“Data yang valid menjadi kunci.” Ucapan Presiden Joko Widodo pada akhir Januari ini saya kira tepat sekali. Bahwa kevalidan data juga menjadi kunci dalam penanganan pandemi Covid-19 atau corona.

Hanya saja, ucapan dari sang Presiden tersebut tak semanis yang diucapkan. Sejak awal, pendataan dan transparansi kasus corona justru menjadi persoalan penanganannya. Informasi data kasus corona kerap simpang siur. Bahkan tak sinkron antara data pemerintah pusat dan daerah.

Kacaunya pendataan ini membuat kebijakan program penanganan kurang terukur. Trendkasus corona dan kematian akibatnya cenderung terus mengalami peningkatan. 

Pada satu sisi, pemerintah berkali-kali terlihat gamang dalam mengeluarkan kebijakan selama masa pandemi. Sebut saja, soal perbedaan pendapat pemerintah pusat dan daerah soal pemberlakukan sosial berskala besar (PSBB) tahap dua.

Atau, kebijakan-kebijakan jauh sebelumnya seperti boleh tidaknya mudik menjelang lebaran, yang akhirnya menjadi polemik istilah bahasa mudik dan pulang kampung. Soal ojek online yang boleh dan tidak membawa penumpang. Juga terkait pembukaan objek wisata di masa pandemi yang belum mereda.

Hingga yang terbaru, soal pro-kontra pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Tapi pada sisi lainnya, masih tetap memberlakukan sekolah dengan pembelajaran jarak jauh, dan work from home (WFH) untuk institusi pemerintahan.

Selain tidak terukur, kebijakan tersebut kerap membingungkan masyarakat. Alih-alih turut mengajak masyarakat berpartisipasi mencegah corona, justru terjadi ketidakpercayaan masyarakat itu sendiri. Padahal, salah satu yang mungkin mempercepat proses penanganan corona adalah keterlibatan masyarakat untuk disiplin terhadap aturan protokol kesehatan corona.

Coba bandingkan dengan negara-negara seperti Selandia Baru, Finlandia, dan Jerman. Atau, Vietnam dan Taiwan, yang sekalipun relatif dekat dengan China yang menjadi negara awal terjadinya corona. Kendati corona tidak bisa dihindari, negara-negara ini relatif berhasil menangani corona. Bahkan berhasil meminimalisasi angka kematian rakyatnya melalui pemanfaatan data sains.

Saat ditemukan pasien terkonfirmasi positif, langsung melakukan tracking terhadap pasien. Kemudian, informasi yang terkait kejadian (kecuali data privasi pasien) diumumkan untuk diketahui publik. 

Melalui pemanfaatan data, mereka juga melakukan pemisahan warga (usia) atau orang rentan terpapar corona. Selain juga melibatkan peran aktif organisasi kemasyarakatan dan pembentukan pusat Komando Kesehatan Nasional (NHCC) dan Pusat Komando Epidemi Pusat (CECC) seperti yang dilakukan Taiwan.

Keberhasilan negara-negara ini diakui WHO (organisasi yang membidani persoalan kesehatan dunia) dengan kunci utamanya pada transparansi terhadap data hingga pemanfaatannya. Secara bersamaan didukung kesiapan tenaga medisnya dan langkah kebijakan yang tepat dan terukur. Selain tentu saja dukungan dan kepatuhan dari warga negaranya karena kecukupan data informasi dari pemerintahnya.

***

Selain pendataannya kacau, akses terhadap data juga cukup sulit. Maka, tidak mengherankan saat ada pengakuan para ilmuan (ahli epidemiologi dari kampus ternama di Indonesia) kesulitan mendapat data dari pemerintah untuk melakukan riset corona. 

Padahal riset itu sendiri permintaan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang hasilnya bakal diproyeksikan untuk membuat pemodelan persebaran sekaligus penanganan Covid-19.

“Kalau kita hanya mengacu estimasi laporan yang dilaporkan oleh juru bicara (Satgas Covid-19) itu sudah terlambat. Itu data lima hari lalu, sudah di-swab, sudah ada gejala baru, kemudian diumumkan hari ini misalnya. Sebagian orang yang diumumkan hari ini sudah meninggal dan tidak sempat dites. Itulah problem underreported dan underestimated kalau kita mengandalkan data yang diterima secara resmi oleh juru bicara Kemenkes atau BNPB ini,” kata Dr Pandu Riano, Ph.D, tim riset sebagaimana dikutip dari wawancara dengan narasitv.

