Hari ini berseliweran komentar di berbagai jejaring media sosial mengenai pro-kontra penangguhan penahanan yang diberikan untuk Rahmat Baiquni. Sebagian besar warganet menganggap penangguhan penahanan terhadap ustaz yang diduga menyebarkan hoaks terkait petugas KPPS yang diracun tersebut sangatlah tidak adil.

Mereka rata-rata membandingkannya dengan Kasus Meliana, Ahok, ataupun kasus-kasus hoaks pada pilpres lalu, seperti Kasus Kivlan Zen dan Egi Sujana, yang rata-rata penangguhan penanganannya sulit dikabulkan bahkan tidak dikabulkan sama sekali.

Subjektivitas penyidik dituding sebagai biang keladi dari masalah ini, dan seolah-olah khalayak mengatakan bahwa penegakan hukum berpihak pada tirani mayoritas ataupun penguasa. Ada juga yang mengatakan bahwa hukum telah tebang pilih. Benarkah demikian?

Dalam beberapa tulisan, saya pernah menjelaskan bahwa hukum adalah ilmu sosial yang sangat rasional. Hukum bukanlah ilmu pasti yang bisa diselesaikan semudah 1 + 1 sama dengan 2 atau semudah membalikkan telapak tangan. Menyelesaikan masalah hukum tidaklah semudah itu. 

Sangatlah "naif" jika ada pandangan yang mengatakan hukum "tidak boleh" tebang pilih. Karena setiap kasus punya masalah berbeda dan subjek hukum yang berbeda. 

Misalnya, penerapan hukum untuk anak, orang gila dengan orang normal pastilah berbeda. Tentang masalah adil atau tidak adil pun, dalam hukum, sifatnya sangat "subjektif". Bahkan dalam buku-buku hukum terdapat ratusan definisi keadilan yang terkadang saling tumpang tindih dan saling berseberangan.

Lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah hukum dengan adil? Menyelesaikan masalah hukum adalah menyelaraskan berbagai aspek, baik itu keadilan, kemanusiaan, politik, keamanan, dan lain-lain yang tentu saja harus bersinergi dengan fungsi hukum yang juga bukan satu, namun banyak, yaitu untuk menciptakan ketertiban, menciptakan keselarasan, keadilan, sarana pencegahan kejahatan, dan masih banyak lagi yang lain.

Penerapan kasus pun tidak bisa sama untuk delik yang sama. Karena tiap kasus adalah khas dan tidak ada yang identik. 

Selain hal-hal tersebut di atas, penegak hukum pun harus mampu mengakomodasi dua aspek hukum itu sendiri, yaitu hukum sebagai Ius Constitutum (atau hukum positif yang berlaku saat ini), namun tidak pula boleh "mengindahkan" Ius Constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan masyarakat atau isu-isu hukum yang ada di masyarakat walaupun hal tersebut belum terakomodasi dalam hukum positif.

Seperti dalam Kasus Meliana atau Ahok, jika dibandingkan dengan Rahmat Baiquni, jelas berbeda. Dalam kasus Meliana-Ahok, ada mobilisasi hukum (legal mobilization) di mana hukum semula yang sebenarnya diam, namun kemudian dimobilisasi oleh massa sehingga bergerak. 

Sehingga, mau tidak mau, penegak hukum pun harus mengikuti apa yang berkembang di masyarakat. Tidak mungkin penegak hukum tidak menghiraukan suasana yang berkembang (Ius Constituendum) dalam masyarakat. 

Menurut hemat saya, mungkin karena kasus Rahmat Baequni tidak menimbulkan gejolak dan demonstrasi seperti halnya kasus Meliana dan Ahok. Penanganannya pun dilakukan berbeda, sehingga penangguhan penahanan pun diberikan.

Demikian juga kasus ini jika dibandingkan dengan kasus "sesama hoaks" seperti kasus Kivlan Zen maupun Egi Soejana. Penyidik pun sekiranya mungkin subjektif mempertimbangkan gejolak yang pasti tumbuh di masyarakat apabila "ulama dikriminalisasi", mengingat agama adalah isu yang paling sensitif di Indonesia, sehingga Kivlan Zen maupun Egi Soejana tidak diperlakukan seperti Rahmat Baiquni.

Lalu apakah karena hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penegak hukum "seolah takut" pada dorongan mobilisasi hukum dari masyarakat tadi? Jawabannya mungkin ya. 

Bayangkan jika terjadi mobilisasi hukum oleh massa, ada satu fungsi hukum yang tidak dapat terwujud karenanya, yaitu "menciptakan ketertiban", selain kemungkinan berkurang bahkan hilangnya legitimasi negara.

Jika ada pihak yang bernada apatis dan mengatakan bahwa penegakan hukum seolah-olah lebih cenderung mementingkan mayoritas (tirani mayoritas) dan penguasa, memang tak bisa dimungkiri. Demokrasi dan hukum memang merupakan produk mayoritas. 

Bukankah dalam pemilu pemenangnya adalah suara terbanyak? Hasilnya, legislator/penguasa terpilih tentunya akan lebih cenderung mendahulukan kepentingan suara terbanyak. Itulah ciri The Rule of Law, konsep negara hukum yang diadopsi oleh mayoritas negara di dunia.

Jika kita menginginkan konsep hukum yang adil dalam membela mayoritas maupun minoritas, seyogianya kita harus kembali pada Pancasila. Konsep negara hukum The Rule of Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan mufakat atau yang mengedepankan konsensus demokrasilah yang menurut hemat saya dapat mengakomodasi aspirasi, baik mayoritas maupun minoritas. 

Lalu siapa yang membela minoritas? Mungkin konsep hak asasi manusialah yang masih bisa kita pegang untuk mengakomodasi golongan minoritas.

Akhir kata, menurut saya, "hukum tidak pernah salah". Jika dikatakan hukum belum dapat menciptakan keadilan, itu pun tidak sepenuhnya benar. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda tentang keadilan. Bahkan pakar-pakar hukum pun belum mampu merumuskan definisi tunggal tentang keadilan.

Saya mungkin adalah salah satu orang yang sering mengkritisi asas Equality Before The Law atau "persamaan dalam hukum". Menurut saya, persamaan dalam hukum itu tidaklah mungkin diterapkan. 

Orang yang mencuri karena lapar tidak mungkin diterapkan hukum yang sama dengan koruptor, kan? Saya lebih suka kata Justice for All, karena lebih universal dan terkesan tidak menyeragamkan.