Pelajar
2 minggu lalu · 329 view · 3 menit baca · Politik 54651_93807.jpg

Kartu Pra-Kerja Pendongkrak Elektabilitas

"Kalau belum bisa bekerja, akan diberi honor atau gaji lewat kartu ini (kartu pra-kerja)"

Sungguh menyenangkan hidup di zaman Jokowi. Lulusan SMA, D1, D2, D3, dan Sarjana yang belum bekerja bisa mendapatkan kartu pra-kerja.

"Tinggal di rumah, ngerokok sambil ngopi, tahu-tahu akhir bulan dapat gaji." Hal itulah yang terlintas di pikiran saya sore kemarin ketika sedang menyeruput kopi sambil nonton TV. "Apa iya akan seperti itu?"

Sehabis nonton berita itu, menjelang magrib, saya menghampiri beberapa pemuda yang berkumpul di sudut lapangan sepak bola di sebuah kampung yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan.

Mereka tidak sedang menikmati pertandingan sepak bola yang dimainkan oleh anak-anak di kampung itu atau sedang menunggu giliran untuk masuk ke dalam lapangan, melainkan sedang hangat membicarakan program Calon Presiden Nomor Urut 01, yakni kartu sakti Jokowi atau kartu pra-kerja.

Topik kartu sakti Jokowi (kartu pra-kerja) memang sangat santer diperbincangkan akhir-akhir ini. Dengan kartu itu, lulusan SMK maupun yang selesai kuliah, konon katanya, akan mendapatkan honor atau gaji sehingga mampu membantu biaya hidup sebelum bekerja.

Seorang pemuda yang berperawakan tinggi tegap dan sedikit tampan memberi komentar terhadap kartu yang diluncurkan Calon Presiden 01 di injury time masa kampanyenya. Menurutnya, hal ini tidak lain hanya sebuah strategi politik untuk mendongkrak elektabilitas yang mulai mangkrak.

"Masa iya pengangguran dapat gaji? Utang Indonesia aja terus bertambah tiap tahunnya. Belum lagi mereka yang sudah kerja di sektor formal hanya dapat gaji Rp220.000 per bulan," sahut pria berkumis di sampingnya, tenaga honorer yang tak kunjung diangkat jadi PNS.

Saya bahkan setuju dengan ucapan Fahri Hamzah bahwa hal itu hanya omong kosong. Honorer yang katanya mau diselesaikan tapi tidak terbukti, subsidi dicabut, belum lagi janji sepuluh ribu lapangan pekerjaan yang menurut para pencari kerja hanya untuk warga asing.

Belum lagi pro kontra ucapan Calon Presiden 01 didebat kedua yang diadakan KPU. Capres 01 mengatakan, tidak terjadi konflik dalam proses pembebasan lahan karena menurutnya tidak ada ganti rugi tetapi yang ada ganti untung.

Berbeda lagi dengan yang bertebaran di media sosial. Konflik akibat penggusuran pembangunan tol yang dinilai tidak adil. Lagi pula jalan tol hanya mampu dinikmati mereka yang berduit, tapi bagi saya yang naik sepeda akan dihadang oleh penjaga tol karena roda sepeda saya tidak cukup empat.

Kembali pada topik utama, kartu sakti Jokowi. Sebagai seorang petahana, mengumbar janji yang baru (kartu pra-kerja) adalah cara mendongkrak elektabilitas. Ini menjadi masalah lantaran janji politik periode sebelumnya belum terealisasi sepenuhnya.

Dugaan saya, dengan adanya kartu ini, tentu akan mendorong lebih banyak lagi pengangguran di negeri ini lantaran mereka berpendapat bahwa dengan tidak bekerja (status pengangguran) bisa dapat gaji.

Sebelum kartu saktiCalon Presiden 01 diluncurkan, hal ini telah banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Bukan hanya persoalan sumber anggaran, tetapi sasaran utama dari kartu ini adalah minimal lulusan SMA atau yang sederajat hingga yang telah lulus kuliah. 

Namun, bagaimana dengan mereka yang putus sekolah lantaran tidak memiliki biaya cukup atau hanya tamat SMP? Ini yang kemudian akan menjadi polemik baru dari kartu sakti Capres 01.

Belum lagi honor atau gaji yang akan didapatkan oleh pemegang kartu pra-kerja ini nantinya berapa. Sebab, bisa jadi honor atau gaji yang dijanjikan kepada pemegang kartu pra-kerja hanya ilusi semata yang tidak kunjung jadi nyata.

Tetapi, jika memang betul program itu terealisasi, enak betul hidup di zaman Jokowi. Ngerokok sambil ngopi, akhir bulan bisa dapat gaji. Ini sih namanya pengangguran berduit. 

Tapi kalau ini hanya sekadar janji tanpa realisasi, maka benar kata Rocky Gerung bahwa pembuat hoaks terbaik adalah penguasa.

Ingat bahwa tugas seorang pemimpin adalah menyelesaikan persoalan pengangguran dengan lapangan pekerjaan, bukan dengan janji menggaji pengangguran. Jika berniat memberi gaji, maka berilah mereka yang pantas dapat gaji, mereka yang telah bekerja di sektor formal (honorer yang bergaji pas-pasan).

Akhir kata, kartu pra-kerja adalah kartu elektabilitas? Ketika popularitas mulai mangkrak, maka kartu adalah senjata pendongkrak elektabilitas.