Siapa yang tak marah jika lulusan LK-3, katanya kader paripurna, ternyata menjelma jadi ‘anjing rakus’ yang rebutan tulang jabatan? Karena bukan Tuhan, tak mungkin sempurna. Orang boleh salah.

Manusia waras, ketika melihat cacat, pasti mencari solusi, bukan malah adu tinju berburu kursi.

HMI bukan komunitas Pejalan Kaki, tinggal kumpul di Bunderan HI minggu pagi, bermusyawarah, keputusan bersama bisa dibungkus. Jangan dulu menghitung biaya Kongres PB, Konfercab yang forum pengambilan keputusan di tingkat kota kecil, sampai menyewa gedung bernilai jutaan rupiah. Belum lagi transaksi jual beli jabatan yang banyak menyedot uang.

Kongres HMI di Pekanbaru pada November 2015 saja, DPRD Riau menghibahkan Rp3 miliar. Itu baru anggaran dukungan penyelenggaraan, belum dana tak resmi yang keluar untuk bujuk-bujuk Ketua Cabang pilih siapa dan menginap di hotel mana.

Waktu itu, yang membuka Kongres adalah alumnus HMI, Jusuf Kalla, yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

"HMI di zaman saya dulu, untuk dapat duit, menggelar acara dengan berjualan kue. Tapi Ketum PB sekarang bisanya sibuk bikin proposal saja," kritik JK menyindir kelakuan pengurus HMI saat itu.

Belakangan beredar, total dana yang diajukan di proposal Kongres HMI capai Rp7 M, tapi disetujui Rp3 M. Tentu ini uang yang sangat besar. Bahkan dana penanggulangan asap di Riau waktu itu hanya sekitar Rp1,4 miliar. Data ini penulis kutip dari media Merdeka.com.

Sungguh gila! Momen penggantian Ketua Umum saja segede itu. Payahnya lagi, hampir semua uang itu dari hasil mengemis ke pemerintah daerah yang notabene uang masyarakat. 

Kini, semua orang makin jijik gara-gara Ketum yang terpilih di Kongres HMI 2018, terguling karena skandal amoral.

Kita tak bicara isu video mesum tersebut valid atau tidak. Yang jelas, saat ini PB HMI mengalami dualisme kekuasaan dan semua kader di seluruh nusantara menunggu babak akhir perseteruan ini seperti apa. Karena ketika organisasi terbelah, tenaga kita hanya akan habis untuk bertikai dan program kerja jadi mandul.

Saat Ketum dilengserkan, itu bukan seperti supir bus berganti kemudi. Di organisasi ini, proses politik berbiaya tinggi. Kalau Ketua diganti, harus melalui forum berskala nasional dan mengundang pimpinan yang jumlahnya lebih dari 211 cabang; dikumpulkan dalam suatu rembuk yang biasanya diiringi rombongan liar mencapai 10.000 manusia.

Lalu, berapa rata-rata uang yang dimiliki pengurus di HMI?

Di organisasi ini, hubungan kekerabatan dibangun seperti geng Jepang, Yakuza. Siapa mau setia ke patron akan tersangkut di katrol jejaring. Kader, meski usai lulus S-1, tak sedikit yang menganggur; beberapa pontang-panting cari kerjaan.

Kalau bongkar-bongkaran fakta, di HMI, pengurus tak digaji. Tapi beberapa orang yang lihai mengolah kesempatan, jago manfaatkan peluang, walau terlihat tak kerja profesional, bisa mengantongi uang yang lumayan tebal di dompet; cukup untuk makan, ngopi, dan bergaya hidup ala borjuis perkotaan.

Dari mana uangnya?

Mencari jawaban pertanyaan ini menarik, karena sekarang musim politik. Dan di situasi ini, biasanya kader pandai mencari rezeki. Mereka yang loyal ke senior biasanya mudah disetir dari atas, dan juga menjual ide yang disambut baik oleh si Abang, misalnya mengajukan seminar di mana senior dapat panggung jadi pembicara.

Kalau jadi demonstran bayaran, oknum kader dapet-nya sedikit, karena mesti dibagi ke banyak anggota yang hadir saat unjuk rasa. Kalau melalui diskusi publik, uang ceperan sisa acara lumayan banyak. Cara ini juga menambah relasi politik. Kepemimpinan seorang junior dalam menyelenggarakan acara diakui senior.

Jadi, walau kader belum kerja, jangan serta-merta dianggap tak berduit. Orang harus membedakan anggota HMI yang patuh senior dan kader yang tak mau dihegemoni. Mereka yang siap kapan pun digunakan jadi alat politik Kakanda biasanya bergelimang uang dan mempunyai akses jejaring ke pejabat tinggi daerah, bahkan nasional.

