2 bulan lalu · 1124 view · 8 menit baca · Politik 96159_42384.jpg

Kalau Jokowi Kalah, Jangan Salahkan Relawan

Fenomena Sosial Pilpres 2019

Suasana Pilpres 2019 adalah suasana yang penuh dengan kejutan. Seolah ada gelombang fenomena baru yang menuntut para ahli dan ilmuwan membaca tanda-tanda sosial di masyarakat Indonesia. Ramainya hoax, isu SARA, ketimpangan ekonomi, sampai golput menjadi hantu yang menambah warna dunia politik kita.

Ada beberapa tanda-tanda yang juga menjadi perhatian saya, yakni fenomena relawan. Tulisan ini adalah lanjutan dari tulisan saya yang pernah dirilis juga pada 2016 lalu berjudul “Fenomena Relawan.” Dalam esai yang minim kajian apalagi ilmu sosial, saya ingin mengajak pembaca terutama rezim saat ini untuk berefleksi.

Kesulitan Ekonomi Bukan Kebohongan

Ada yang menarik dari beberapa status facebook sampai ulasan sosial yang dimuat pada beberapa portal online. Salah satu yang paling menarik buat saya adalah tulisan Linda Christanty di Indoprogress yang berjudul “Suara Tuhan”. Sebuah cerita singkat soal kehidupan sopir taksi yang sangat berat akibat himpitan krisis ekonomi pada era pemerintahan Joko Widodo. Cerita sopir taksi yang disampaikan Linda memang adalah satu dari representasi banyak nasib sopir taksi, maupun golongan pekerja lain.

Seperti halnya Linda, sebagai seorang jurnalis yang menghabiskan lebih dari 8 jam di luar rumah, saya menangkap dan mengantongi banyak pengamatan, penciuman, sampai perasaan dan pikiran. Seperti Linda, saya juga sempat menuliskan tangkapan saya di jalanan.

Pada 24 September 2018 melalui akun Facebook saya menulis status berjudul Millenials Ojol Memutuskan Golput, Kenapa? Alkisah hari itu saya menghabiskan waktu bolak-balik hanya Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Hotel Kempinski, kembali lagi Plaza Indonesia. Sebut saja namanya Ali, dia menjemput saya di Pedestrian Exit seberang Starbucks. Tidak sampai dua menit dia datang. Ali ini masih muda, terlihat seumuran adik saya. Suaranya pun masih sangat bocah. Sesampainya di Jalan Malang, dia bertanya.

"Ini jalanan di Menteng pada macet ada Jokowi lewat Mbak. Banyak yang jaga dari tadi."

"Iya Mas, soalnya kan di KPU lagi ada pengambilan nomor urut Pilpres Pak. Jadinya Jokowi nomor 1. Prabowo nomor 2."

Tiba-tiba si Ali tertawa.

"Yah, saya mah tahun depan nggak mau memilih Jokowi, Mbak."

"Oh ya? (tentu saja saya langsung penasaran) kenapa Mas kalau boleh tahu?"

"Wah, Mbak ini siapanya Jokowi?" Dengan skeptis, Ali mengira saya Cebongers hanya karena saya menanyakan alasannya.

"Hahahaha. Bukan Mas. Saya ini wartawan. Saya tuh sukanya mencari tahu alasan-alasan orang, dan preferensi politik saya ya saya simpan sendiri Mas. Gak ada urusan saya sama Jokowi, bapak saya juga bukan, hahahaha."

"Hahahahaha. Siap Mbak. Ya gini Mbak...."

Ali bercerita kepada saya, dia tidak yakin untuk memilih Jokowi pada 2019 karena dia kecewa atas perlakuan pemerintah terhadap ojeg online. Ali menilai bahwa Jokowi tidak menunjukkan keberpihakannya pada ojeg online. Ali mengkritik kebijakan ekonomi pembangunan Jokowi yang hanya fokus membangun infrastruktur tetapi tidak jelas orientasinya. 

Transportasi publik macam apa yang mau dia bangun? Kalau berani memperjuangkan transportasi publik, seharusnya  Jokowi dan pemerintahannya berani menaikkan pajak untuk barang mewah terutama mobil dan motor. Atau lakukan apapun supaya mengurangi ketergantungan orang pada kendaraan pribadi, begitu kata Ali.

Poin kedua dari Ali yang sangat saya catat adalah soal legalitas ojeg online sebagai transportasi publik. Menurut Ali, belakangan ini nasib ojeg online sudah tidak menarik seperti dulu. Insentif mulai berkurang, mitra pengemudi semakin banyak. Susah cari penumpang. Namun paling menitikberatkan pada sulitnya mencari penumpang. Harus kerja ekstra keras, demi memenuhi insentif dan bintang lima.

Saya mencoba mendebat Ali bahwa sebenarnya sulit mengesahkan ojeg online sebagai transportasi publik. Sebab, ojeg atau kendaraan roda dua sebenarnya tidak memenuhi syarat keselamatan di jalan raya. Mendengar penjelasan saya, Ali masih memberikan komentar balasan.

