Semalam, saya menonton Indonesia Lawyers Club (ILC), di salah satu Televisi swasta dengan tema, "Setelah Ahok Minta Maaf". Saya pun, memperhatikan alur diskusi tersebut dari awal sampai akhir. Dan diskusi itu dihadiri, Nusron Wahid, (Politisi Golkar), Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, (MUI), DR. Tengku Zulkarnaen, Buya Maarif nimbrung dari luar studio untuk meminta pendapatnya soal, Ahok dan Surat Almaidah 51 tersebut. Dan berbagai latar belakang politisi, (baik dari PKS, Gerindra dan PDIP), Si penggugah video kontraversial, Buni Yani, ("mengedit" kata PAKE), Budayawan (Jaya Suprama) maupun dari berbagai latar belakang lainnya.

Dalam hal ini, saya secara pribadi, tidak memiliki kapasitas sama sekali untuk membicarakan Surat Almaidah ataukah Ahok dalam konteks menghina atau tidak. Dan biarlah para ilmu tafsir Alquran yang punya kapasitas keilmuaan untuk membahasnya.

Tetapi yang pasti, sebagai anak muda, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kebhinekaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sebagai dasar falsafah negara.

Oleh karena itu, sesuai judul tulisan, "Kalau Boleh Berpendapat, Soal Tafsir Atau Interpretasi". Izinkanlah saya, berpendapat dari sisi akademisi ataupun praktisi dalam melihat fonemena ini.

Jujur, saya tersentuh, ketika Nusron Wahid berargumen dalam acara tersebut, maupun narasumber lain, (kalau Ahmad Dhani saya kurang simpati). Cara berpikir Nusron Wahid, sangatlah nasionalis, seperti dilangsir dalam acara ini,
https://youtu.be/nN8wZdC3v0M

Argumentasi Nusron, mengingatkan saya pada sosok seorang Ronal Barthers. Roland Barthes pernah berujar, "Kelahiran seorang Pembaca semestinya terjadi karena kematian Penulisnya." - (kira-kira begitu kalau diterjemahkan). Ia sedang ingin mengatakan, bahwa Penulis atau pencipta-teks atau pengujar atau sastrawan sekalipun, bukanlah penentu makna yang final.

Seringkali, pemaknaan adalah hak penuh pembaca dan Penulis kehilangan kewenangan (authority) atas tulisannya.

Berbagai kegaduhan di Internet dan Media Sosial membenarkan pernyataan Barthes di atas. Seseorang yang mengunggah suatu pernyataan, entah teks, gambar, atau video akhirnya "mati" ( seringkali juga "mati kutu" ) ketika apa yang ia unggah menimbulkan multi-interpretasi dan menyebabkan perdebatan atau perang-kata-kata yang memecah-belah sekelompok manusia.

Kalau memang tujuan si pengunggah adalah "mati" dan menimbulkan perpecahan yang bermuara pada multi-interpretasi, maka tidak saja ia menyetujui Barthes tetapi juga menjadi sarana bagi pihak yang mendapat keuntungan dari perpecahan itu.

Tentu saja, kalau tujuan si pengunggah bukan itu, maka ia pun "mati" percuma dan kita tinggal bersimpati saja pada kesia-siaan yang ia lakukan.

Terkadang kita sulit melepaskan tautan pernyataan kebenaran itu dari diri sesorang. Tapi, kita harus akui, bahwa ada hukum “otonomisasi teks” yang harus diterima. Artinya, terkadang teks atau penyataan harus dilepaskan dari orangnya. Makna asali teks selalu ada. Tapi itu tidak bisa dipakai sebagai pembenaran karena konteksnya sudah berbeda.

Teks harus ditafsir dalam konteks di mana teks itu lahir dan ke mana teks itu ditafsir kembali. Merawat ingatan akan makna asali sebuah teks tetap penting dalam interpretasi supaya kita tidak keliru memaknainya dalam konteks yang baru.

Kenyataannya demikian, bahwasanya tafsiran yang berlaku cenderung kehendak yang berkuasa, entah personal atau komunal, entah otoritas atau mayoritas yang berkuasa saat itu.

Dan nyata dalam sejarah, hidup mati seseorang ditentukan oleh klaim atas tafsiran yang paling benar. Masih terekam ingatan kita akan nasib Galileo-Galilei yg dihukum mati oleh otoritas suci Gereja pada zamannya; Jerman dengan Nazi dan fasis Hitler membawa korban luar binasa di camp konsentrasi Auschwitz; keputusan menjatuhkan hukuman mati oleh pengadilan dengan eksekusi mati yang kemudian keliru; motif bom bunuh diri dan terkini gerakan ISIS. Dan masih banyak lagi.

Kita adalah anak zaman, yang merawat semua ingatan itu, untuk hadir saat ini dengan merumuskan di sini. Dan kini, tafsiran yang kontekstual dengan parameter "harga yang harus dibayar".

Di balik semua itu, kita harus rendah hati di hadapan kebenaran, bahwa selagi hayat masih di kandung badan kita hanya bisa mendekati kebenaran itu dan tak ada yang tuntas menggenggamnya selain Tuhan sendiri.

Maka, pencarian kebenaran itu dengan interpretasi atasnya harus interdisipliner dengan, tetap menjunjung tinggi kemanusiaan, solidaritas, ekologi, HAM, dan lain sebagainya.

