49773_83737.jpg
Foto: teropongmagz.com
Politik · 6 menit baca

Kader HMI Menggugat: MUNAS KAHMI untuk Siapa?

Kota Medan menjadi saksi pagelaran Musyawarah Nasional Korps Alumni HMI ke-10 untuk memilih Penguasa KAHMI Periode 2017-2022.

KAHMI sebagai wadah alumni HMI (organisasi Mahasiswa Islam terbesar yang masih eksis hingga hari ini) disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga HMI Pasal 51 yang memiliki hubungan historis dan aspiratif dengan HMI. Alumni HMI berkewajiban tetap menjaga nama baik HMI, meneruskan misi HMI di medan perjuangan yang lebih luas, dan membantu HMI dalam merealisasikan misinya.

Sebagai instruktur di HMI, kami ingin bertanya kepada kakanda/ayunda yang telah lulus berproses di HMI. KAHMI sanggup menyelenggarakan MUNAS di Hotel mewah, jamuan mahal, memiliki jaringan luas, dan mampu mengkonsolidasikan dana miliaran rupiah untuk kontestasi politik, tapi kenapa sedikit sekali yang peduli pada perkaderan HMI? Bukankah KAHMI mutlak ada karena HMI? Bukankah tanpa HMI, kalian juga tidak akan bisa sebesar hari ini?

Kami paham kalian pernah berproses di HMI, kalian lebih dulu mengenyam pendidikan di HMI, kalian yang meletakkan pondasi dasar organisasi, kalian dulu juga pejuang HMI seperti kami hari ini. Dan saat ini, kami penerus kalian di himpunan ini. Kalian pulalah yang mengajari kami caranya berdebat, mengkritik, mendemo, dan membuat proposal, tapi kenapa kalian lupa pada himpunan sebagai rahim kalian?

MUNAS KAHMI semewah itu menghabiskan berapa miliar? Mengapa kalian royal untuk perebutan kuasa, tapi pelit mendonasikan uang untuk keberlangsungan HMI? Mengapa bisa mencairkan ratusan juta rupiah untuk mendukung kandidat Ketua Umum pada saat Kongres, tapi kenapa untuk perkaderan tidak cair sepeser pun?

Pada Latihan Kader III BADKO HMI JABODETABEKA-BANTEN kemarin di Graha Insan Cita Depok, kami sudah menyampaikan secara tegas dan lantang kepada Mulyadi P. Tamsir, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Muhammad Arief Rosyid Hasan sebagai mantan Ketua Umum, mengapa Petinggi KAHMI bersemangat menggoda PB HMI untuk memilih calon Gubernur tertentu, tapi setelah tujuannya tercapai, HMI begitu saja dilupakan? Kenapa KAHMI memperalat HMI?

Kami setuju keberadaan KAHMI untuk HMI, bukan KAHMI didirikan agar HMI tunduk pada senior-senior mereka, lalu bisa digerakkan dan dihegemoni untuk menyukseskan ambisi politik petinggi KAHMI. HMI sebagai wadah mahasiswa, menjadi gawang pertahanan terakhir idealisme di negeri ini. Bila KAHMI tidak dapat menahan nafsu politiknya, lalu menyetir PB HMI, apa jadinya nasib independensi mahasiswa jaman now ini?

Ada ratusan anggota KAHMI yang menjadi pejabat di Negeri ini. Mulai dari Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Kepala Dinas, Bupati hingga Guru Besar. Tapi kenapa fungsionaris HMI masih saja kekurangan anggaran untuk operasional HMI? Memangnya alumni yang sudah mapan, sukses dan besar itu pada kemana? Apa mereka sudah tidak peduli lagi pada rahimnya? Jangan mentang-mentang sudah sukses, lalu HMI dilupakan.