“Ya kalau begitu dari awal ditegasin Mbak. Gausah dikasih izin sekalian beroperasi. Saya kok melihatnya Pak Jokowi ini mau mudah saja menuntaskan pengangguran maka ojeg online diizinkan. Padahal kami juga nasibnya begini saja Mbak."

Ali menceritakan banyak penyerapan tenaga kerja akibat ojeg online ini cukup melonjak dalam dua tahun terakhir. Ali yang sudah berkecimpung sejak akhir 2016 mengaku kepada saya dia tak tahu seperti apa nasib ojeg online nanti tatkala semua infrastruktur sudah jadi.

"Ya kalau MRT, LRT, semua sudah jadi, nanti ojeg online gimana nasibnya? Kita menawarkan jasa super enak dijemput dari rumah bisa diantar sampai tempat tujuan."

Tanpa basa-basi saya langsung membidik croc brain Ali dengan mengatakan bahwa sebenarnya dia mengkritik karena takut kalau MRT, LRT, sudah jadi maka tidak ada yang pakai ojeg online. Padahal dia lupa bahwa para stakeholder transportasi sudah mendatangani kerjasama integrasi dimana shelter untuk ojeg online disediakan di setiap stasiun.

Ali juga mengkritik regulasi swasta pengelola ojeg online yang tidak membatasi driver. Alhasil jumlah driver melonjak, dan mayoritas yang di Jakarta juga hanya orang-orang yang sudah bekerja mapan namun masih ingin menambah uang.

“Yang PNS jadi ojeg juga banyak. Padahal kerja jadi PNS kurang enak apa? Saya dan beberapa teman ada yang cuma mengandalkan kerjaan ini harus berhadapan dengan teman-teman driver yang seperti itu. Kan kesel Mbak. Ada teman saya sudah PNS masih ngojek online, saya katain Mbak. Beneran."

Ali mengusulkan seharusnya juga dalam penerimaan driver, jika entitas bisnis ini ingin dijadikan sebagai upaya perbaikan ekonomi masyarakat dan jasa transportasi, ada aturan tentang syarat driver ojek online jangan berstatus PNS. Saya coba menjelaskan kepada Ali itu logika pasar private sector semakin banyak driver tidak merugikan mereka selama ada target dan standar kinerja.

Logika yang digunakan adalah supply and demand. Mungkin kebijakan tanpa pembatasan ini yang akan terasa berdampak kepada sesama driver saja. Sayangnya upaya saya menjelaskan soal mekanisme pasar kurang ampuh bagi Ali, dia tetap menyalahkan Jokowi.

Meskipun begitu semua keluhan Ali masih terasa sangat masuk akal bagi saya. Melepas identitas jurnalis sementara waktu, saya merasa perlu berempati pada aspirasi dan keluhan dia ketimbang memberikan argumen. Jalanan masih cukup macet di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Ali melanjutkan cerita.

"Saya golput akhirnya Mbak tahun ini. Soalnya saya juga nggak mau memilih Prabowo."

Menurut Ali, Prabowo tidak bisa bebas dari catatan kelas Orde Baru dan kekerasan HAM pada 1998. Ali menyebut soal Prabowo yang terlibat penculikan orang. Ali juga antipasti terhadap kubu Prabowo suka bawa isu-isu PKI.

“Apa-apa bawa PKI, kayak nakut-nakutin gitu loh, kayanya PKI nggak jelas salahnya," jelas Ali.

Intinya, Ali melanjutkan, dia akan golput pada Pilpres 2019 mendatang. Sakit hati sama Jokowi. Takut dengan masa depan kalau dipimpin Prabowo. Saya pun lantas mencoba mengajukan ide, akan lebih baik bagi dia untuk tidak golput pada 2019 mendatang. Tanpa memberikan referensi kandidat mana yang perlu dia pilih ada baiknya dia mulai cek latar belakang, visi-misi kedua kandidat demi masa depan dia. Namun nampaknya edukasi mini saya kurang efektif.

"Lihat saja nanti deh Mbak, kayaknya sih tetap golput."

Cerita Ali, sopir taksi Linda Christanty, soal ambisi dan betapa maniaknya golongan pendukung kerap menjadi momok baru bagi setiap kandidat. Perilaku para pendukung, persis seperti ujaran Linda dalam tulisannya, condong untuk membabi buta. Dari upaya menarik simpati yang terjadi malah menuai hujat.

Para pendukung model ini juga tak bisa disebut sebagai relawan. Tidak meriah aktivitas offline dan online yang dilakukan. Tidak ada geliat komunitas yang bangga menyebut dirinya sebagai relawan. Ada beberapa kawan-kawan saya yang pada 2014 banting stir menjadi relawan kini sudah tidak mau lagi berjuang untuk Jokowi dua periode. Gejolak masyarakat sipil sebagai relawan kini terasa lebih kecil ketimbang 2014.

