Kapitalisme digital? Mungkin kita masih asing dengan istilah ini. Tetapi, kita sudah hidup dan menerima manfaat dari sistem ini. Tanpanya, kita tidak mampu melakukan kegiatan kita sehari-hari secara efisien. 

Bayangkan hidup kita tanpa video rekomendasi YouTube, fitur spam dalam kotak surel elektronik, atau sistem Kota Pintar (Smart City) seperti Qlue?

Secara sederhana, kapitalisme digital adalah sebuah istilah yang merujuk pada kapitalisme yang berlaku dan disokong oleh internet (Gktoday.in, 2018). 

Kapitalisme itu sendiri adalah sebuah sistem ekonomi yang beroperasi berdasarkan kepemilikan modal dan mekanisme pasar. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kapitalisme digital adalah sebuah sistem kepemilikan modal dan mekanisme pasar yang berlaku dan disokong oleh internet.

Pada Era Revolusi Industri 4.0, internet sendiri sudah berkembang menuju berbagai manifestasi dalam kehidupan manusia. Tiga manifestasi yang paling mutakhir adalah Big Data, Machine Learning, dan Internet of Things. Untuk memahami kapitalisme digital zaman now, kita perlu memahami masing-masing manifestasi ini.

Mari kita mulai dari Big Data. Big Data adalah sebuah kumpulan data besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang mencatat segala hal yang terjadi dalam operasional sehari-hari suatu institusi. 

Hal ini sangat berguna untuk menganalisis penggunaan internet oleh 3,2 miliar konsumen di seluruh dunia; Rekomendasi search engine adalah salah satu contoh nyata (Sas.com, 2019).

Manifestasi kedua adalah Machine Learning. Istilah ini sebuah metode analisis data yang mengotomatisasi model analisis yang ada. Adanya metode ini bermanfaat untuk memberikan feedback yang sesuai dengan preferensi konsumen. Virtual assistant dan automated transcription adalah produk konrit dari Machine Learning.

Lalu, Internet of Things menjadi manifestasi terakhir. Internet of Things adalah sebuah konsep yang menggambarkan konektivitas antar perangkat internet. Sederhananya, perangkat seperti smartphone, tablet, atau smartwatch mampu “berbicara” satu sama lain. 

Realisasi konsep ini memudahkan individu dan institusi untuk menggabungkan fungsi berbagai gawai elektronik. Smart glasses adalah salah satu contoh dari manifestasi ini.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa manifestasi internet di zaman now benar-benar mempermudah hidup konsumen yang menggunakannya. Salah satu bentuk permudahan tersebut adalah meningkatnya efisiensi. Waktu melakukan suatu aktivitas di internet menjadi lebih singkat bagi konsumen individu.

Sementara, konsumen institusional/korporasi dipermudah dengan penambahan efisiensi dalam proses produksi. Mulai dari efisiensi biaya, waktu, dan lain sebagainya. 

Namun, semua bentuk penambahan tersebut mengarah pada satu hal; Berkurangnya penggunaan tenaga kerja manusia. Sederhananya, tenaga manusia digantikan oleh sebuah sistem digital.

Ketika tenaga manusia digantikan, maka para pekerja yang tergantikan berubah menjadi pengangguran. Bayangkan saja, kumpulan data yang begitu besar dan kompleks, yang sebelumnya memerlukan puluhan pekerja ahli, kini hanya butuh sebuah model analisis digital untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. So, they are laid off and made redundant.

Ada berapa pekerja yang akan tersapu arus otomatisasi ini? McKinsey Global Institute (dalam Setiawan, 2017) menyatakan bahwa 375 juta pekerja akan digantikan oleh robot dan sistem digital di tahun 2030. Pernyataan ini sama saja dengan, “375 juta pekerja akan menjadi penganggur di tahun 2030.”

Dalam jangka panjang, (memang) para pekerja ini akan terserap pada industri digital yang semakin kencang berekspansi. 

Tetapi, dalam jangka pendek, pasti ada time lag antara waktu PHK sampai mendapatkan pekerjaan baru. Jika dampak negatif ini dibiarkan begitu saja, maka time lag itu menjadi semakin panjang, dan kerugian ekonomi yang muncul membengkak.

Maka dari itu, it is the job of government to cushion the blow. Pemerintah harus membuat berbagai terobosan dalam kebijakan ekonomi untuk menangkal arus ini. Potensi SDM yang ada harus didorong untuk menjadi self-employed people. Inilah model pekerjaan ideal di era Industri 4.0.

