1 tahun lalu · 400 view · 6 menit baca · Kesehatan 13667.jpg
Poskotanews.com

Kala Riba Jadi Dalih

Miris mendengar ada dokter tolak pasien hanya karena program pemerintah berupa BPJS Kesehatan dianggap riba. Kala riba jadi dalih, hak hidup sehat warga jadi terampas. Satu bentuk politisasi agama kah?

Seorang dokter di Rumah Sakit Permata Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, dikabarkan tolak pasien yang hendak melakukan kontrol lanjutannya. Tak hanya menolak, si dokter justru memaksa keluarga pasien membaca buku tentang riba yang tebalnya minta ampun.

"Hari ini anak saya harusnya kontrol lanjutan setelah pemeriksaan yang pertama. Tapi entah mengapa dokter tersebut menolak bahkan menunjukkan buku tentang riba (di hadapan suami saya) yang tebal banget,” begitu kisahnya yang viral di kalangan netizen.

Pihak keluarga pasien pun berusaha menjelaskan, BPJS Kesehatan adalah program unggulan pemerintah. Dengan BPJS, tiap warga berhak menerima “santunan” berupa pembebasan biaya kesehatan.

Tapi alih-alih mengamini, program pemerintah tersebut justru tak diakui oleh si dokter.

Suami saya menjelaskan bahwa BPJS adalah program pemerintah dan kami termasuk kelas menengah dan tidak paham tentang peraturan riba. Dokter tersebut malah menyalahkan sistem pemerintahan atau BPJS,” kisahnya lanjut.

Sebenarnya, bagaimanapun anggun dan mulianya tujuan penerapan BPJS, tetap saja tak akan benar-benar mampu jadi solusi yang mensejahterakan, solusi yang memanusiakan. Ya, meski program ini memang diperuntukkan untuk itu, tetapi lagi-lagi, wujudnya hanya akan berujung kepada pengkerdilan potensi beserta segala esensi kemanusiaan.

BPJS, Bentuk Intervensi Pemerintah

Saya sepakat jika BPJS harus kita tolak. Ini harus menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Pemerintah harus sadar bahwa program-program mereka tak pernah diiya-sekatakan oleh semua pihak, termasuk saya pribadi selaku bagian dari warga negara.

Hanya saja, saya tidak sepakat jika alasan penolakannya harus berlandas pada soal-soal sepele semacam riba. Itu tidak benar. Ada hal-hal lain yang patut jadi landasan penolakan yang itu jauh lebih memadai daripada harus disandungkan pada unsur-unsur agama semacam itu.

Dalam perspektif masyarakat liberal, program BPJS ini jelas merupakan satu bentuk intervensi langsung dari otoritas. Padahal, dalam konteks masyarakat ini, fungsi pemerintah hanya sederhan: jadi satpam penjaga malam alias pengawas. Pemerintah tak diperkenankan mengurusi tetek-bengek kehidupan masyarakat sampai ke tingkat yang lebih detail.

Saya rasa sudah waktunya bagi pemerintah untuk sadar. Pemerintah harus sadar, bantuan bukanlah solusi utama yang mendewasakan masyarakat. Justru bantuan, dalam porsinya yang besar, hanya akan lahirkan masyarakat-ketergantungan.

Tentu kita tak mau bukan jika harus tumbuh dalam nuansa kerdil semacam itu? Kita sama-sama tahu, ciri masyarakat dewasa (sejahtera) adalah yang mampu memaksimalkan potensi dan kemampuannya, yang bekerja demi kebaikannya, dan yang menikmati penuh hasil dari jerih-payahnya sendiri-sendiri.

Dengan BPJS, kedewasaan masyarakat seperti apa yang hendak dicapai? Alih-alih mendewasakan, hasrat kanak-kanak dari masyarakatlah yang justru akan subur menjamur.

Karena adanya jaminan hidup dari pemerintah, keengganan masyarakat mengupayakan jaminan hidup sendiri cenderung akan melemah. Masyarakat akan tampil manja karena tahu bahwa hidupnya ada yang jamin. Kemampuan diri akhirnya mati.

Seperti itu, lalu apa bedanya kita dengan binatang? Binatang sungguhan pun tetap saja akan mengupayakan cari makan jika lapar. Sementara kita? Ya, hanya bisa meminta. Kita hanya bisa mengharap bantuan, seperti pengharapan para petani pada hujan yang harus tiba-tiba datang mengguyur sawah-sawah mereka di kala musim kering melanda.

Sekali lagi, dalam konteks masyarakat liberal, yang berciri ekonomi pasar, tiap orang bebas bertransaksi apa saja, asal mau sama mau, mutualistik, tak ada intervensi otoritas, pemberlakukan BPJS jelas dan sangat-sangat bertentangan.

Masak iya sampai hubungan antara dokter dan pasien saja pemerintah harus urusi? Padahal dalam program kesehatan masyarakat, seperti juga pasar, tak boleh ada yang dirugikan. Kedua belah pihak harus sama-sama dapat untung.

Bukankah dokter akan dapat untung dari hasil bayaran si pasien karena telah ia obati? Dan bukankah si pasien pun akan dapat untung karena memperoleh kesehatan yang ia butuhkan untuk sekadar bisa sambung hidup? Tak perlulah pemerintah mengurusi hal-hal semacam ini. Masyarakat sendiri akan tahu bagaimana mereka akan mengarahkan hidup dan matinya ke depan.