Kami tidak sedang meminta anggota KAHMI yang duduk di pemerintahan mengalokasikan dana pemerintah untuk HMI. Tidak! Kami menyinggung mereka sebagai insan lulusan HMI. Kami mempertanyakan mereka sebagai individu, yang kami pikir mereka sudah mapan dan menjabat karena jasa massa HMI. Tapi kenapa mereka kurang peduli pada nasib perkaderan HMI justru ketika mereka sudah berhasil menjadi pejabat?

Kami tidak meminta KAHMI menggaji fungsionaris HMI. Kami hanya prihatin melihat paradoks nyata yang terjadi di lapangan. KAHMI dengan gayanya yang elit, mapan dan terkenal sebagai orang-orang penting di pemerintahan, nyatanya tidak mampu menyisihkan uang untuk hal kecil tapi sangat menentukan keberlangsungan kaderisasi di HMI. Misalnya, instruktur dari Jawa yang mendapat tugas mengelola training ke Kalimantan, tapi bingung caranya mendapat tiket dari mana.

Dari sekitar 214 Cabang HMI di seluruh Indonesia, hanya berapa cabang yang memiliki Badan Pengelola Latihan? Padahal menurut Anggaran Rumah Tangga HMI, Cabang HMI dapat dinyatakan menjadi Cabang Penuh kalau sudah memiliki 1 Lembaga Pengembangan Profesi yang masih aktif dan Badan Pengelola Latihan (BPL). Konsentrasi BPL hanya ada di Jawa, di Sumatera ada beberapa, di luar dua pulau ini, hanya ada satu dua cabang yang memiliki BPL.

Kita semua tahu Indonesia negara yang sangat luas. Instruktur sebagai pejuang perkaderan di HMI bertugas bukan karena uang atau materi. Pengabdiannya sama sekali tidak menghasilkan profit dari himpunan.

Maka, bila KAHMI mau mikir, tanpa BPL perkaderan HMI mati. Tanpa BPL, akan sangat sulit bagi cabang-cabang HMI untuk menciptakan regenerasi yang sehat dan terukur. Tanpa bantuan alumni, mustahil terjadi pemerataan pendirian BPL sampai ke cabang seluruh Indonesia.

MUNAS KAHMI Ke-10 di Medan yang diselenggarakan di hotel mewah Santika Dyandra patut dipertanyakan. Semangat KAHMI didirikan untuk mem-back up HMI dalam merealisasikan tujuan HMI sebagaimana yang tercantum dalam pasal IV Anggaran Dasar HMI, yaitu Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi yang Bernafaskan Islam dan Bertanggung Jawab atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang Diridhoi Allah SWT.

Kalau keberadaan KAHMI hanya untuk KAHMI sendiri, lalu apa gunanya organisasi ini mencantumkan ejaan ‘’HMI’’ di bagian belakang namanya? Jangan sampai keberadaan KAHMI hanya untuk menghegemoni dan menjual nama HMI di hadapan penguasa.

HMI tetaplah organisasi independen, KAHMI meski memiliki hubungan historis dan dipimpin bekas anggota HMI. Haram hukumnya menyetir, mengintervensi, memperalat, dan memanfaatkan HMI untuk ambisi politik mereka.

Para petinggi KAHMI sering kali bertaruh ratusan juta rupiah untuk memenangkan kandidat Ketua PB HMI di Kongres. Harusnya mereka juga royal dan loyal pada jalannya roda perkaderan di dalam HMI.

Di balik kesuksesan HMI mendidik kadernya sehingga melek dan mahir berpolitik, ada Komisariat dan Cabang yang mati-matian merekrut, merawat, membina, dan mengkader mulai dari bawah. Di balik kebesaran nama HMI, ada Ketua Komisariat yang ‘’berdarah-darah’’ dalam merekrut kader.

MUNAS KAHMI berbiaya miliaran di Hotel mewah dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Jika MUNAS tersebut gagal menghasilkan Presidium yang peduli pada perkaderan HMI sebagai jantung keberlangsungan organisasi, maka semua menjadi omong kosong karena tidak berdampak apa-apa bagi HMI sebagai Ibu Kandung KAHMI. Kami tidak peduli siapa pemenangnya. Kami hanya meminta alumni memperhatikan nasib perkaderan di HMI.

