Mestikah kampus harus kritis? Sekilas, ini bukan pertanyaan yang akademis. Kita akan menjawabnya dengan sangat meyakinkan bahwa “sudah tentu, kampus harus kritis”. Kampus harus mengibarkan kritisisme akademisnya, termasuk pada kekuasaan (baca : kekuasaan politik).

Sebagai apresiasi slogan-slogan di atas, kampus telah membuktikan dirinya dengan serangkaian sikap akademisnya di ruang-ruang kelas maupun modul-modul pembelajaran. Jawaban kuncinya (tapi bukan kunci jawaban) ada pada upaya kampus untuk mendorong kebebasan berargumen dan keberanian berpikir kritis. 

Bahkan dalam skala paling kalkulatif, kampus pun memaknai kekritisan itu secara formal: baik melalui predikat nila (A sampai E), gelar akademik (cumlaude), mahasiswa berprestasi, dan sejumlah beasiswa hingga award lainnya. 

Sederhananya, dilihat dari bukti-bukti itu, kita tak usah meragukan kampus untuk tampil dan menyebut diri sebagai “pendorong kritisisme dan sarat akan sikap akademis”.

Sepintas, serangkaian sikap akademis yang sebatas pagelaran gelar formal dan diskusi ruang itu mungkin telah cukup. Tapi untuk membuktikannya secara dalam, sikap akademis tersebut mesti pula diuji?

Iya, tentu saja. Sikap akademis mestilah diuji oleh realitas. Salah satunya melalui kekuasaan. Sejauh mana kampus bersikap pada kekuasaan akan mengonfirmasi posisinya sebagai pemasok argumen kritis. Kelemahan kampus dalam bersikap pada kekuasaan justru akan membuktikan bahwa kampus berdiri pada ruang kosong kekuasaan ataukah “diperalat” kekuasaan.  

Duduk silogismenya begini, jika kritisisme kampus atas kekuasaan menguat, maka kontrol atas kekuasaan akan tunduk pada argumen akademik. Sebaliknya, jika kampus lemah (dilemahkan) oleh kekuasaan, maka argumen akademiknya tak ada harganya di hadapan kekuasaan. 

Teralienasinya kampus oleh kekuasaan yang hegemonik justru menjadikan kampus tampil mendua pada realitas (mengajarkan kritisisme tapi tak mempraktikannya), bahkan dalam kondisi terburuk akan mengekor pada kekuasaan. 

Namun, jika kritisisme yang diajarkan di kampus, terbantahkan oleh ketakutan kampus untuk mengucapkan dalil akademis pada kekuasaan, maka alternatif paling aman yang akan ditempuh kampus—kalau tak ingin disebut mengekor adalah bertindak mendua. Caranya bisa dengan mengeluarkan sejumlah instruksi untuk melarang secara total mahasiswanya, atau menolak bersikap secara institusi sembari tetap mempersilakan kritik pada kekuasaan. 

Jika situasinya demikian, dalil akademik yang diagung-agungkan di dunia kampus sebenarnya “mati kutuk” di hadapan kekuasaan. Mau tak mau, kampus secara terpaksa harus menyadari dirinya kembali, jangan-jangan selama ini kampus sementara membangun dirinya diatas kemunafikan teoritik dengan memanfaatkan legitimasi akademik. 

Tentu ini adalah kekecewaan sekaligus kekhawatiran. Kita tentu tak memisahkan secara tegas kampus dan kekuasaan politik, apalagi memisahkannya sebagai arena non-political. Tetapi memosisikan kampus sebagai pengekor, dan bukan sebagai pandu kekuasaan juga sangatlah keliru.

Bagaimana mungkin kampus yang telah menjadi ruang kritis bertahun-tahun harus tersandera oleh kekuasaan yang hegemonik? Pertanyaan paling dalam lagi, apakah agency kampus yang selama ini bekerja di dalamnya, tak begitu kuat dalam mengarus utamakan intelektualitas?

Dalam kekecewaan-kekecawan itulah kita kemudian menjadi bertanya-tanya, masih relevankah kita berharap pada kampus untuk menciptakan kelas menengah (intelektual) yang kritis? Masih pantaskah kita berharap bahwa kampus diisi oleh barisan agency yang kuat dalam pengarusutamaan argumen akademik?

Atau sebagai kekecewaan, sebagai bahan refleksi, kita justru berbalik dan memberi stempel sinis, bahwa keberadaannya sekadar menjadi ruang produksi barisan kelas menengah bermental picik?