Cerita yang sama saya dapatkan dari teman saya, sebut saja Mus, yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (nakes) di salah satu Puskesmas. Ia pernah sampaikan ungkapan perihal problem pendataan corona di lapangan. “Apa yang disampaikan ke media belum terhitung. Data riil bisa jadi lebih banyak dari data yang ada di media.”

Problem kacaunya pendataan kita memang bukan cerita baru. Saya pernah merasakan langsung, semasa praktik kuliah Kesehatan Masyarakat (untuk peminatan epidemiologi), sebelum akhirnya hijrah ke ilmu komunikasi. Kala itu, saya mendapat tugas surveilans epidemiologi untuk mendeteksi kemungkinan kejadian luar biasa (KLB)----sebut saja penyakit diare----, di salah satu wilayah kerja Puskesmas di Boyolali.

Singkat cerita, dari hasil pengumpulan dan olah data (primer dan sekunder) yang saya didapatkan di lapangan, hasilnya tidak menggembirakan. Wilayah kerja Puskesmas tersebut dinyatakan berpotensi terjadi KLB penyakit diare.

Tapi, saat laporan dipresentasikan, Kepala Puskesmas tersebut tidak menerima apalagi menandatangani laporannya. Dalihnya, bakal menjadi aib dan bisa menimbulkan kecemasan atau ketakutan warga. Tim saya pun diminta melakukan semacam manipulasi data laporan dan menyatakan kondisi daerah itu aman.

Padahal data itu bukan saja untuk keperluan akademik saya dan teman satu tim. Melainkan pula, sebagai bahan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan setempat melakukan pencegahan terjadinya penyakit menular yang dilaporkan. 

Tapi apa boleh buat, saat itu tim saya pun pecah kongsi. Ada yang sepakat dengan laporan sesuai hasil riset di lapangan, ada yang memilih kompromi (sesuai permintaan Kepala Puskesmas) dengan alasan nilai kelulusan. Ya sudahlah, saya bisa apa selain dengan istilah jawanya, ngegerutu sendiri.

***

Pendataan dan penggunaan data memang masalah nyata. Pokok masalah kita, sehingga penanganan corona terlihat tidak jelas dan terukur. Bahkan membuat negara seperti Jepang, Malaysia, Brunai Darusalam, dan Hungaria ikut tidak percaya, dan telah me-lockdown kunjungan orang dari Indonesia.

Kacaunya data juga karena kecenderungan pemerintah yang tidak transparan. Dalihnya, data yang dibuka bakal membuat kecemasan rakyat. Padahal dalam masa krisis wabah, komunikasi pemerintah terhadap publik baiknya bersandar pada validitas data, rasa simpati, empati, dan apresiasi terhadap audiensnya.

Tapi jangankan kevalidan data, juru bicara Satgas Covid, Menteri, sampai Kepala Daerah kita, kerap tak memperhatikan soal empati dan apresiasi. Kita sebagai rakyat kerap diberlakukan hanya sebagai audiens pasif, yang sekadar menerima pesan-pesan dan imbauan-imbauan ala influencer: “Jangan panik, jangan cemas, jangan takut” dan jangan-jangan yang lainnya. Memang ada ajakan untuk waspada, tapi kita seolah-olah dinilai tak cukup cakap untuk menerima informasi berbasis data (yang apa adanya).

Padahal, kecemasan justru muncul karena ketidakpastian data informasi yang klir. Dampak buruknya, kebingungan menghinggapi sebagian masyarakat. Lantas, mencari sumber data atau informasi alternatif yang paling mungkin diakses. Bukan hanya dari media massa, tentu saja tak sedikit juga yang mencari melalui media sosial, kanal youtube, cuitan influencer, hingga yang tersebar melalui pesan berantai WhatsApp.

Soal akurasi? Jangan ditanyakan. Bahkan, jika pun data itu masuk kategori dis-informasi apalagi hoaks, masyarakat kita sudah terlanjur mempercayai alternatif data yang didapatkannya.

Akhirnya, tenaga medis yang berjibaku melakukan sosialisasi pencegahan, hanya bisa melampiaskan curhatan atas keacuhan sikap masyarakat untuk percaya terhadap corona. Apalagi patuh dan sampai pada wawas diri untuk ikut mencegah korona. 

“Rasanya gemes, kesel, sedih, dan pengen ngakak ketika masyarakat bilang covid hoax,” kata Mus, teman saya, sambil menduga-duga pangkal musabab, “ke-hoaks-an ini, bisa jadi bermula dari kinerja pemerintah yang lambat.” Terlebih ihwal pendataan. Entahlah.