Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi sejumlah institusi hukum negara, tak terkecuali Polri. Lembaga penegak hukum dengan slogan Profesional, Modern, dan Terpercaya  (Promoter) itu telah mencatatkan pencapaiannya selama 2020 terhadap sejumlah kasus hukum dengan prestasi yang patut dihargai. Namun, pencapaian tentu tak suci dari kesalahan dan kekeliruan. Sejumlah amatan lembaga swadaya berikut pemberitaan media berisi sinyal teguran terhadap kepolisian selama ini menjadi bukti penting yang harus dipegang institusi Bhayangkara untuk dijadikan evaluasi.

Pekerjaan utama memelihara keamanan dalam negeri yang melekat dalam lembaga kepolisian akan dipandang berharga di mata publik jika tugas dan pelaksanaannya sendiri di lapangan tak mencederai kehidupan sipil. Penting diingat, bahwa Polri menjadi lembaga negara yang paling banyak diadukan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sepanjang 2019 lalu. Masalah yang diadukan pun sebagian besar kaitannya berupa proses hukum –sebuah tugas yang seharusnya menjadi andalan kepolisian– dengan jumlah pengaduan sebanyak 744 aduan.

"Aduannya itu yang paling besar ada problem proses hukum. Artinya orang mengadu kepada polisi dan lambat ditangani. Nah, ini paling banyak," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin Harahap pada Selasa (9/6/2020) lalu.

Di permulaan tahun, Polri mendapat tugas berat dengan menjadi garda penanggulangan bencana banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Tercatat sebanyak 25 ribu personel Polri diterjunkan dari Satgas Bencana. Sejumlah prasarana pun diturunkan seperti perahu karet, tenda, hingga bantuan akomodasi serta bantuan kesehatan untuk para korban yang terdampak banjir. Dalam konteks musibah dan bencana alam, Polri masih dinilai sigap dalam mengurusinya karena tugas tersebut umumnya juga diperbantukan oleh mitra mereka: TNI.

Di bidang pemberantasan korupsi, Polri memang ikut andil dalam menyelidiki dugaan praktik korupsi pejabat di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri) Persero pada Januari 2020. Di pertengahan jalan, mereka mundur dan melimpahkan kasus tersebut sepenuhnya ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Alasan yang dikemukakan Polri adalah karena beberapa tersangka, modus operandi, dan aset yang disita dari korupsi Asabri beririsan dengan kasus Jiwasraya. Polisi pun mengurungkan niatnya mengusut kasus tersebut untuk memudahkan Kejagung melakukan penghitungan dan pengembalian kerugian negara. Alasan tersebut tentu mengesankan Polri tak telalu serius mau berkontribusi menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. Padahal, Asabri merupakan wadah pembiayaan masa depan mereka kelak jika anggota Polri sudah pensiun.

Polri mengklaim telah menyelamatkan uang negara mencapai Rp222.753.250.083 sepanjang 2020, yakni sejak Januari hingga Oktober. Jumlah tersebut merupakan hasil penanganan dari 435 perkara korupsi sepanjang 2020. Angka tersebut cukup fantastis. Namun Polri jangan keburu jumawa karena mereka masih punya pekerjaan rumah yang hingga kini belum selesai: memburu dan menangkap Harun Masiku, eks calon legislatif yang menjadi tersangka pemberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Polri harus mampu membuktikkan janjinya membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap politikus PDI-Perjuangan itu. Sebab, sebelumnya Kapolri Jenderal Idham Azis telah menginstruksikan seluruh personelnya di Indonesia untuk ikut mencari Harun yang hingga kini masih berstatus buron.

"Saya sudah perintahkan Bapak Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk mengirim informasi DPO (Harun Masiku) itu ke 34 polda, 540 polres. DPO-nya sudah sampai dan seluruh anggota Polri sudah memegang DPO tersangka HM," demikian disampaikan Azis pada 5 Februari lalu. Hampir setahun Harun tak juga ditemukan. Polri harus memasukkan PR-nya tersebut ke daftar target di tahun mendatang yang tinggal beberapa hari lagi.

Di bidang pemberantasan narkoba, Polri patut diacungi jempol karena banyak mengungkap kasus-kasus yang merusak kehidupan anak bangsa tersebut. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2020, Polri berhasil mengungkap berbagai kasus narkoba dengan barang bukti yang berhasil disita sebanyak 6,9 ton narkoba, yang terdiri dari 3,52 ton sabu-sabu, 3,35 ton ganja, 55,26 kg tembakau gorila dan 552.427 butir pil ekstasi. Polri tercatat telah mengungkap 19.468 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 25.526 orang.

Polri juga berhasil menangani kasus pembobolan kas Bank BNI lewat L/C fiktif Bank BNI dengan tersangka Maria Pauline Lumowa yang sempat kabur ke luar negeri selama 17 tahun. Kini Maria telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menunggu jadwal persidangan.

Barangkali, prestasi Polri yang paling berkesan adalah keberhasilan menangkap terpidana perkara kasus hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra pada Kamis, 30 Juli 2020. Jajaran penyidik Bareskrim yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memulangkan Djoko Tjandra dari Malaysia yang telah buron selama 11 tahun.