Percuma kita mengkritik feodalisme di ruang-ruang kelas, memaki oligarki di diskusi-diskusi, mengutuk kesewang-wenangan (absolutism) di sana-sini, sementara kultus pada kekuasaan politik itu disusun batu batanya sendiri dari ruang-ruang akademik. 

Bahayanya, batu bata itu disusun melalui sejumlah relasi feodalistik yang telah kritik mati-matian itu: mahasiswa harus patuh pada dosen (bukan pada argumen), dosen harus patuh pada rektor dan rektor harus patuh pada penguasa. Setelah itu, untuk membenarkan sejumlah relasi hierarki itu, dengan gampangnya ia kemudian dilabeli: kepatuhan, kesopanan, dan penghormatan.  

Semua dari kita bahkan menganggap relasi ini biasa-biasa saja, tanpa masalah. Bahkan ketika diseret dan diintervensi habis-habisan oleh kekuasaan, kita berbalik menganggapnya sebagai lumrah, elegan, bahkan terhormat. 

Semacam ada inferiority mental yang kita diam-diam diidap oleh kampus. Bahwa yang superior dan perkasa hanyalah kekuasaan (kekuasaan politik). Dengan mudahnya petuah Bacon ipsa scientia sacra, pengetahuan adalah kekuasaan direduksi hanya untuk mensuperiorkan kekuasaan politik—alih-alih menjilatnya tanpa malu. 

Kampus lupa bahwa pengetahuan yang selama ini dikelolanya justru adalah kekuasaan lain yang mesti jadi pandu bagi kekuasaan politik. Sayangnya premis ini menjadi absen akibat sikap kampus yang mengekor pada kekuasaan politik. Persis di titik ini, argumen ilmiah dan argumen pesanan menjadi sulit terbedakan oleh kampus. 

Dalil akademik bahkan dibunuh secara mudah oleh kuasa politik, dan pelaku akademiknya sendiri. Pantas saja, kampus yang tadinya diharapkan akan menghasilkan jutaan karya akademik, terpaksa bermetamorfosis menjadi penghasil naskah.

Ingat naskah dan karya akademik itu berbeda. Karya akademik isinya argumen, kritisisme dan inovasi, sedang naskah hanyalah deretan arsip fisik/non-fisik. Sebagai arsip, ia hanya menumpuk nostalgia, pengultusan dan jejak rekam masa lalu. 

Ia tak menyimpan kritisisme. Naskah justru melihat isi argumen sebagai dokumen bukan sebagai karya kritis. Sebagai naskah, ia terbatasi sebagai syarat prosedural, tapi bukan syarat berpikir. Naskah hanyalah tanda bahwa Anda punya jejak bersekolah, bukan jejak kritis bersekolah.

Naskah, parade pengultusan, dan sikap mendua pada realitas adalah tabiat akademik yang pelan-pelan menggembosi kritisisme yang berasal dari ruang tumbuhnya sendiri (kampus). Kampus yang disandera kekuasaan politik akan cenderung takut mengucapkan dalil akademis. Ia hanya tampil dan mengada sebagai tubuh arsitektur: ruang, bangunan, dan naskah. 

Selebihnya, ia justru memparadekan sederet kemunafikan secara tak sadar. Ia mengajarkan kekritisan namun “melacurinya” pada kekuasaan politik begitu saja. Ia mengibarkan slogan akademis tapi berhenti pada ruang kelas, lalu mengecam realitas bahkan jalanan sebagai yang terpisah dan yang tidak akademis.

Dalam akibat-akibat ini “kampus” sebenarnya tak hanya bekerja untuk hari ini saja, melainkan secara simultan sementara menuliskan jejak pada setiap generasi yang datang dan pergi untuk menimba ilmu. 

Di tengah kekhawatiran ini, kita tak perlu bahkan tak harus menerima setumpuk argumen di ruang  kelas bahkan slogan-slogan besar kampus begitu saja. Kita mesti meragukannya kembali. Ada keharusan untuk mengujinya lagi di ruang-ruang sosial keseharian. Apakah slogan tersebut menjadi relevan ataukah tidak.

Jika ini tak cepat tertangani, maka kampus yang demikian tak hanya akan mengidap problem akademis akut, melainkan jadi tempat pelarian kalangan intelektual menengah bermental pemuja, pengekor dan hypokrit. Mereka yang disuruh berpikir kritis di rung-ruang akademik tapi diam-diam disandera bahkan menyembelihnya dengan sejumlah instruksi akademis. 

Sebagai alarm, rasanya kita  perlu merenungkan dalam-dalam, keluhan seorang Asia Pertama yang meraih Nobel Kesusateraan, Rabingranath Tagore, bahwa “sekolah adalah siksaan yang tertahankan”.