwa lembaga penegak hukum tidak berdiam diri menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini.

Akan tetapi, pertemuan saja tidaklah cukup. Masing-masing institusi harus dipastikan mengambil kebijakan tegas untuk mengeliminasi para oknum yang telah mengakibatkan citra lembaga negara menjadi runtuh di mata masyarakat.

Dalam pembenahan hukum memanglah tidak semudah membalikan telapak tangan, bahkan jika ingin jujur sudah terlalu banyak beragam penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan. Tulisan ini tidak berpretensi untuk memberikan solusi yang paling benar, melainkan menjadikan diskursus pembangunan hukum agar menjadi makin terarah, khususnya dalam menghadapi tingkat kepercayaan masyarakat yang kian hari kian menurun.

Kita pun tidak perlu larut dalam pesimisme atas masa depan reformasi hukum Indonesia, sebab negara sekaliber Amerika Serikat pun pernah mengalami hal yang serupa dengan apa yang tengah kita hadapi sekarang ini. Selama masyarakat menaati hukum sekadar karena alasan ketakutan terhadap sanksi, maka selama itu pula kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara masih bersifat semu.

Satu hal yang pasti, kemauan pimpinan (political will) akan menjadi faktor terpenting dalam implementasi reformasi birokrasi lembaga hukum, terlepas dari tingginya hiruk-pikuk dan dinamika hukum ataupun politik yang menjadi mainstream saat ini. Pun teladan atas ucapan dan tindakan pimpinan akan turut jua memengaruhi komitmen seberapa kuat reformasi tersebut akan dan mau dilaksanakan.

Semoga di masa mendatang hukum benar-benar menjadi panglima dalam mengangkat negeri ini dari keterpurukannya.