Tagar #uinmalangsadar mendadak jadi trending #1 di Twitter, per tanggal 10/06/2020. Sebagai salah satu alumninya, saya merasa “terpanggil” untuk ikutan nyinyiri /komentarin kampus tercinta yang konon sedang menyongsong World Class University ini.

Bukan apa-apa, saya prihatin aja gitu lihat akun DEMA-U Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, (semacam BEM-nya UIN) yang sedari Maret koar-koar soal tuntutan keringanan UKT yang katanya abis di PHP-in Kemenag, Kasihan.

Tentu saya apresiasi betul aspirasi kawan-kawan mahasiswa UIN Malang. Setelah sekian lama misuh-misuh keadilan, tagar #uinmalang baru dapat atensi dari publik. Walaupun modal nyinyir di platform Twitter rasa-rasanya tidak cukup untuk menyelesaikan tuntutan kalian, apalagi melihat beberapa draft tuntutannya yang masih terkesan “mentah”.

Saya bukan hendak bersikap “apasih” sama aspirasi teman-teman UIN. Apa pun itu, angkat topi untuk kawan-kawan semua. Namun persoalannya kita haruslah hitung-hitungan seberapa mungkin aspirasi teman-teman dapat didengarkan oleh para pemangku kebijakan? Apalagi syukur-syukur dapat dikabulkan. Ini jadi PR serius buat kawan-kawan mahasiswa yang lagi semangat-semangatnya menyuarakan tagar #uinmalangsadar.

Dalam tulisan ini, tentu saya bukan ingin mengafirmasi kekhawatiran tersebut, apalagi membuat kawan-kawan mahasiswa “patah semangat”. Bukan, bukan begitu. Biarlah hal itu jadi bahan “pembacaan” baru untuk kawan-kawan yang sedang berada di belakang aksi protes ini. Namun, ada beberapa hal menarik dan cukup “menggelitik” yang eman-eman rasanya kalau tidak kita ulas.

Adalah celoteh seorang oknum dosen yang mengancam memberi mahasiswanya nilai E apabila dengan sengaja ikut memviralkan tagar #uinmalangsadar. Celoteh sang dosen yang terlampau berlebihan itu bermula ketika seorang mahasiswa di Grup WhatsApp Perkuliahan Online bertanya baik-baik kepada sang dosen:

“Assalamualaikum, Mohon Maaf Bu, nilai pa kapan keluarnya bu? Soalnya buat ajukan banding ukt bu.”

Lalu dijawab dengan tidak baik-baik oleh sang oknum dosen dengan jawaban begini,

“Waalaikum salam, sampai saya tahu ada mahasiswa yang ikut-ikutan menviralkan uinsadar…karena kalau sampai ada….saya tidak akan segan untuk memberikan nilai E tanpa melihat semua proses pembelajaran…”

Apa korelasinya nilai dan tagar #uinmalangsadar..?!

Saya ndak habis pikir ketika seharusnya kampus jadi “mimbar” kebebasan berpendapat dilindungi, dan mendapatkan hak imunitas penuh, ini malah hendak dirusak secara serampangan oleh dosen-dosen yang (barangkali) kekurangan suplai ilmu pengetahuan semacam ini.

Kalau kita uji susunan logika sang dosen, tampaknya beliau sudah terjebak dalam Logical Fallacy/Sesat Logika. Apa yang disampaikannya sudah masuk dalam kategori yang dalam jenis-jenis Logical Fallacy disebut dengan: Appeal to Authority, jenis kesalahan logika yang mengandalkan otoritas untuk membenarkan sebuah argument.

Ini dapat kita lihat dari argumen sang dosen yang didasarkan pada otoritas si pembuat logika (dalam hal ini oknum dosen tsb). Klaim pembenarannya bukan pada kualitas argumen yang dibangun, akan tetapi hanya pada otoritasnya sebagai seorang dosen.

Kendati di kolom chating salanjutnya sang dosen memberikan uraian bahwa seharusnya aspirasi disampaikan baik-baik dan dilakukan di internal kampus saja, tetap saja hal itu tidak lantas dapat membenarkan perilaku represifnya kepada mahasiswa.

Aspirasi tetaplah aspirasi, percakapan publik tidak kenal kelas bernama adab, akhlak, ataupun unggah-ungguh dan segala tetek bengeknya itu. Aspirasi publik hanya tunduk pada apa yang kemudian saya sebut dengan “moralitas publik”. Apa yang dilakukan UIN Malang dengan “memaksa” mahasiswa untuk tetap masuk ma’had dengan kapasitas 10 orang itu sudah melanggar moralitas publik.

Bagaimana tidak, bukankah anjuran otoritas kesehatan seperti jaga jarak, rajin cuci tangan, hingga hindari kerumunan adalah hasil kerja sains? Secara tidak langsung UIN Malang sebagai kampus di mana sains harusnya dilahirkan dan diperdebatkan, dengan aturan kacaunya, sedang bangga mengolok-olok kerja sains itu sendiri. Melanggar otoritas kesehatan yang sudah disepakati bersama berarti sama halnya dengan melanggar moralitas publik.

Jadi, jika ada oknum yang berbicara “akhlak” kepada kawan-kawan mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi, katakan kepada mereka bahwa menaikkan UKT di tengah pandemi dan susahnya orang miskin mencari nafkah, ditambah problem PHP soal diskon UKT dari Kemenag, itu sudah masuk kategori “dosa sosial”. Apalagi memaksa mahasiswa untuk tetap berada di ma’had lalu mengabaikan protokol kesehatan Covid-19, itu sudah masuk dosa besar.

Saya berharap tulisan ini jangan kemudian dianggap sebagai tulisan “penghinaan” atau tindakan menjelek-jelekkan almamater sendiri. Civitas akademika UIN Malang sebagai salah banyak dari masyarakat akademik harus dapat membedakan secara bijak mana yang memang kritik dan mana yang masuk dalam kategori penghinaan. 

Kalau para buzzer UIN Malang itu kemudian masih saja menganggap kritik teman-teman mahasiswa sebagai ancaman, penghinaan dan tindakan yang amoral, sudah barang tentu tokoh-tokoh semacam Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd hingga Al-Ghazali bakalan malu jika sadar nama mereka dijadikan nama Gedung ma’had di MSAA (Ma’had Sunan Ampel al-Aly) itu.

Mereka adalah tokoh-tokoh intelektual muslim yang terbentuk dari pertengkaran-pertengkaran argumentasi, perdebatan-perdebatan gagasan hingga kritik bahkan penghinaan. Tokoh-tokoh tersebut bukan tokoh yang antikritik. Alangkah indahnya jika UIN Malang bisa meneladani sikap terbuka mereka, bukan hanya dijadikan pajangan di Ma’had yang paling dibangga-banggakan itu.

Pada akhirnya harapan saya UIN Malang bisa berbenah dan belajar dari tagar #uinmalangsadar. Para oknum buzzer itu janganlah bersikap “apologis”. Kritik bukan untuk direpresi, kritik justru adalah sifat paling mendasar kampus. Agar mimbar kebebasan berpendapat itu nyata, bukan malah memelihara kultur Orba.