Tiba-tiba saja, saya tertarik ke masa lalu pada Pilpres 2014 ketika para pendukung Jokowi berbondong-bondong memasang foto profil “I Stand on The Right Side.” Persis ketika gerakan relawan sangat gemuk, bukan dukungan partai yang gemuk, Jokowi bisa lolos menduduki bangku kekuasaan nomor satu di Indonesia.

Kekecewaan Relawan

Pemilu 2014 bagi saya adalah titik tolak social movement dalam pesta demokrasi. Ramai orang yang memasang profile picture "I Stand On The Right Side". Sebagai bentuk pemberitahuan, "Saya memilih Nomor 2, Pak Jokowi, Right Side." Right, benar, dan Rights, hak. Dimana ini adalah kampanye untuk mengatakan kubu sebelah -dalam hal ini Prabowo- adalah seorang penjahat kemanusiaan yang melanggar hak kemanusiaan. Itu makna yang saya tangkap dari social movement "I Stand On The Right Side."

Saya lalu berefleksi, pada 2014, ternyata demokrasi kita pernah secemerlang itu. Demokrasi kita pernah membangkitkan gerakan sosial atas keprihatinan pada kasus kemanusiaan. Kita sama-sama berdiri atas nama kemanusiaan. Dimanakah geliat itu sekarang? Dimana kebanggaan pada ‘The Right Side’? Apakah Jokowi tidak merawat dengan baik relawan maupun mereka yang bangga sebagai ‘The Right Side?’ Saya pun menduga Jokowi dan tim pemenangan lupa, bahwa 2014 yang mensukseskan mereka adalah kaum relawan, non partai.

Dugaan saya pun bersambut dalam tulisan Made Supriatma di Geotimes beberapa hari lalu dengan judul “Masalah Jokowi Dengan Golput Dan Pelajaran Dari Jair Bolsonaro.” Made menegaskan, ada banyak sekali pendukung Jokowi yang kecewa karena dia meninggalkan isu HAM sama sekali. Padahal dia terpilih, salah satunya karena isu kemanusiaan. Soal penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu. Jokowi perlu diakui sukses membangun banyak infrastruktur, mempersingkat waktu tempuh antarkota, namun ternyata Jokowi tidak menyentuh isu keadilan sosial.

Dalam tulisan saya yang berjudul “Fenomena Relawan”, saya mengutip tulisan Herry Priyono berjudul ‘Momen Para Relawan’ terbit pada Senin, 16 Mei 2016 lalu dalam Harian Kompas. Itu adalah tulisan untuk menjawab tantangan jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Herry menjabarkan bahwa instrumen kerelawanan dalam mekanisme politik pencapaian jabatan publik biasanya lahir karena kondisi darurat masyarakat. Adapun kondisi darurat yang disebut oleh Herry Priyono SJ sebagai ‘darurat politik dan politisi.’

Jika saat ini geliat politik tidak dalam kondisi darurat sehingga relawan tidak bisa lahir dan berkembang subur seperti dulu? Ataukah kondisi saat ini jauh lebih parah sehingga kita berada dalam titik putus asa?

Tribalisme Politik

Saya kini menilai, kita memang tiba pada fase baru dimana kondisi politik kita sudah lebih parah dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin dalam 4 tahun lebih kepemimpinan Jokowi, para pendukung, maupun para relawan dilupakan. Namun ada juga relawan yang menjadi golongan fanatik hingga menolak memberi kritik.

Mengutip kata Herry Priyono, kerelawanan harus dirawat sesuai kata dasarnya ‘rela’ sebuah kata sifat yang memiliki makna kepasrahan, tidak ada imbalan. Herry juga mengingatkan, kerelawanan tidak boleh terjebak dalam fanatisme yang tidak objektif. Dia menegaskan bahwa mendukung tanpa kritik adalah resep mujarab menuju tribalisme politik. 

Mungkin kita perlu berefleksi, persis seperti pernyataan si sopir taksi dalam penutup tulisan Linda. “Kita ini sama-sama rakyat. Saya tidak menyangka Ibu dukung calon yang sekarang memerintah. Pendukungnya biasanya membabi buta, Bu. Sangat membabi buta. Kalau bicara tidak mau kalah, semau-maunya dan tidak mau mendengar,”

Apa obat dari tribalisme politik? Pada titik ini saya belum mencapai titik refleksi dan pembacaan yang utuh. Ada pun yang bisa ditawarkan adalah kembali soal penguatan masyarakat sipil. Sebuah saran yang dinyatakan oleh Dosen Magister STF Driyarkara, Karlina Supelli, dalam pidatonya di Salihara yakni menguatkan masyarakat sipil. Tentunya, kunci menguatkan masyarakat sipil adalah dengan membudidayakan kritik substansial, bukan kritik tanpa isi yang menguras energi.