Seturut dengan itu, Polri pun berhasil mengungkap dua kasus Djoko Tjandra yang menjadi perhatian publik, yakni kasus pemalsuan surat jalan dan kasus korupsi terkait pengurusan penghapusan red notice. Tak tanggung-tanggung, dua jenderal polisi yang terlibat yakni Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini keduanya masih menjalani persidangan di pengadilan.

Terhadap dua anggota Polri yang terlibat dalam pelolosan Djoko Tjandra, harus menjadi catatan penting bagi Polri untuk mengevaluasi personelnya saat ini. Terjeratnya dua polisi berpangkat inspektur dan brigadir tersebut membuktikan bahwa masih adanya anggota polisi yang gampang tergoda oleh duit demi tujuan yang bertentangan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai penegak hukum.

Antara Mengayomi dan Mengkriminalisasi

Polri kembali mendapat kritikan publik saat menangani para pedemo Undang-undang Cipta Kerja pada 8 dan 13 Oktober lalu. Cara kepolisian menangani para pelajar yang terlibat aksi unjuk rasa pengesahan UU sapu jagad tersebut dinilai tidak mencerminkan slogan “melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat" yang diusung lembaga Bhayangkara. Alih-alih membina dan melindungi masa depan para pelajar, polisi justru mengkriminalkan mereka.

Hal tersebut tergambar saat polisi menangkap pelajar dan mahasiswa penolak Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah sepanjang pekan pertama aksi demo tersebut. Polisi menuding mereka melakukan aksi anarkistis. Menurut kepolisian, jumlah pelajar yang ditangkap dalam demonstrasi pada 8 Oktober sebanyak 1.548 orang. Namun menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, polisi menangkap 3.665 pelajar, dan 91 orang yang di antaranya menjalani proses hukum.

Polisi harus sadar bahwa keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa bukan tindakan kriminal. Apalagi kritik mahasiswa dan pelajar atas UU Cipta Kerja sejatinya merupakan reaksi atas cacat bawaan omnibus law tersebut. Tak hanya penyusunannya yang tak transparan, substansi undang-undang sapu jagat itu juga banyak merugikan pekerja dan mengancam lingkungan.

Jika ada pelajar yang terbukti melanggar hukum saat berdemonstrasi, polisi seharusnya memperlakukan mereka sebagai anak-anak yang perlu dibina. Bukan diperlakukan sebagai orang-orang bermasalah layaknya pelanggar hukum. Di samping itu, polisi semestinya melakukan pendekatan di luar hukum dengan menerapkan prinsip restorative justice seperti yang diatur dalam UndangUndang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelajar yang masih anak-anak semestinya dibina, bukan justru dipidanakan.

Dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja, polisi juga perlu melihat esensi demontrasi secara proporsional. Pasalnya, penangkapan para pelajar dan mahasiswa juga berbarengan dengan penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI). Aksi KAMI dalam demo tersebut memang membawa narasi "konspirasi" dan "anti komunisme-Cina" yang berbeda dengan para mahasiswa, meski tak sedikit pula yang terbawa oleh narasi tersebut. Jika dipandang isu tersebut merupakan penyebaran hoaks, tak sepatutnya polisi keburu menyimpulkan dan menyamaratakan semua peserta aksi sebagai pelaku yang sama.

Tindakan polisi yang terlihat 'gemes' hingga menangkapi mereka dengan tuduhan pasal penyebaran disinformasi bisa diartikan sebagai upaya aparat keamanan mengaburkan isu penolakan UU Cipta Kerja. Dengan menangkapi mereka yang menyebarkan kabar kibul berbau teori konspirasi soal Undang-Undang Cipta Kerja, polisi seolah-olah hendak melabel semua penolak omnibus law sebagai barisan penyebar hoaks. Publik bisa menduga, upaya ini bisa jadi bertujuan memupus simpati khalayak ramai terhadap protes buruh dan masyarakat sipil.

Tentu, penggunaan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menangkap Djumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan aktivis KAMI lainnya di Medan ataupun Jakarta tidak bisa dibenarkan. Apa pun pendapat mereka soal konspirasi di balik omnibus law, sepanjang tidak ada ujaran kebencian ataupun hasutan untuk melakukan kekerasan maupun makar, ekspresi mereka tetap dilindungi konstitusi.

Kita kembali mengapresiasi kepolisian karena selama pandemi Covid-19 yang menghantam ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia, Polri cukup telaten mengungkap sejumlah kasus penimbunan masker dan hand sanitizer di berbagai daerah. Para tersangka yang lancung memanfaatkan keadaan darurat untuk menimbun masker lalu menjualnya dengan harga berkali lipat patut diberikan hukuman yang lebih berat. Sedikitnya, Polri berhasil menetapkan 33 tersangka dari 18 kasus yang berhasil diungkap.

