Dari teori yang saya pelajari saat duduk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dapat saya pahami bahwa, 'kapitalisme' adalah sebuah pandangan hasil dari revolusi industri tentang bagaimana sebentuk 'kapital' itu memberikan nilai fungsi dan nilai guna pada sang pemilik kapital yang menanamkan sahamnya sebagai modal dalam mana ia menanam dan melipatgandakan modal yang dimaksud.

Industri media (televisi) di Indonesia mulai marak saat penulis mulai sekolah di SMA (1990) hingga lulus dari perguruan tinggi sampai 2x lipat masa penulis menjadi pengangguran terselubung.

Kini, ada belasan industri pertelevisian yang mungkin dapat kita rangkum tentang pemilik media elektronik yang dimaksud (Harry Tanoe dengan group MNC TV-nya: RCTI, MNC TV, Global TV, I-News, dll. Disusul oleh Bakrie Group: AN-televisi , TV-One dan pemilik saham pada SCTV dan Trans TV dan Trans 7, serta Indosiar).

Dari sekian banyaknya stasiun televisi yang dimaksud, penulis menyoroti kasus 'politisi artis' di mana media elektronik seperti televisi  itu berperan sangat signifikan atas hidup dan matinya seorang politisi melalui beberapa kasus pemberitaan yang menjerat sang politisi.

Ada satu kasus yang telah penulis sebutkan di atas (yaitu, kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh dua orang politisi berlatar artis. Di mana Sdr. Eko Hendro 'Patrio' dan Desy ratnasari, begitu dimanjakan oleh perusahaan televisi dengan memberikannya tempat 'bekerja' sambilan atau mungkin kebalik, profesi mereka sebagai anggota DPR RI.)

Itulah sebagai pekerjaan sambilan dan yang utamanya tetap sebagai artis. Dari kasus ini, pemilik stasiun televisi sama sekali tidak mengerti atas kontribusi mereka terhadap bangsa dan negara.

Bahwa, dibukanya jalan bagi politisi berlatar artis itu untuk tetap 'bekerja' sebagai artis dalam sebuah program di televisi  yang notabene adalah holding perusahaannya, secara langsung telah membunuh iklim demokrasi itu sendiri.

Apa keuntungannya jika para politisi konyol itu tetap diberi tempat sebagai artis di stasiun televisi  miliknya? Jelas, mereka melalui perusahaannya itu mendapatkan order iklan dari sebuah program televisi  yang diisi oleh politisi konyol yang dimaksud.

Apa tidak ada orang lain - artis yang bukan berprofesi ganda, sehingga kehadirannya 'bekerja' ganda sebagai host secara signifikan berpengarus terhadap pemasukan iklan? Belum ada bukti juga.

Yang terjadi adalah pemilik industri televisi  swasta yang memberikan ruang pada Eko Hendro 'Patrio' dan Desy Ratnasari telah memberikan ruang bagi mereka para politisi artis untuk 'makan uang' (gaji buta) dan itu merugikan negara dan bangsa ini).

Citra PAN dan Zulkifli Hasan

PAN sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi - ternyata hanya bertahan sebagai partai ideal yang mengusung pendidikan politik pada warganya dan konstituennya, diawal-awal berdirinya partai.

Setelah itu, satu-persatu para tokoh muda seperti: Faisal Basri dan Bara Hasibuan yang dikenal sebagai dosen muda idealis (ramai-ramai mengundurkan diri dari PAN - partainya Amien Rais yang juga dikenal sebagai tokoh reformis).

Kini, baik PAN dan Amien Rais telah menggadaikan idealismenya pada 'budaya politik' (yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme) antara artis sebagai pendulang suara partai dan partai yang memberikan jalan bagi mereka mendapatkan uang kembali saat kampanye dan pemilihan.

Amien Rais dan PAN atau kini juga menimpa pada Zulkifli Hasan, tidak peduli apakah Eko Hendro atau Desy Ratnasari itu bekerja baik atau tidak sebagai politisi yang bernaung di dalam fraksi PAN di DPR RI?

Tentang hal ini, penulis sudah melakuakn discourse dengan Ketua DPW PAN Lampung - adik tingkat dari penulis sendiri. Namun, sampai tulisan ini dikirimkan tak ada khabar apakah surat penulis untuk Ketua MPR RI itu disampaikan atau tidak?

Itu artinya, PAN yang dulu terkenal sebagai partai yang membuka runag untuk dicourse pembaharuan demokratisasi di Indonesia, kini telah mati bernisankan batu "kapitalisme" sebagai semangatnya berdemokrasi.

Tentang Zulkifli Hasan

Sebagai ketua MPR RI, penulis mengikuti apa yang politisi asal Lampung itu sampaikan di media secara lisan atau tulisan (iklan politik). Intinya 'nasionalisme' semu - pragmatisme masih juga dijadikan model kampanye dalam pencitraan yang sebenarnya sama sekali tak berpengaruh. Publik tak membutuhkan statemen mereka sebagai politisi baik dan berbudi luhur nasionalis.

Apa seorang Zulkifli Hasan tidak tahu bahwa anggotanya Eko Hendro dan Desy Ratnasari telah emncuri waktunya sebagai anggota dewan yang terhormat - yang semestinya ada di senayan dan rapat sebagai seorang legislator?

Tapi, mereka melakukan syuting untuk keperluan program televisi yang notabene sebagai artis (An-sich).  Berapa jam dalam sehari Eko 'Patrio' syuting acara quis Family Seratus atau berapa jam Desy Ratnasari menjadi host di acara curahan hatinya perempuan itu?

Apakah mereka 'happy' melakukan pencurian waktu sebagai anggota dewan yang terhormat dan di gaji oleh negara? Apakah mereka kekurangan uang untuk mengejar targetan setoran pada partainya, PAN?

Jika benar begitu, sungguh sia-sia saja Amien Rais mencaci-maki seorang Ahok yang dinilainya sama sekali tak tahu diri, tak beretika sebagai pejabat negara. Bagaimana dengan kritisisme di dalam PAN-nya itu sendiri?

Apa Amien Rais menutup mata atas apa yang Eko Hendro dan Desy Ratnasari lakukan pada bangsa dan negaranya setelah mereka bersumpah di depan hukum atas pelantikan mereka sebagai anggota legislatif?

Berkacalah Amien Rais, Zulkifli Hasan. Jangan sok reformis, bermoral dan berbudi pekerti sebagai politisi dan bapak bangsa. #LombaEsaiPolitik.