Sebagai kader HMI, kami tidak ingin memiliki alumni bermental pragmatis dan curang. Ke depan, tidak boleh ada lagi senior yang menggiring Pengurus HMI memilih kandidat tertentu pada pemilihan umum. Lalu ketika kandidat tersebut menang, dengan bangganya oknum-oknum KAHMI mengklaim dan menjual jasanya pada penguasa demi keuntungan uang atau jabatan. Lalu HMI yang sudah diperalatnya, dilupakan dan ditinggalkan. Ini tidak fair, ini sikap yang curang.

Kami ingin melihat para alumni ikhlas membantu perkaderan HMI tanpa pamrih. Orang yang ber-HMI-nya tuntas, memberi berdasarkan niat yang ikhlas dan tulus.

Orang yang memberi tapi merenggut kemerdekaan si penerima, tidak ada bedanya dengan majikan membeli budak yang sudah kehilangan kemerdekaan diri. PB HMI bukan babu, dan KAHMI tidak akan pernah menjadi juragan bagi HMI. Maka, penyelenggaraan MUNAS tanpa ada komitmen membantu perjuangan HMI hanyalah MUNAS yang omong kosong belaka.

Kami mempunyai ide. Presidium KAHMI setiap tahun harus menganggarkan sekian persen dari perbendaharaannya untuk kepentingan kaderisasi di HMI. Dana yang masuk jangan dikelola oleh Bendahara Umum PB HMI, tapi biarkan dikelola oleh BPL PB HMI untuk urusan penting dan vital yang mendukung jalannya perkaderan di HMI.

Kenapa harus dipegang BPL? Supaya dana tersebut seratus persen dialokasikan untuk kepentingan perkaderan, bukan hal lain.

Kami tidak dapat membayangkan, apa jadinya keberlangsungan kaderisasi HMI tanpa BPL HMI. Tanpa BPL mungkin HMI masih bisa mendidik kader, tapi akan sangat sulit menyelenggarakan pelatihan yang terstandar, berkualitas, sistematis, dan profesional.

Cerita instruktur yang mesti berhutang demi menjalankan tugas mengelola pelatihan, entah di luar kota atau luar pulau, membuat kami merasa muak atas masih tidak adanya kepedulian serius dari KAHMI pada perkaderan HMI.

Dalam kontestasi Konfercab atau Kongres, banyak alumni HMI bermain, ikut menentukan jalannya konstelasi. Tidak jarang, gara-gara intervensi, mereka membuat cabang-cabang tenggelam dalam pusaran politik perebutan jabatan. Akhirnya waktu, alokasi tenaga, dan konsolidasi para kader habis untuk urusan politik. Sedangkan perkaderan menjadi terlantar, kaderisasi terhambat, regenerasi menjadi mundur, dan iklim perkembangan kajian intelektual menjadi hancur.

Dengan realitas paradoks menyakitkan seperti ini, mengapa kami instruktur mesti diam saja? Apakah kami yang setiap waktu berjuang mencoba memperbaiki perkaderan HMI harus diam ketika para alumni merecoki internal HMI? Minimal, kalau alumni tidak bisa membantu, jangan mencoba-coba merusak idealisme kader HMI. Syukur-syukur petinggi KAHMI di tiap kota berkenan membagi secuil kemapanannya untuk kepentingan perkaderan di HMI.

Kami instruktur HMI yang saat ini mengabdi di Badan Pengelola Latihan menggugat, kalau keberadaan KAHMI tidak membantu perjuangan HMI, khususnya dunia kaderisasi, kalau KAHMI didirikan hanya untuk mencatut nama HMI dan memperalatnya untuk memenuhi nafsu politik senior, kalau KAHMI ada untuk ikut campur dan menyetir jalannya roda organisasi HMI, lalu setelah itu melupakan HMI sebagai rahimnya para alumni, maka lebih baik KAHMI dibubarkan saja!