Kami tak nio lihat gaya politisi Gerindra minta jabatan dengan bungkus rekonsiliasi.

Tersiar kabar dan berita yang tak sedap kepada kami relawan Prabowo-Sandi yang berada di Rejang Lebong, Bengkulu. Bahwa dari beberapa kader utama Partai Gerindra yang dekat dengan Prabowo sudah mengambil langkah cepat, tanpa sepengetahuan Prabowo, untuk ikut dalam Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Ada yang niat untuk menjadi menteri dan jabatan lain yang mentereng dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mendatang. Ada lagi yang menumpang dalam ajakan untuk rekonsiliasi.

Wacana rekonsiliasi yang kami baca dari berbagai media yang Prabowo sampai saat ini belum terima, bagi kami, cak bungo bangkai yang bentuknya bagus, tumbuh dalam hutan, dan hanya sekali berbunga. Namun, bila sekali berbunga, maka ada yang tidak sedap menebar ke mana-mana.

Yang menebar ke mana-mana ini adalah omongan orang-orang terdekat dengan Prabowo. Mereka yang baru-baru ini ikut berjuang dan bertarung dalam pemilu serentak 2019, di mana pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak tampak sama sekali.

Terutama juru bicara Andre Rosiade yang omongannya, kalau diperhatikan, tidak sesuai dan berubah-ubah dari waktu ke waktu tentang mengabarkan sikap Prabowo. Sebelum sidang di Mahkamah Konstitusi dan selama kampanye, kritikannya tajam dan bagus menyikapi kelemahan kebijakan pemerintah.

Setelah MK memutuskan menolak keseluruhan tentang kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terdegar lagi kritikan yang tajam dan bagus. Seakan-akan kehilangan daya analisis yang tajam.

Dalam berapa hal, seolah-olah Andre Rosiade telah mendahului dan lebih mengetahui tentang isi hati Prabowo dalam banyak hal menyikapi isu-isu yang diembuskan oleh lawan politik.

Yang terbaru adalah Panglima Relawan Roemah Djoeang Pius Pius Lustrilanang membenarkan dirinya telah mendaftar sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024. Bagi kami, ini adalah jebakan untuk merusak Prabowo.

Dalam pernyataan Pius, yang juga pengurus teras DPP Gerindra, mengakui telah direstui Ketua Umum Prabowo Subianto. “Beliau sudah setuju,” kata Pius di Jakarta (3/6). 

Setahu kami, Prabowo tidak seperti itu dengan mudah memberikan restu. Kami tahu sekarang Prabowo sedang berusaha mengeluarkan beberapa orang yang ditahan akibat membela.

Dan yang lucu lagi, Pius mengaku ada tiga orang menyampaikan niat dirinya hendak menjadi anggota BPK kepada Prabowo. Namun, belum menyampaikan secara langsung secara jantan. Jelas, ini bentuk 'pengkhianatan' terhadap Prabowo. Tidak berani terus terang.

Selain Pius, ada pula nama politisi Gerindra Willgo Zainar yang mendaftar sebagai calon anggota BPK periode 2019-2024. Kemudian adalah Haerul Saleh dan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono juga mendaftar sebagai calon anggota BPK. 

Berarti tiga orang itu nyata bagi kami telah 'melangkahi' Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra.

Aroma pengkhianatan dan mau menyelamatkan diri masing-masing tampak nian. Dari jauh telah tercium, kalau di Bengkulu, seperti aroma bunga bangkai; bentuknya bagus nian. Namun, sekali lagi, aroma tak sedapnya telah menebar ke mana-mana.

Aroma tak sedap itu adalah pernyataan Pius, di mano dirinya menegaskan bahwa lembaga BPK itu adalah lembaga di luar pemerintahan dan tidak dibawahi oleh presiden. “BPK adalah lembaga tinggi negara yang sejajar kedudukannya dengan presiden,” kato Pius.

Sebab yang kami ketahui, BPK dan lembaga tinggi negara lainnya adalah bagian dari pemerintahan eksekutif yang menguatkan Presiden. Semestinya, bagi kami, lebih baik tetap menjadi oposisi di luar pemerintahan.

Tampak nian Pius tidak tidak tegas apakah dirinya mendaftar calon anggota BPK sebagai bagian dari rekonsiliasi politik setelah Pilpres 2019. Dia hanya berlindung dengan mengatakan bahwa mayoritas elite setuju bahwa rekonsiliasi perlu dilakukan.

“Rekonsiliasi bisa terjadi di dalam maupun di luar pemerintahan.” Jelas, sikap ini sikap mendua, bersikap abu-abu. Tidak jelas apakah lanang atau betino. Maaf, kurang elok bahasanya. Begitulah kami, Pak Prabowo.

Bagi kami relawan, berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat adalah keniscayaan. Apalagi di Bengkulu penghasil kopi yang besar dari perkebunan petani, masih jauh dari kemakmuran.

Apalagi sekarang, berbagai perusahaan tambang batu bara telah merusak hutan-hutan dan mengakibatkan banjir besar beberapa bulan yang lalu. Hal ini berdampak besar bagi petani kopi. Lambat laun, masyarakat petani kopi tergusur dengan sendirinya akibat kerusakan hutan dan lingkungan dari penambangan.

Kami tidak ingin hutan yang melindungi kopi dan sumber ekonomi kami menjadi hutan gundul. Dan kemudian perlahan berubah menjadi lahan kelapa sawit. Kalau hutan telah gundul, tidak bisa lagi ditanam dengan kopi, di mana kopi membutuhkan udara yang sejuk dan dingin?

Kami tak tahu lagi berharap pada siapa untuk memperjuangkan keadilan dan kemakmuran. Apalagi sebentar lagi Pemilihan Kepada Daerah 2020.

Kami relawan yang selalu bersama masyarakat cukup tahu sudah gaya politik kader Gerindra yang numpang ‘tenar’ dan diam-diam menebar aroma tak sedap seperti bunga bangkai.

Mohon maaf, Pak Prabowo. Terus terang, kami tak terima dan kecewa.