Sebelumny, di episode pertama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim mengeluarkan paket kebijakan yang diberi nama Merdeka Belajar. Para guru dan siswa dimerdekakan. 

Di antaranya, guru terbebas dari kesibukan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang begitu panjang kali lebar. Siswa terbebas dari hari yang paling menegangkan plus menakutkan, yaitu Ujian Nasional (UN) karena di 2021 akan dihapuskan.

Kini, di episode kedua, ada paket kebijakan yang diberi nama Kampus Merdeka. Giliran kampus, dalam hal ini dosen dan mahasiswa, yang dimerdekakan. 

Ada empat kebijakan dalam paket kebijakan ini. Pertama, mempermudah dalam pembukaan program studi baru. Kedua, mempermudah dalam proses akreditasi. Ketiga, mempermudah persyaratan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Dan keempat, adanya hak mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak tiga semester.

Dari empat kebijakan ini, kebijakan yang keempat yang paling menarik perhatian. Hal ini juga diakui Nadiem Makarim yang biasa disapa Mas Menteri ini. “Topik ini bagian favorit saya,” kata Mas Menteri dalam memaparkan gagasannya tentang Kampus Merdeka tersebut. 

Saya yakin, bukan hanya akan menjadi favorit Mas Menteri, tetapi juga menjadi favorit banyak mahasiswa yang merasa terbelenggu dan bosan dengan padatnya mata kuliah dan aktivitas belajar dalam ruangan hingga di semester-semester akhir. Oleh karena itu, kebijakan yang keempat ini menarik untuk kita bahas.

Dengan adanya kebijakan ini, praktis mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa Strata 1, minimal akan menjalani aktivitas kuliah di dalam program studinya hanya lima semester saja. Tiga semester lainnya akan dibagi, yaitu satu semester akan mengambil mata kuliah di luar program studi dan dua semester akan diisi dengan kegiatan di luar kampus yang setara dengan 40 SKS.

Kegiatan di sini, misalnya magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Jadi dalam kebijakan ini, SKS tidak lagi diartikan sebagai “jam belajar” tetapi “jam kegiatan”. Begitu kira-kira penjelasan singkatnya terkait kebijakan ini.

Saya mulai membayangkan ketika kebijakan ini mulai direalisasikan di perguruan-perguruan tinggi. Pertama, terkait kebijakan mengambil mata kuliah di program studi lain selama satu semester. 

Mahasiswa Matematika, misalnya, mengambil mata kuliah di program studi ilmu politik selama satu semester. Nantinya kita akan mempunyai matematikawan yang tahu politik. Misalnya lagi mahasiswa Fisika mengambil mata kuliah di fakultas hukum selama satu semester. Nantinya kita mempunyai Fisikawan yang tahu hukum.

Betapa merdekanya mahasiswa dalam mencari dan menentukan ilmu apa yang harus mereka pelajari dan ketahui di dalam kampus tanpa harus terikat oleh disiplin ilmu yang mereka jalani. Sehingga ketika selesai kuliah dan memasuki dunia yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas, mereka tidak kaku dan terbatas lagi. 

Saya kira untuk program yang satu ini sudah sangat tepat dengan diksi Kampus Merdeka dan sudah benar-benar memerdekakan mahasiswa dalam hal mencari dan menuntut ilmu pengetahuan.

Kedua, terkait memprogramkan atau mengambil kegiatan lain di luar kampus selama dua semester. Ini yang paling menarik. Tetapi dengan catatan, kegiatan yang boleh diambil mahasiswa jangan dibatasi hanya untuk kebutuhan industri atau perusahaan saja. Kalau dibatasi seperti itu, sama saja mahasiswa belum merdeka mau jadi apa nantinya.

Misalnya mahasiswa yang punya cita-cita ingin menjadi anggota DPR boleh memilih untuk mengambil kegiatan magang menjadi staf anggota DPR. Biar nanti kampus akan melahirkan calon-calon anggota DPR yang paham akan tugas dan tanggung jawab anggota DPR. 

Misalnya lagi mahasiswa yang punya cita-cita ingin jadi kepala daerah boleh memilih untuk mengambil kegiatan magang menjadi staf kepala daerah. Biar nanti kampus akan melahirkan calon-calon kepala daerah yang paham seluk-beluk pemerintahan.

Boleh juga misalnya bagi mahasiswa yang punya bakat di bidang seni dan punya cita-cita menjadi seniman memilih magang di organisasi atau lembaga seni. Biar nantinya kampus akan melahirkan seniman-seniman besar yang membanggakan Indonesia. Seperti itu kira-kira bayangan saya. Entah bayangan Mas Menteri bagaimana.

Jangan sampai program kegiatan di luar kampus tersebut hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan industri dan perusahaan. Mahasiswa diarahkan untuk menjadi buruh atau pekerja di perusahaan. Atau diarahkan bagaimana menjadi wirausaha. Dengan kata lain, agar cepat dapat kerja sehingga bisa dapat uang. Ini yang kita tidak inginkan.

Terlalu materialis jika sumber daya manusia (SDM) yang kita lahirkan dari kampus diarahkan di situ saja. Arah dan tujuan pendidikan tidak sesempit itu. 

Dengan pendidikan, kita berupaya bagaimana bisa mencerdasakan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Menciptakan SDM yang unggul yang bisa membangun peradaban bangsa. Menjadikan manusia-manusianya merdeka untuk berkontribusi melalui bidang apa saja untuk memajukan bangsa.    

Terlepas dari itu, saya sebagai bagian dari insan pendidikan tetap memberi apresiasi pada paket kebijakan Kampus Merdeka, khususnya terkait pemberian hak bagi mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar kampus. Ini adalah upaya pemerintah untuk memerdekakan mahasiswa. 

Tetapi memerdekakan mahasiswa jangan tanggung-tanggung. Biarkan mereka memilih kegiatan sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan cita-citanya agar mereka menjadi manusia seutuhnya. Di Kampus Merdeka sudah seharusnya mahasiswa merdeka jadi apa saja.