Jika ketakutan pemerintah adalah soal ketimpangan pembiayaan yang akan dipatok oleh dokter terhadap pasien, mengeksploitasi pasien dengan harga yang berlebih, bukankah si dokter sendiri yang akan merugi?

Soal besarnya biaya yang harus dikeluarkan si pasien, tentu tergantung dari pintar-pintarnya si dokter mematok harga. Jika harga yang dipatok terlalu tinggi, besar kemungkinan sumber penghasilannya akan sedikit. Begitu pun ketika yang dipatok sangat kurang dari cukup.

Sudahlah. Pemerintah cukup bersikap optimis saja. Tak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tak patut jadi kekhawatiran. Cukup renungkan kata-kata ini: kapan dan di manapun, tak akan pernah kita dapati ada orang mau merugi.

Tapi ini soal lain. Pandangan semacam itu hanya dimungkinkan berlaku dalam konteks masyarakat liberal. Meski demikian, optimis saya tetap, Indonesia ke depan akan juga bermuara ke arah sana. Cepat atau lambat.

Eksploitasi Bertamengkan Agama

Tak habis pikir, mengapa unsur agama selalu jadi tameng atau kedok di hampir segala aspek kehidupan sosial kita? Apakah agama fungsinya memang demikian?

Ya, kala riba jadi dalih, sama halnya ketika para politisi busuk menjadikan agama sebagai tameng atau kedok. Apa bedanya tolak pasien yang ber-BPJS karena riba dengan tolak pemimpin non-muslim karena kafir? Sama-sama: unsur agama dipolitisir sedemikian rupa demi meraup kepentingan sepihak.

Sebenarnya yang dipakai si dokter itu adalah logika pasar yang dangkal (kapitalisme?). Tahu bahwa untung yang didapat dari pasien ber-BPJS hanya sedikit, unsur agama pun dimainkan. Tujuannya? Untuk apa lagi kalau bukan hendak meraup surplus value yang sebesar-besarnya. Eksploitasi.

Terlepas diakui atau tidak, seperti intervensi pemerintah, unsur agama mestinya juga tak boleh mencampuri urusan-urusan publik. Agama wilayahnya hanya di soal keyakinan privat. Tak boleh diruang-publikkan apalagi sampai dilembagakan secara institusional.

Kenapa tidak boleh? Satu titik masalah inilah yang sampai hari ini tak pernah selesai. Soal keyakinan selalu mendapat porsi terbesar dalam perdebatan kita akhir-akhir ini. Persis seperti perkara selangkangan yang juga terus menyesaki ruang-ruang publik yang harusnya steril untuk hal-hal yang jauh lebih produktif daripadanya.

Jika makna dari riba berupa pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam barang, maka tindakan ini tidak sepenuhnya salah, sekaligus juga tidak sepenuhnya benar. Tergantung ke dalam konteks mana ia terterap.

Dalam konteks masyarakat Islam, tindakan riba (mungkin) jelas diharamkan: “...padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah, 275). Paham inilah yang juga mendorong maraknya perbankan syariah yang gunakan konsep bagi-hasil dengan para nasabahnya, bukan dengan sistem bunga laiknya di bank-bank konvensional.

Secara tekstual memang begitu. Tapi jika kita mau memaknanya secara lebih kritis lagi, tentu pengharaman riba akan kita dapati bukan karena adanya tindakan melipat-gandakan untung, melainkan adanya ketidak-jujuran dalam bertransaksi.

Soal ini sama persis dengan praktik kapitalisme yang eksploitatif di mana Marx mengulasnya dalam sebuah kritik ekonomi-politiknya, Das Kapital. Marx menolak adanya peraupan nilai secara terselubung oleh pemilik modal terhadap para buruh, pengusaha terhadap pekerjanya, persis seperti itu pulalah mengapa riba dalam Islam mutlak diharamkan.

Artinya, sejauh itu tidak merugikan salah satu pihak, maka konsep riba (pengambilan tambahan) bisa kita benarkan. Sebab dalam Islam, yang paling ditekankan adalah maslahatnya. Dan pemberlakukan BPJS harus dilihat dari aspek ini.

Tetapi bagaimana jika soal ini kita seret lagi ke dalam konteks bernegara Indonesia? Seturut pada konstitusi, mau riba atau tidaknya, BPJS tetap sah untuk berlaku. Simple saja. Tidak muluk-muluk, dan memang tak harus dimuluk-mulukkan segala untuk mengurainya lebih lanjut.

Jika kebijakan sudah ditetapkan demikian, apalagi sudah diundang-undangkan, diregulasikan oleh pemerintah, maka wajar jika para pelanggarnya harus dikenai sanksi. Sebab di manapun, melawan kebijakan sama sekali tidak diperkenankan di negara hukum seperti di Indonesia. Itu konsekuensinya.

Jadi, dalam kasus penolakan pasien ber-BPJS, terpaksa harus saya katakan bahwa benar-salahnya tergantung konteks ruang-waktunya. Di negara hukum Indonesia jelas bertentangan. Bahkan dalam konteks masyarakat Islam pun tindakan semacam itu tidak serta-merta bisa dibenarkan. Meski ada ayat agama yang dijadikan pegangan, tetap saja itu hanyalah dalih dokter semata.

Kala riba jadi dalih, begitulah dokter memainkan perannya bak pemilik modal (kapitalis rakus) mengekploitasi buruh-buruhnya secara tak bertanggung-jawab. Dan perkara semacam ini pun sangat bertentangan dalam masyarakat liberal. Ya, meski BPJS tetap saja adalah bagian dari intervensi pemerintah yang memang menjadi satu titik kritik utamanya.