Multitafsir, Yang Benar Mana?

Teks, ketika menjadi wacana, selalu pasti multitafsir. Asalinya teks itu netral, otonom dalam dirinya sendiri, karena dia terlahir dalam konteksnya. Namun, ketika konteks berubah, zaman bergeser, teks itu harus ditafsir kembali mengikuti Roh Zaman. Jika tidak, teks itu mati.

Di sinilah peluang multitafsir tumbuh karena konteks berubah dan manusia yang adalah makhluk yang terlempar di tengah lautan makna (Martin Heidegger) membawa serta dunianya dalam pelukan tafsirnya sendiri sehingga, klaim kebenaran atas makna teks menjadi nisbi.

Pertanyaan lanjutannya, apakah teks itu kini dibiarkan multitafsir di mana setap orang bisa mengklaim kebenarannya sendiri? Jika iya, siapa yang benar dan mana yang benar? Andaikan teks sebuah pohon kelapa. Sang penyair mendekatinya sambil batinnya melantukan syair cinta kepada keindahan alam dan kekaguman akan penciptanya. Pohon kelapa menjadi sumber inspirasi.

Tukang bangunan pun mendekat dengan nafsu ingin menumbangnya agar kayunya dijadikan balok. Sang petani merawatnya karena menjadi aset ekonomi. Demikianpun, manusia yang lain dengan membawa makna dalam diri masing-masing memandang pohon kelapa dari paradigma masing-masing.

Tak ketinggalan umat Muslim di hari Lebaran memanjatnya sampai puncak tertinggi untuk mengambil pucuknya yang masih muda untuk membuat ketupat. Para seniman tak ketinggalan, daun-daunya menjadi bahan dekorasi, dan lain sebagainya.

Wah, andaikan mereka semua berada pada detik yang sama di sekitar pohon kelapa itu, siapakah yg berhak mengklaim kebenaran atas pemaknaan itu? Di sinilah biang keributan dan akar "pemerkosaan" atas teks yang original dan suci. Parameter kebenaran tetap harus digariskan.

Dalam perkembangan interdisipliner ilmu saat ini, prinsip klaim atas kebenaran selalu menghormati sisi kemanusiaan, solidaritas, originalitas, ekologi, dan harga yg harus dibayar untuk semua itu.

Benar bahwa, teks itu tidak boleh mati, maka harus ditafsir mengikuti roh zaman tanpa meniadakan sama sekali makna asalinya. Maka, teks itu dalam wacana harus ditafsir dari konteks untuk zaman sekarang. Dengan demikian, kita senantiasa merawat ingatan kita dan merumuskan masa depan yang lebih baik, dengan pemaknaan yang kontekstual. Jangan juga membawa masa lalu untuk dunia kini dan di sini, tetapi kita merumuskan masa depan kita di sini dan kini berdasarkan pemaknaan kita atas masa lalu itu.

Inilah arti sebuah kehadiran, presence: Membawa serta pemikiran/pemaknaanmu yang besar untuk menghadapi tantangan dunia baru yang lebih besar. Maka, kita benar-benar menjadi anak zaman yang melampaui ruang dan waktu, akan hidup kini dan di sini.

Ahok salah, karena dia mengeluarkan pernyataan baik di saat yang salah secara politis. Teks pernyataan dia sekaligus juga objek yang akan diinterpratasi bebas. Nah, kenakalan orang yang mengedit dengan menghilangkan satu kata, (Kata Pakai), dalam video itulah yang menjadi pemicunya. DKI sedang dalam kondisi siaga dalam perang opini bernuansa Agama.

Ahok berpikir dia adalah pemilik otoritas tafsir atas penyataannya. Padahal, dalam komunikasi yang ireversible, kata-kata baik yang sudah dipelintir sekalipun, bisa ditarik kembali. Teks pernyataan Ahok lalu menjadi ramai, karena persepsi dan konstruksi atas realitas yang mempengaruhi cara orang membaca teks pernyataan Ahok ini. Persepsi orang DKI Jakarta beda dengan Sumatra, Papua atau daerah lain di Indonesia. Jadi, tidak ada kebenaran yang benar-benar objektif karena tidak pernah juga ada ontologi yang realis.

Teks pernyataan Ahok dan tafsir atas teks ahok juga selalu berhasil menjadi objektif karena, pengaruh konstruksi atas realitas itu sendiri. Konstruksi mereka yang sedang bertarung dalam Pilkada DKI tentu berbeda dengan konstruksi orang Papua, Sumatra atau daerah luar Jakarta hanya mengikuti dari media.

Menarik: "Ruang untuk penafsiran baru yang dikunci rapat dengan keputusan defenitif. "Artinya jika dikunci rapat maka akan ada klaim sepihak yang defenitif atas 'teks'. Dan kita bersyukur, karena polemik Ahok masih membuka peluang untuk menafsir 'teks' Ahok ini dan belum sampai pada upaya mengunci rapat rana polemik ini, dengan klaim sepihak oleh penafsir tunggal.

Kita sangat menghormati yang memberi ruang pada penafsiran yang terbuka terhadap pernyataan Ahok. Dan kita masyarakat Indonesia sangat apresiasi juga, kepada kalangan ormas untuk mengambil jalur hukum. Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia sangat mengapresiasi ini, dalam satu wadah kebhinekaan dan terjalin keharmonisan kehidupan beragama di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Semoga.