Pada debat perdana Pilkada DKI Jakarta kemarin, Anies menyinggung janji pembangunan Kampung Deret yang tidak direalisasikan. Faktanya, Ahok ketika itu bersama Jokowi sudah merealisasikan di 25 lokasi. Hal ini menjadi tamparan keras buat pernyataan Anies.

Kampung Deret merupakan hunian yang dibangun tanpa melakukan relokasi dari daerah awal. Biasanya, Kampung Deret dibangun dipemukiman yang penuh sesak dan kumuh. Tujuannya, tidak lain adalah menata kawasan agar lebih tertata dan memberi ruang terbuka untuk warganya.

Selain Tanah Tinggi dan Petogogan, Pemda DKI juga sedang merealisasikan di 23 lokasi. Diantaranya, Jakarta Pusat di Bungur, Bendungan Hilir, Kebon Sirih, Cempaka Putih, Utan Panjang, Petojo, Kemayoran, Galur, dan Karanganyar.

Untuk Daerah lain, yakni Jakarta Barat di Tambora, Kalianyar, dan Kapuk; Jakarta Utara di Tanjung Priok, Tugu Utara, Marunda, Pademangan Timur, Cilincing, dan Pejagalan; Jakarta Selatan di Gandaria, dan Pasar Minggu; dan Jakarta Timur di Klender, Pisangan Timur, dan Jatinegara.

Dana yang digelontorkan Pemda DKI untuk hibah kampung juga tidak sedikit. Sekitar Rp 285 Milyar dikeluarkan Pemda DKI untuk proyek Kampung Deret. Jumlah ini, diperkirakan akan bertambah karena adanya proyek Kampung Deret tambahan di beberapa lokasi.

Hal ini senada dengan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, Yonathan Pasodung. Ia menyebutkan pembangunan Kampung Deret di kawasan Jakarta Timur resmi selesai.  Secara konsep sudah selesai dan Ini sebagai simbol bahwa 840 rumah ada untuk empat lokasi. Anggarannya Rp36 miliar untuk kawasan (Jakarta Timur) ini saja.

Jadi, pernyataan yang dilontarkan Anies ketika debat perdana sangat tidak tepat. Anies terkesan hanya ingin menjatuhkan Ahok dalam debat perdana tersebut. Akan tetapi, cara Anies dengan memberikan pernyataan ngawur sangatlah disayangkan.

Kendala

Pembangunan Kampung Deret seringkali mengalami kendala. Kendala yang dihadapi pemerintah tidak lain adalah persoalan klasik dari warga itu sendiri. Seperti tidak memiliki dokumen-dokumen resmi atau kepemilikan surat ganda atas tanah tersebut. Sehingga, pembangunan Kampung Deret saat ini mengalami kendala yang cukup pelik.

Bagaimana kampung-kampung tersebut dibangun diatas tanah negara yang sangat tidak dibenarkan peruntukannya untuk kepentingan beberapa orang saja. Tanah negara hanya dibangun untuk kepentingan umum yang bisa bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, tidak sedikit tanah yang akan dibangun berdiri di atas lahan orang dan lahan hijau. Hal ini yang menjadi kekhawatiran Ahok dalam membangun Kampung Deret. Di samping itu juga, jika kampung memang sudah dibangun nantinya akan dirobohkan lagi. Hal ini hanya akan menjadi sia-sia saja.

Sebenarnya, Ahok menegaskan kembali tentang renacananya membangun Kampung Deret. Asalkan memenuhi beberapa syarat yang diajukan Pemda DKI. Salah satunya adalah tanah itu bukan tanah negara dan bukan jalur hijau atau sungai, maka Ahok akan membangun Kampung Deret. 

Di samping itu, Ahok juga mengajukan dua opsi terhadap warga sebelum pembangunan. Pertama, Kampung Deret. Kedua, apartemen. Opsi yang ditawarkan Ahok ini haruslah berdiri di atas tanah mereka, bukan tanah negara.

Di tahun 2016, Djarot yang kini menjadi Cawagub Ahok kembali menyinggung masalah Kampung Deret. Ia menilai bahwa Kampung Deret merupakan salah satu model hunian yang ideal untuk warga Jakarta. Pembangunan juga akan disesuaikan dengan lokasi tanah milik warga, yaitu menyesuaikan dengan bentuk bantaran sungai dan perkampungan.

Djarot sendiri menyatakan bahwa Pemprov membutuhkan contoh baru selain dari masa Joko Widodo dahulu, sehingga setidaknya pemprov DKI Jakarta memiliki dua-tiga prototype atau contoh Kampung Deret.

Sejatinya, di bawah pemerintahan Ahok sudah terdapat model dari solusi Kampung Deret yang tidak tercapai. Selama ini, Pemda DKI banyak membangun Rusunawa yang nantinya bisa menampung warga yang tinggal di perkampungan kumuh, tinggal di atas tanah negara, lahan hijau, dan bantaran kali sebagai pengganti solusi Kampung Deret.

Fasilitas yang diberikan di Rusunawa juga tidak kalah hebat dengan fasilitas hotel berbintang. Mulai dari sarana bermain anak, sekolah, transportasi, masjid, cleaning service, sampai dengan keamanan dengan 54 kamera yang dipasang diberbagai sudut Rusun.

Dengan demikian, Ahok bukan saja telah merealisasikan Kampung Deret bersama Jokowi ketika itu. Akan tetapi, apa yang sudah dilakukan Ahok dengan Rusunawa-nya sebagai solusi selain Kampung Deret merupakan sebuah kebijakan yang luar biasa dan menguntungkan berbagai pihak serta membuat perubahan besar dengan meningkatkan taraf hidup warga DKI Jakarta.