Kira-kira dua minggu yang lalu Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia menggelar diskusi tentang “Pemilu dan Biaya Politik” di Salemba, Jakarta. Beberapa tokoh partai hadir dalam acara tersebut. Tidak ketinggalan akademisi dan aktivis ICW. 

Belum beranjak dari dugaan-dugaan sebelumnya, tema ini diusung dengan asumsi bahwa besarnya biaya politik telah berkorelasi positif dengan maraknya korupsi.

Dari diskusi tersebut tersampaikan, untuk Pilkada 2015, 2016, 2018, plus pemilu serentak 2019 nanti, APBN sudah mengalokasikan tidak kurang Rp 47 triliun. Ini belum menghitung biaya pra, saat, dan pasca kontestasi yang keluar baik dari kandidat peserta maupun partai politik. Ragam pembiayaan itu mulai dari biaya branding, mahar, kampanye, saksi, hingga biaya-biaya siluman yang kerap tak kasat mata.

Semua data tersebut kemudian seperti disahihkan dengan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah maupun anggota DPRD yang notabene merupakan produk demokrasi langsung. Di tataran akar rumput, fenomena yang dijumpai adalah kenyataan yang telah menjadi rahasia umum: politik uang – dengan beragam bentuknya.

Kenyataan ini semakin meyakinkan banyak pihak bahwa perlu ada pembenahan ulang terhadap beberapa praktik berdemokrasi saat ini. Misalnya, pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Beberapa yang lain memandang perlu adanya pembenahan partai politik sebagai entitas yang menjadi instrumen utama dari praktik demokrasi langsung yang sudah berjalan hampir dua dekade ini.

Pengembalian mekanisme pemilihan kepala oleh DPRD setidaknya didasarkan pada dua hal. Pertama, ia tidak menyalahi falsafah demokrasi yang dianut oleh Indonesia; dan kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung berbiaya sangat tinggi dan menimbulkan praktik demokrasi yang banal, jauh dari etis, dan praktik korupsi sebagai buntutnya.

Adapun mengenai penyehatan partai politik, itu didasarkan pada kenyataan bahwa saat ini partai memiliki peran sentral hampir di setiap relung kehidupan negara ini, apalagi dalam kontestasi politik.

Dua premis

Pandangan di atas memang logis adanya. Namun demikian, kita perlu lebih cermat lagi untuk mengidentifikasi sebuah masalah.

Pertama, kita harus merunut apa yang menjadi fenomena hari ini secara epistemologis. Lahirnya era kebebasan yang kemudian melahirkan berbagai praktik berdemokrasi seperti saat ini adalah antitesis dari perikehidupan politik Orde Baru – rezim yang dulu menerapkan praktik yang serba monolitik, terutama dalam kehidupan politiknya.

Mulai dari penyederhanaan parpol, Paket Lima UU Politik, asas tunggal Pancasila, pemusatan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan profesi, litsus, Penataran P4, depolitisasi kehidupan di kampus (NKK/BKK), hingga kekuasaan yang sentralistik – termasuk dalam hal penunjukan para kepala daerah.

Setelah berkuasa 32 tahun lamanya, angin perubahan pun berembus menerjang hampir semua tatanannya. Lahirlah kemudian semua potret kehidupan politik yang kita saksikan hari ini secara gradual selama 20 tahun. Berikut dengan ekses-eksesnya.

Kedua, saat otoriterianisme Orba bertahta, apakah tidak ada praktik korupsi di dalamnya? Ada! Bahkan marak. Tapi tentu saja itu tidak akan terekspos seperti layaknya kini. Dan perlu diingatkan kembali, salah satu yang sering disuarakan oleh suara perubahan kala itu adalah gugatan terhadap praktik yang dikenal sebagai “korupsi, kolusi, dan nepotisme” (KKN).

Gugatan yang muncul dalam setiap aksi-aksi demontrasi mahasiswa ini menggambarkan betapa masif dan latennya praktik korupsi di dalamnya. KKN seolah menjadi nadi dari kekuasaan yang sentralistik dan otoriter itu.

Bertolak dari dua premis di atas maka mengorelasikan secara lurus antara praktik pemilu atau pilkada langsung yang dianut oleh Indonesia saat ini dengan maraknya praktik korupsi (dengan berbagai bentuknya) adalah lemah adanya.

Dan oleh karenanya, antitesis seperti mengembalikan pilkada kepada DPRD atau menyehatkan partai politik – dalam konteks mengatasi penyakit ini – juga menjadi kurang pas adanya.

Semesta politik

Oleh karena itu, kita harus memeriksa secara lebih seksama dalam merumuskan sebuah premis agar kesimpulannya tidak misleading. Bahwa berbagai macam praktik korupsi terjadi selama 20 tahun Reformasi; itu benar adanya. Dan itu tentu sebuah masalah yang harus terus disikapi dan diperbaiki.