Keseringan bergaul dengan pejabat membuat kader HMI jadi elitis. Mereka merasa tinggi hati, kritiknya mati, independensinya tewas, malas merakyat, maunya serbamewah. Dampaknya, kalau bikin acara, harus di hotel, gedung megah, ber-AC; hampir tak pernah mau memakai fasilitas umum seperti lapangan atau taman kota.

Apa yang lebih menggembosi perjuangan pemuda selain golongan mahasiswa yang elitis dan bergaya hidup laiknya pejabat?

Karena tak kerja, kader banyak gantungkan hidup di senior yang sudah jadi dewan, pengusaha, bupati, kepala dinas, hingga pejabat kampus. 

Sebagai dinda yang baik, mereka bagai prajurit siap perang. Disuruh demo, berangkat. Diberi uang untuk bikin diskusi, siap. Bahkan ada yang diminta mutusin pacarnya, mau, karena senior meminta itu.

Sangat paradoks memang. HMI punya naskah ideologi pergerakan, namanya ‘Nilai-Nilai Dasar Perjuangan’ atau NDP. Kalau dibaca secara komprehensif, Anda temukan pola pikir waras yang menuntut orang selalu merdeka dari segala tipu daya kepentingan, dan mengarahkan hidup ke jalan kebenaran; suatu nalar yang membebaskan sikap seorang.

Kini, saat kader sengaja menawarkan kepalanya untuk dicaplok godaan politik praktis, dan dituntut menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk cari pengganti Ketua Umum, hampir mustahil bisa melakukannya dengan tanpa melibatkan elite senior. Forum nasional tersebut mahal. Butuh tempat luas dan makan untuk ribuan delegasi.

BAB III Pasal 6 Anggaran Dasar (AD) berbunyi: HMI bersifat independen. Itu aturannya. 

Tapi di dunia nyata, entah sudah berapa ratus kader yang secara terang-terangan menjadi tim sukses, mesin kampanye, jadi antek-antek sayap partai yang berteriak bukan atas nama kebenaran nalar pribadinya, tapi digerakkan oleh elite partai.

Di HMI, mereka bersatu di bawah panji ‘Hijau Hitam’. Di luar, saling hantam, menyerang, guna membela seniornya yang caleg dan sibuk berpropaganda menarik perhatian konstituen.

Beberapa dari mereka bikin seminar publik. Seniornya yang caleg jadi pembicara dan adinda berperan sebagai penyelenggara. Gunanya, untuk memperkenalkan abangnya.

Permulaan 2019 ini, tiga tragedi besar menghantam HMI yang membuat pergerakan mahasiswa nasional tak lagi solid, kritis, dan bertaji. Tragedi pertama, secara faktual politik, organisasi ini pecah jadi 3 arus, HMI-MPO, HMI DIPO kubu A, dan kubu B.

Tragedi kedua, sudah tak ada malunya seorang kader atau pengurus menjadi antek-antek partai. Dia menginjak-injak sifat dasar himpunan (independen), menggonggong untuk menghantam kubu lain, memakai simbol HMI untuk cari uang, dan rela menaruh kepalanya di bawah instruksi senior guna mengantarkannya ke kursi anggota dewan.

Tragedi ketiga, keseringan berkomplot dengan senior sebabkan suara kritis terbunuh. Demo untuk uang, saling pukul demi jabatan, tak mengoreksi kebijakan karena si pejabat kawan dekat senior.

Dan penyakit HMI paling menggelikan adalah ketakmauan membaur diri ke golongan ekonomi miskin tertindas, lalu abai pada hak minoritas.

Saat HMI (Jalan Sultan Agung) pecah jadi 2 begini, pergaulan tak lagi sehat. Tiap orang bicara selalu ditanya balik dengan pertanyaan, "Kamu kubu siapa?" Seakan iklim intelektualitas dan aktualisasi diri sudah tercemar kecurigaan politik tai kucing. Kondisi ini sungguh memuakkan, bikin perut mual.

Merumuskan AD/ART menguras pikiran, sedang mengganti Ketum PB HMI menyedot biaya mahal. Uang kas tak cukup bikin acara bernilai miliaran. Kita kalah jauh dengan KAMMI terkait iuran dan menyisihkan uang.

Dari sisi kader, kita tak siap menyewa gedung kapasitas 2.000 orang selama berminggu-minggu, memberi makan 7.000 rombongan liar tak beradab. Kita kader HMI tak punya pekerjaan, tak bergaji, miskin. Kalau minta bantuan alumni dan pejabat melalui proposal, sudah pasti butuh tumbal, yaitu matinya INDEPENDENSI.