Tentu semua tahu, ada wacana pemerintah yang menuai banyak komentar dari berbagai kalangan mengenai keinginan pemerintah ingin memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO). Seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi. 

Pemerintah melalui beleid perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah menghilangkan sembako dari kelompok barang yang tidak kena PPN. Jika beleid tersebut resmi ditetapkan, maka tentu harga pokok akan naik 10 persen di pasaran.

Ya, tentu komentar pun banyak datang dari nitizen dan orang-orang yang berpengaruh untuk menolak keinginan pemerintah akan hal itu, karena tentu saja sangat berpotensi merugikan masyarakat miskin dan dapat mencekiknya. Sudah miskin lho kok malah ditindas terus sih! Sudah sedikit uang malah dibebankan PPN sembako sebagai kebutuhan dasar. Iya, kalau orang kaya sih, mereka mungkin saja bilang, no problem.

Walaupun pajak adalah sumber penghasilan utama negara, tapi jangan gitu juga dong dengan menyasar masyarakat miskin dengan membebankan PPN sembako padahal bahan tersebut kebutuhan dasar. Dan mungkin lebih baiknya pemerintah lebih fokus memperbaiki sistem perpajakan batu bara dan sawit yang masih ada celanya, karena hal itu tentu akan lebih berpotensi menghasilkan pajak yang baik bagi negara.  

Entah bagaimana keinginan dan sistem pemerintahan saat ini, yang katanya demokratis tetapi malah prakteknya justru kadang menyimpang di mana pemerintah sering mengeluarkan kebijakan kontroversial di tengah masyarakat. Emm, apakah pemerintah sudah muak dengan keadaan? Atau apakah karena ada keinginan untuk secepatnya menancapkan lanscap kekuasaanya kepada masyarakat? Entahlah!

Apabila betul secara resmi PPN ini akan ditetapkan sebagai aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, bagi masyarakat miskin, maka siap-siaplah akan semakin menderita. Persiapkan mental dan pikiran matang-matang, karena disisi lain mesti mempersiapkan juga agar prekonomian bisa tetap stabil meskipun dalam keadaan tertekan. Apakah memang begitu hidup yang selalu diatur, walaupun dalam kondisi tertekan dan akan ditekan lagi?

Jelas PPN sembako sangat besar imbasnya kepada masyarakat golongan bawah, selain karena kuantitas masyarakat golongan bawah yang banyak, juga karena sembako adalah kebutuhan dasar. Bicara soal masyarakat golongan bawah, kira-kira bagaimana nasib petani yang juga bagian dari itu dan sebagai penghasil sembako? Apakah mereka diuntungkan atau PPN sembako juga sebagai malapetaka baginya?

Telah kita ketahui bersama bahwa nasib petani masih jauh dari kesejahteraan yang semestinya. Kedaualatan pangan yang belum dirasakan oleh petani secara utuh. Kadang pekerjaan yang ditorehkan justru tidak berimbas setara atas keringat yang sudah dikeluarkan. Akhirnya, terjadilah eksploitasi tenaga dan lahan pertanian. Hebatnya, karena hal itu tidak mampu dirasakan, atau memang karena tidak ada upaya dalam melawan sistem penindasan tersebut.

Peran penting petani sebagai penghasil utama sembako adalah suatu kenicayaan yang mesti diapresiasi. Bagaimana tidak? Tanpa petani,  sembako tidak bakalan ada. Lha pentani sendiri yang memproduksi sembako, ia dapat menjualnya di pasar dan bahkan bisa juga diekspor oleh pemerintah, tapi kok itu yang mesti dikenakan pajak. Kenapa bukan saja batu bara yang ditingkatkan pajaknya? Padahal Indonesia produsen nomor lima terbesar dunia batu baru lho.  

Masalahnya, kadang kala hasil kerja dari petani justru hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan ada juga petani yang justru kewalahan dalam memenuhi kebutuhan primer dan skundernya. Tentu ini masih menjadi PR besar bagi pemerintah agar dapat mensejahterakan nasib petani sebagai penyumbang dan penghasil bahan konsumsi manusia.

Dengan adanya wacana pemerintah ingin memberlakukan PPN terhadap sembako, maka petani tentu tidak akan mendapatkan apa-apa dari hasil PPN tersebut. Para petani yang memproduksi hasil pertanian, tetapi penjualannya masih saja akan murah. Akan tetapi, setelah sudah sampai di pasaran justru mengalami lonjakan harga yang tinggi dan ditambah lagi dengan adanya PPN yang harus ditanggung oleh konsumen. Kan itu lucu?

Jika PPN sembako memang disahkan, tentu taraf hidup petani tidak bakalan naik, mereka akan tetap  berada dalam konteks kesejahteraan yang angan-angan. Problemnya, terjadi pengelolaan pertanian belum bisa terfilter secara merata, belum mampu terdistribusi dengan baik karena masih melalui prantara dari tengkulak yang justru dapat mempermainkan harga. Mestinya negara justu itu yang harus hadir dalam mengatasi hal tersebut dalam dunia pertanian.

Oleh karena itu, wacana pemerintah ingin mengenakan PPN sembako tentu sangat berefek besar kepada masyarakat miskin termasuk petani sendiri, kecuali jika memang ingin mencekik masyarakat miskin secara terang-terangan. Padahal, petani merupakan kaki utama dalam pendistribusian hasil sembako sebagai pemberi makan untuk hidup orang banyak.