Demikian juga dengan wajah partai politik yang masih membutuhkan terapi agar – meski lambat tapi pasti – menjadi lebih sehat. Namun, tetap saja kita tidak boleh gegabah untuk mengindentifikasi sebuah masalah. Sebagaimana dalam tradisi penelitian, rumusan masalah yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah pula.

Lalu apa yang salah? Apa rumusan masalah yang bisa kita identifikasi lebih jauh dari dua masalah di atas? Semesta politiknya. Semesta politik di era demokrasi liberal saat ini yang membuat semua menjadi serba salah.

DPR kita semakin demokratis dan kuat dibanding sebelumnya namun tetap menjadi sasaran evaluasi dan kritik yang tak henti-henti. Kita punya Mahkamah Konstitusi akan tetapi tidak kebal juga terhadap virus korupsi (kasus Akil Mochtar dalam hal ini). Kita juga masih punya KPK sebagai lembaga yang ikonik sebagai hasil perjuangan Reformasi namun toh tetap tidak steril dari isu kepentingan politik.

Partai politik diharuskan sehat dan demokratis akan tetapi sistem pemilu kita seolah mengondisikan laku para anggota dan kadernya untuk terus melakukan penyelewengan. Partai juga diminta bisa mandiri agar independen dan tidak terpengaruh pemilik modal, tapi gagasan partai bisa memiliki badan usaha mandiri atau mendapat insentif hingga Rp 1 triliun juga sama-sama ditolak.

Sistem popular vote yang kini digunakan juga telah mengantarkan politik kita menjadi hampir muskil untuk tidak mengalokasikan sejumlah dana dengan nilai yang sangat tinggi. Uang mahar pun seolah menjadi niscaya, politik rente juga menjadi seperti tak terelakkan. Warga pemilih pun tidak terhindar untuk tidak terkontaminasi kebanalan politik yang terjadi.

Dengan semesta politik yang membuat maju kena-mundur kena, masuk salah-keluar juga salah, membuat secanggih apapun konsep yang ditelurkan tidak akan berefek signifikan – jika tidak disebut tidak berefek apa-apa.

Psikokultural

Jika benar kita menggugat Orde Baru maka yang paling utama untuk digugat adalah aspek mental dari rezim ini -- tidak hanya aspek representasinya: kekuasaan Soeharto.

Satu yang perlu diingat, pasca tumbangnya Orde Baru, tidak ada proyek politik dalam rangka membangun kebudayaan baru yang menjadi antitesis dari mental dan karakter rezim yang bercokol 32 tahun tersebut. Ini berbeda dengan masa Kemerdekaan dulu yang melahirkan proyek nation and character building.

Proyek ini dilakukan karena Bung Karno melihat betul bahwa mental terjajah bangsa ini perlu diubah dengan kebanggaan sebagai sebuah bangsa yang besar. Karena itulah muncul berbagai macam proyek mercusuar yang sejatinya memang untuk menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bukan bangsa dengan mental tempe.

Pasca 32 tahun otoriterianisme Orba, bangsa ini justru larut dalam kebebasan yang hampir tak terkendali. Sementara di satu sisi, meski masih hipotetis, yang paling dilemahkan dari kekuasaan rezim ini adalah aspek kebudayaannya. Perlu diingat, salah satu ciri dari fasisme adalah pengekangan terhadap kebebasan ekspresi (kebudayaan) warganya.

Kiranya menjadi tidak aneh jika hingga hari ini kita masih menyaksikan karakteristik Orba di berbagai ekspresi kehidupan bangsa ini. Mulai dari sikap sebagian warganya yang susah untuk menerima perbedaan, suka melakukan aksi persekusi, bermental korup, hingga praktik meraih kekuasaan dengan menghalalkan berbagai macam cara.

Dengan roman yang berbeda, praktik politik kita hingga hari ini juga masih setipe dengan Orde Baru: jauh dari mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dan hingga 20 tahun usia Reformasi saat ini, belum ada proyek politik dari penguasa berikutnya yang ditujukan bagi pemulihan efek-efek negatif Orde Baru ini. Gagasan Revolusi Mental Pemerintahan Jokowi-JK sebenarnya bisa menjadi jawaban. Sayangnya, gagasan ini tidak berjalan optimal – jika tidak disebut tidak berjalan sama sekali.

Di sinilah kiranya kampus sebagai kawah candradimuka kaum cerdik pandai menemukan momentumnya. Ketimbang melulu membicarakan aspek praktis kontestasi demokrasi, akan lebih relevan jika kampus seperti UI mulai menyelisik hal-hal mendasar yang lebih mendasar seperti disampaikan di atas.

Telaah psikokultural kiranya bisa dipertimbangkan. Hal ini agar besarnya harga kebebasan yang kita perjuangkan dulu bisa membuahkan kualitas kehidupan politik yang mencerdaskan kehidupan bangsa.