Pada dasarnya, seseorang memiliki kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum setelah mengetahui dan memahami hukum. Kecenderungan tersebut adalah sikap hukum yang merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum. Hasil dari penilaian tersebut akan melahirkan perilaku hukum yang bermuara pada budaya hukum di tengah masyarakat.

Permenkumham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menyebutkan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu kesadaran hukum masyarakat bukanlah sesuatu hal yang muncul secara tiba-tiba. Sebagai nilai (values), kesadaran hukum membutuhkan proses untuk menjadi hal baik dan dikehendaki oleh seseorang atau kelompok dalam masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan hal yang krusial dalam upaya membangun budaya hukum di suatu wilayah atau negara. Menurut Satjipto Rahardjo (1983) budaya hukum adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Fungsinya sangat strategis dalam memberdayakan hukum sebagai norma yang berlaku bagi segenap lapisan masyarakat. Karena itu, pembangunan budaya hukum juga merupakan bagian dari pembangunan karakter bangsa (Nation and Character Building).

Sejak tahun 1993, Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM R.I.) telah mencanangkan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan hukum suatu daerah. Data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menunjukkan bahwa hingga bulan April 2021, tercatat sebanyak 5.881 Desa/Kelurahan Sadar Hukum telah diresmikan di Indonesia. Jumlah ini tentu perlu ditingkatkan, mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah desa/kelurahan di Indonesia adalah sebanyak 83.820 desa/kelurahan.

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. Sebuah desa/kelurahan diresmikan setelah dilakukan penilaian terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat yang meliputi 4 dimensi, yaitu dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi. Embrio Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini adalah kelompok masyarakat yang dinamakan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

Kadarkum sebagai Kelompok Sosial

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon). Istilah ini dikemukakan oleh Aristoteles (384-322 SM) untuk menerangkan bahwa manusia hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan. Hal ini menjadi alasan mengapa manusia cenderung hidup bersama atau berkelompok.

Robert Bierstedt mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis, berhubungan satu dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Sedangkan Soerjono Soekanto (1983) menyatakan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi.

Pembentukan kelompok tersebut membutuhkan sejumlah syarat. Menurut Baron dan Byrne (1990), syarat kelompok mencakup adanya interaksi, interdependen, stabil, struktur, dan persepsi. Setiap anggota kelompok berinteraksi, memiliki peran terkait fungsi setiap anggota, dan memaksakan diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Apa yang terjadi pada seorang anggota akan memengaruhi perilaku anggota lain. Hubungan tersebut bisa dalam hitungan minggu, bulan, dan tahun.

Kelompok sosial juga memiliki beberapa ciri. Menurut R.M. Mac Iver dan Charles H. Page, salah satu ciri tersebut yaitu adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara anggotanya semakin erat. Faktor tersebut berupa kesamaan, misalnya dalam hal ideologi politik, kepentingan, tujuan, cita-cita, nasib, dan lain-lain.

Berdasarkan Perka BPHN No. PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Kadarkum didefinisikan sebagai wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

Menilik dari definisi, syarat, dan ciri di atas, kelompok Kadarkum dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial. Kelompok Kadarkum terbentuk karena masing-masing individunya memiliki dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok ini memiliki ciri adanya tujuan bersama seluruh anggota kelompok, yaitu meningkatkan kesadaran hukum anggotanya. Lahirnya tujuan tersebut bermula dari adanya kemauan sendiri (kesadaran bersama), sehingga sekelompok orang merasa perlu untuk membentuk sebuah wadah.

Keanggotaan Kadarkum sendiri tidak terikat pada syarat apa pun, baik itu usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, atau syarat lainnya. Siapa saja boleh bergabung menjadi anggota Kadarkum selama memiliki tujuan yang sama dengan catatan, setiap kelompok memiliki anggota minimal 25 (dua puluh lima) orang. Pembentukan Kadarkum dapat dilakukan di pusat, provinsi, dan di kabupaten/kota.

Kadarkum sebagai Penggerak Kesadaran Hukum Masyarakat Desa/Kelurahan

Adanya kelompok Kadarkum dalam sebuah desa/kelurahan memiliki peran penting mengingat tujuan pembentukannya, yaitu: (a) agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia; dan (b) agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap hukum yang berlaku.

Kedua tujuan tersebut menunjukkan bahwa kelompok Kadarkum menjadi agent of change dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di tingkat desa/kelurahan. Interaksi antar anggotanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tersebut kemudian diwujudkan setiap anggota kelompok Kadarkum dalam perilaku sehari-hari, sehingga menjadi contoh perilaku taat hukum bagi masyarakat.

Kemajuan teknologi telah membawa masyarakat ke era baru, di mana setiap orang dapat mengakses pengetahuan tentang hukum dari dunia maya. Namun, hal ini juga perlu disertai dengan pemahaman teori secara utuh, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan atau multitafsir. Keberadaan kelompok Kadarkum di tengah masyarakat menjadi penting karena setiap anggota kelompok diharapkan berperan aktif membagikan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum kepada masyarakat.

Peran Kadarkum di tengah masyarakat menunjukkan bahwa pada hakikatnya kelompok Kadarkum merupakan penggerak kesadaran hukum masyarakat desa/kelurahan. Hal ini karena setiap anggota kelompok berperan aktif untuk mengajak masyarakat mentaati hukum. Salah satu manfaat pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh hukum terhadap kelompok Kadarkum adalah untuk menumbuhkan dan mengoptimalkan peran kelompok terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Kelompok Kadarkum yang telah dibentuk perlu terus dibina untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum anggota kelompoknya. Pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk Temu Sadar Hukum (TSH), simulasi, dan lomba kadarkum dengan pendampingan penyuluh hukum. Ketiga model pembinaan ini membutuhkan partisipasi aktif anggota kelompok, dukungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat, dan peran serta pemerintah daerah.