Diharapkan, terobosan kebiajakan ekonomi ini dapat membuat proses digitalisasi dan otomatisasi melalui Big Data, Machine Learning, dan Internet of Things terus berjalan seiring dengan pemberdayaan SDM yang digantikannya.

Apa saja terobosan kebijakan ekonomi tersebut? Pertama, penetapan Basic Income bagi semua pekerja yang digantikan. Kedua, pemberian Enterprise Allowance bagi pekerja yang ingin memulai usahanya sendiri. Ketiga, pemberian pelatihan Skills 4.0 bagi pekerja dalam suatu Workfare Model.

Penetapan Basic Income bagi pekerja yang digantikan adalah suatu instrumen safety net yang perlu dibangun. Mengapa? Setiap insan manusia pasti memiliki biaya hidup setiap bulannya. 

Biasanya, manusia menutup biaya tersebut melalui gaji yang ia terima. Namun, ketika tenaga kerja digantikan oleh digitalisasi, mereka tidak menerima gaji untuk jangka waktu tertentu.

Dari sisi lain, kebutuhan mereka tidak akan berubah atau bahkan bertambah dalam jangka waktu ini. 

Maka dari itu, pemerintah harus memberikan transfer payment dalam bentuk pendapatan minimum bagi para pekerja ini. Sehingga, para pekerja ini dapat mengalami transisi yang mulus dari waktu PHK sampai kembali mendapatkan pekerjaan.

Tetapi, skema ini percuma jika tidak disertai oleh insentif lain bagi para pekerja yang ingin berbuat lebih. Para pekerja yang ingin memulai usaha sendiri sebagai self-employed, atau memulai perusahaan start-up sendiri harus diberikan insentif yang lebih besar. Jika tidak, maka pekerja-pekerja ini tidak memiliki inisiatif untuk berinovasi dan menciptakan lapangan kerja.

“Buat apa memulai usaha sendiri, jika yang kami dapatkan akhirnya sama saja dengan yang lain?” Begitu pikir mereka.

Enterprise Allowance Scheme hadir untuk menjawab masalah tersebut. Skema ini adalah suatu bentuk jaminan pendapatan minimum bagi self-employed dan orang yang ingin memulai start-up sendiri. 

Syarat yang diperlukan pun sangat mudah, mereka hanya perlu mempresentasikan ide usaha dan proposal bisnis mereka di hadapan sebuah enterprise committee.

Jika ide usaha dan proposal bisnis itu dinyatakan layak, maka pemerintah akan memberikan jaminan pendapatan bagi mereka. Para inovator ini tidak perlu pusing lagi dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Akhirnya, mereka bisa benar-benar fokus dalam mengembangkan bisnis mereka agar menjadi besar dan menguntungkan.

Lalu, bagaimana nasib para pekerja yang ingin mencari pekerjaan tetap kembali? Tidak semua orang memiliki kemauan ataupun kemampuan menjadi entrepreneur, loh

Pemerintah juga harus memfasilitasi mereka dengan membangun sebuah workfare model yang mengembangkan Skills 4.0. Diharapkan, model ini dapat mempersingkat time lag yang berlaku dalam pasar tenaga kerja.

Apa itu workfare? Workfare adalah suatu model kebijakan welfare yang mewajibkan setiap penerimanya untuk mengikuti pelatihan skills dan mencari pekerjaan baru dengan difasilitasi pemerintah (Britannica.com, 2019). 

Maka dari itu, untuk mencapai tujuannya di Era Industri 4.0, workfare model harus memberikan pelatihan Skills 4.0.

Skills 4.0 adalah kelompok kemampuan yang diperlukan bagi setiap individu untuk berkompetisi di Era Industri 4.0. Kelompok kemampuan ini terdiri atas kreativitas, kecerdasan emosional, dan lain sebagainya. 

Jika para pekerja ini bisa dilatih untuk memiliki berbagai Skills 4.0, mereka akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan.

Uraian di atas menggambarkan dengan jelas bahwa kapitalisme digital memerlukan self-employed people untuk bertumbuh subur. Ketiga terobosan kebijakan ekonomi ini diarahkan untuk memupuk pembentukan self-employed people tersebut. Sehingga, perkembangan kapitalisme digital bisa berjalan seiring dengan pemberdayaan SDM.

Akhirnya, Indonesia mampu menjadi negara yang memanfaatkan Big Data, Machine Learning, dan Internet of Things untuk menciptakan kemakmuran ekonomi bagi seluruh manusianya.

Sumber