Kita juga patut menghargai usaha Polri yang menggelar operasi kontijensi Aman Nusa II 2020 untuk memutus penyebaran Covid-19. Bahkan, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah menerbitkan dua kali Maklumat Kapolri terkait Covid-19, yakni maklumat pertama tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 tertanggal 19 Maret 2020 dan maklumat kedua tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 tertanggal 21 September 2020.

Di bidang penanggulangan terorisme, Polri memang tampak berhasil menangkap kelompok teroris di sejumlah provinsi di Indonesia. Terbaru, Polri melalui Tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiterornya telah menemukan 12 lokasi pelatihan kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) di daerah Jawa Tengah.

Namun, Polri jangan lalai terhadap tugas mengejar pelaku  teror yang terjadi pada Jumat 27 November 2020 lalu di Dusun Lewono, Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Satu keluarga yang terdiri dari empat orang meregang nyawa karena dibunuh dengan keji oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Hingga kini, Satgas Tinombala yang ditugaskan memburu para pelaku tersebut belum berhasil menemukannya.

Berikutnya, yang tak kalah penting untuk mengevaluasi kinerja Polri adalah soal penanganan keramaian massa yang menyambut kedatangan Muhammad Rizieq Shihab pada 10 November lalu. Kekisruhan yang terjadi ketika Rizieq Shihab mendarat di Bandara Soekarno Hatta tidak seharusnya terjadi apabila aparat kepolisian lebih tegas dan antisipatif. Para pendukung pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu telah membuat bandara internasional tersebut lumpuh dan sekitar 100 penerbangan terpaksa ditunda.

Kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi seperti dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Badan Intelijen Negara (BIN) yang seharusnya memiliki banyak informasi soal potensi terjadinya kegaduhan yang muncul menyusul datangnya pemimpin FPI tersebut terlihat tak bekerja. Alih-alih menegakkan aturan, aparat kepolisian mendadak tidak berdaya menghadapi para simpatisan FPI saat mereka membuat macet total jalan tol menuju bandara selama lebih-kurang lima jam. Bahkan didapati mereka juga merusak sejumlah fasilitas publik. Pada hari itu, wibawa pemerintah dan aparat kepolisian benar-benar melorot di hadapan ormas yang selama ini kerap merepotkan mereka.

Kebrutalan Polisi

Belum sampai sebulan pasca kepulangan Rizieq Shihab, polisi benar-benar membuka topengnya saat terlibat dalam insiden penembakan enam anggota laskar FPI. Bekas luka tembak pada enam jenazah anggota FPI menunjukkan betapa brutalnya aparat yang menghabisi nyawa mereka. Para pengawal Rizieq Shihab itu diduga ditembak dari jarak dekat pada bagian tubuh yang mematikan dan dengan berkali-kali tembakan.

Penembakan laskar FPI ini perlu diusut tuntas. Namun upaya menyingkap adanya kejanggalan dalam peristiwa tersebut bukan semata karena jumlah korban tewas yang mencapai enam orang, tapi juga karena tuduhan pembunuhan ekstrayudisial yang diduga dilakukan polisi, adalah tuduhan serius yang harus dibuktikan kebenarannya.

Polisi tak bisa dibiarkan seenaknya melepas peluru di keramaian, apalagi sampai berbuntut melayangnya nyawa warga sipil. Negara wajib menghentikan kekerasan oleh aparat yang semakin tak terkendali. Bila kasus-kasus semacam ini tak diungkap dengan jujur, serta pelakunya tak dihukum, kasus extrajudicial killing bisa terus berulang. Yang sangat dikhawatirkan, siapa pun bisa menjadi korban. Insiden berdarah di penghujung 2020 ini, meninggalkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban.

Akhirnya, kita melihat kinerja Polri selama 2020 ini masih memiliki sejumlah tantangan dan kasus yang perlu diselesaikan, begitu juga beberapa kebiasaan aparat yang dipandang buruk perlu segera dibenahi, meski di samping itu semua memang ada fakta kebajikan yang dilakukan korps berseragam cokelat ini.

Namun, Polri perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa kebajikan yang mereka perbuat dan nilai kepercayaan sangat mungkin lenyap di mata publik saat melihat tindakan mereka yang semakin eksesif, seperti terekam dalam peristiwa sepanjang Desember ini. Alih-alih menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, polisi malah menjadi bagian dari mesin kekuasaan. Laporan adanya kriminalisasi dan penyalahgunaan prosedur merupakan resultan dari kekuasaan besar yang dilimpahkan kepada polisi pasca reformasi.

Slogan “melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat” yang diusung Polri tak kurang menjadi ironi besar saat mengetahui bahwa Polri merupakan lembaga yang paling banyak diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM selama 2019. Hal ini berpotensi terulang di 2020.

Tabiat polisi ini mesti dihentikan jika bangsa ini ingin menegakkan supremasi sipil yang menjadi bagian dari demokrasi. Polisi mesti kembali menjadi pelindung masyarakat, menangani kejahatan memakai prosedur yang tak melanggar HAM, dan melayani publik tanpa korupsi. Kita masih ingat bahwa institusi kepolisian dianggap paling korup di urutan keempat dalam survei Transparency International Indonesia 2017. Dengan demikian, akankah kita sebut Polri sudah Promoter?