Sepulang keliling menjajakan pempek, makanan khas Palembang, bapak saya bercerita bahwa akhir-akhir ini jualan sedang sepi. Tempat-tempat yang biasanya strategis meraup pembeli kini nyaris nyenyat. Sekolah, kantor, kompleks pertokoan, jumlah pengunjung dan karyawan-karyawatinya pun sedikit yang berangkat kerja.

Alhasil pempek pun tersisa lebih banyak dari biasanya. Pendapatan juga terjun bebas. Kalau dalam keadaan normalnya per hari bisa laku antara 50-100 biji lebih, kini sehari paling mentok cuma sekitar 40-60 biji.

Tanpa perlu berkilah, dampak pandemi memang sebegitu dahsyatnya. Lebih-lebih pada sektor pekerjaan yang berpengaruh pula pada segi pendapatan. Selain pedagang, para karyawan yang dirumahkan juga merasakan bahwa uang yang masuk ke rekening tak sebanyak seperti biasanya. Kita nyaris tak sanggup bangkit dalam kondisi yang begini terus-menerus.

Namun kita tak perlu berlama-lama menanam kekhawatiran. Sebab pemerintah sudah mulai perhatian juga pada warganya, terutama nasib kaum pekerja. Dana bertriliun-triliun tiba-tiba diadakan untuk percepatan penanganan Covid-19. Dana itu digelontorkan ke berbagai sektor. Yang paling menarik perhatian adalah dana yang katanya buat stabilitas ekonomi.

Agar ekonomi stabil, masyarakat harus membeli atau mengonsumsi. Supaya masyarakat bisa mengonsumsi, pendapatan atau uang yang didapat harus ada, minimal terpenuhi untuk membeli kebutuhan. Sementara efek pandemi pendapatan berkurang. Pemerintah punya iktikad baik untuk memberikan dana insentif untuk para pekerja atau karyawan.

Sebentar. Maksud saya, dana insentif buat sebagian karyawan. Hanya karyawan yang bergaji di bawah Rp5 juta yang bakal memperoleh dana insentif. Itu pun disesuaikan dengan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Iya, artinya yang nggak terdata, mohon maaf, harap maklum.

Entah dapat bisikan dari mana pemerintah menetapkan batas gaji Rp5 juta untuk para penerima dana insentif. Gaji segitu banyak banget loh. Buruh saja, dari data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata gajinya cuma Rp2,92 juta.

Oh, mungkin karyawan yang dimaksud mereka yang kerja di perusahaan-perusahaan besar yang sanggup menggaji Rp5 juta. Atau boleh jadi malah mereka adalah karyawan yang bekerja di instansi pemerintahan. Setahu saya, cuma karyawan yang bekerja di instansi pemerintah yang gajinya minimal Rp5 juta.

Dari standar gaji yang masih selangit itu, para pedagang, buruh informal, dan tentunya pekerja-pekerja serabutan atau bahasa kerennya freelance hanya bisa berpangku tangan sembari berdoa. Sebab mana mungkin para pekerja yang justru gajinya kurang dari sejuta dapat insentif, yang rencananya per bulan Rp600 ribu.

Selain itu, pekerja yang tidak terdaftar dalam data BPJS Ketenagakerjaan juga harap maklum. Pemerintah hanya mau memakai data dari BPJS Ketenagakerjaan. Barangkali data inilah yang dianggap valid dan tidak merepotkan.

Di luar data BPJS Ketenagakerjaan memang masih ada banyak pekerja yang justru gajinya hanya cukup buat makan. Namun untuk menggunakan itu, atau sekadar menyurvei kembali, tentu membutuhkan waktu yang tidak sekejap. Sementara resesi ekonomi ada di depan pelupuk mata.

Kemiskinan bisa distandarisasi. Dan pemerintah kita butuh itu. Standarisasi dalam menentukan orang miskin dan tidak itu sangat penting. Yang paling mudah, caranya dengan memasang batas-batas tertentu seperti standar gaji.

Dengan menetapkan standar kemiskinan lewat batas gaji terendah, pemerintah bisa memberi dana bantuan tertarget. Sehingga nanti lonjakan kemiskinan bakal diantisipasi sejak dini. Pemberian dana insentif bagi karyawan bergaji di bawah Rp5 juta ini merupakan kebijakan yang lebih bagus dan relevan ketimbang angan-angan mengentaskan kemiskinan metode pernikahan ala Pak Muhadjir Effendy.

Saya rasa Pak Erick Thohir dan Ibu Sri Mulyani Indrawati dengan program yang satu ini akan membuahkan hasil maksimal. Karyawan yang gajinya kurang dari Rp5 juta itu jumlahnya banyak. Pak Erick Thohir mungkin sudah sangat tepat dan yakin dalam memperkirakan jumlah total yang diberi insentif.

Jumlahnya dikabarkan ada 13 juta sekian pekerja yang bakal menerima dana bantuan, dan tampak sudah mencakup semuanya. BTW, 13 juta bukan angka yang sedikit. Lagi pula, misalnya kita mau minta datanya, mereka pasti akan menyediakan. Lah itu data dari BPJS Ketenagakerjaan, kok.

Jangan berpikiran bahwa data BPJS itu nggak valid. Andaikata kalian para pekerja yang umpamanya gajinya cuma UMR Jawa Tengah, terus nggak kedata BPJS, ya nggak usah sensi juga. Itu salah kalian sendiri nggak mau daftar BPJS Ketenagakerjaan.

Para pekerja yang kebetulan bernasib kurang beruntung dan luput dari dana insentif, nggak bisa berharap kepada siapa pun untuk soal ini. Kalaupun hendak protes, misalnya nih, para pekerja yang nggak dapat insentif itu berdemo, ya bakal sia-sia belaka.

Pemerintah pastinya akan dengan entengnya berdalih, "Kata siapa kami nggak ngasih bantuan buat pekerja? Itu, kan, kami udah ngasih dana bantuan!" Hayo loh mau jawab apa? Jadi harap maklum saja ya.