“Data itu mestinya di ambil dari tingkat bawah” ujar Pak Gik, tetangga saya memastikan dengan semangat. Tidak mau kalah Pak RT menyampaikan bahwa data itu dari pusat lalu aparat ditingkat bawah tinggal terima jadi, Mbah Midin sebagai penengah obrolan tersebut menimpali, data itu memang benar dari bawah, namun, yang mengolah dan memverifikasi dan memvalidasi data tersebut adalah kewenangan pusat. Tampak ketiganya merasa lega dan tercerahkan dengan jawaban Mbah Midin tersebut.

Perdebatan ketiga orang tersebut muncul dari beberapa kasus yang muncul akhir-akhir ini. Sebagai contoh data bantuan Covid19 dari pemerintah akhir-akhir ini yang diterima warga, banyak sekali kejanggalan kalau kita perhatikan. Sebut saja salah satunya data BST (Bantuan Sosial Tunai).

Dari data tersebut, ada warga yang sudah meninggal dunia mendapatkan bantuan ini, satu rumah dapat dua bantuan yang sama sekaligus yaitu anaknya dan bapaknya. di RT lain ada warga yang rumahnya sudah bagus dinding tembok, lantai keramik punya sawah juga dapat, di RT sebelah ada yang punya motor tiga dan mobil juga dapat bantuan tersebut.

Sementara itu, ada warga yang rumahnya tidak layak huni tak mendapatkan bantuan tersebut, janda lansia hidup sebatang kara juga luput dari bantuan ini serta berbagai permasalahan lainnya terkait data ini.

Contoh data di atas mungkin hanya sedikit terkait kacaunya pendataan sosial yang terjadi di negara kita selama ini.

***

Masalah pendataan kerap kali menjadi hal yang sangat merepotkan. Di tingkat RT misalnya, pak RT menjadi bulan-bulanan warganya ketika dikaitkan dengan pendataan yang ada hubunganya dengan bantuan sosial ini.

Apalagi ketika waktunya bantuan datang. Pak RT-lah orang yang dianggap bertanggungjawab dan paling bersalah dalam masalah ini. Ya, kalau sasarannya tepat minimal bisa meredakan masalah. Kalau ga tepat, bisa-bisa berlanjut masalahnya ke hal-hal yang sepele di lingkungan warganya. Misal saja : ketidakakuran antarwarga, kecemburuan sosial, tidak mau bayar iuran, giliran ronda ga mau datang, waktunya kerja bakti di lingkungan ga kelihatan dan lain sebagainya.

Kacaunya pendataan tersebut sebenarnya bisa diatasi dari pihak pemerintah desa, dengan mengupdate data setiap bulan sekali dengan menunjuk tim yang dikoordinir oleh perangkat desa yang membidanginya, jika pun membutuhkan bantuan petugas pendata ditunjuklah warga yang berintegritas dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap validnya data ini sebagai dasar untuk mengambil kebijakan.

Namun, data tersebut sifatnya lokal untuk desa, untuk data yang sifatnya nasional memang butuh juga pejabat pemerintah yang lebih atas lagi agar tidak terjadi kerancuan ketika bantuan tersebut turun.

Baru-baru ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga mengaku, telah melakukan evaluasi data penerima program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Tunai (BST).

Dari hasil evaluasi data tersebut, Bu Risma juga menemukan data ganda penerima bantuan dari 3 program tersebut, terdapat 21 juta sekian data ganda, yang mana data ganda tersebut harus divalidkan, jadi nantinya hanya 1 data saja yang berhak menerima bantuan berdasarkan NIK penerima yang terdaftar pada data yang dimiliki kementerian sosial.

Agar kedepannya data ini lebih valid, Bu Risma juga mengajak semua kepala daerah se-Indonesia untuk memverifikasi dan memvalidasi data ini setiap sebulan sekali.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, menteri sosial sebelum Bu Risma memang terjerat korupsi gara-gara bansos ini, nilainya memang kecil 10 ribu per paket, namun, kita bisa bayangkan ini terjadi di semua wilayah di seluruh Indonesia. Berapa milyar dana yang dikorupsi yang mungkin juga bisa terjadi akibat data pendataan yang kacau ini.

Senada dengan presiden Jokowi, yang beberapa hari lalu marah, yang menyatakan gara-gara data yang tidak akurat, dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat. Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran.

Dia juga menyebut data-data lain juga perlu diperbaiki. Apalagi seringkali data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Sehingga program-program yang sudah direncanakan dengan baik terjadi tumpang tindih.

Selain mengawal integrasi petugas pendata, mengawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Juga kita manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki pemerintah melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  

Dari data yang valid dan benar, yang digunakan untuk mengolah dana yang sedianya sudah dialokasikan untuk bantuan demi mensejahterakan warganya gara-gara data yang kacau dan dikorupsi pejabat yang diberi kuasa jadi sirna tak sampai ke penerima.

Akhirnya, dari pendataan yang terukur dan selalu update kita berharap data yang dimiliki stakeholder yang membidangi masalah ini bisa menjadi solusi kekacauan pendataan kita selama ini, yang semakin menyentuh langsung masyarakat bawah dan pihak yang paling bawah, bisa lebih mensejahterakan masyarakat dan anggapan data siluman dari masyarkat awam selama ini dapat dieliminir. Semoga...