Pada awal Juli, Presiden Jokowi mengumumkan garis besar haluan kabinet barunya. Namanya masih sama, hanya ditambahkan “Jilid 2” di belakangnya. Namun ada sebuah perbedaan besar dengan Kabinet Kerja Jilid 1, apa perbedaan tersebut?

Kabinet Kerja Jilid 2 mengundang keterlibatan kaum milenial yang lebih besar. Presiden Jokowi sendiri menyatakan hal ini secara eksplisit kepada segenap partai pendukungnya. 

Jokowi meminta partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja untuk mengirimkan nama-nama kader mudanya. Bahkan Partai Solidaritas Indonesia sampai mengirimkan 44 nama kader mudanya.

Mengapa Presiden Jokowi melakukan hal ini? Menurut hemat penulis, ia ingin mengadakan penyegaran terhadap mentalitas Kabinet Kerja. 

Saat ini, Kabinet Kerja diisi oleh para politisi dan profesional dari Generasi Baby Boomer dan Generasi X. Perlu diakui, banyak dari menteri-menteri tersebut yang berhasil, seperti Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti.

Tetapi masih banyak kementerian yang terlihat menjadi dead end; jalan buntu alias tidak bisa diperbaiki. 

Presiden Jokowi pasti ingin mengganti menteri-menteri tersebut dengan kader muda. Mengapa? Banyak kader muda/milenial dengan ide-ide cemerlang dan semangat untuk memperbaikinya, baik dari dunia politik maupun kalangan profesional. The President wanted to tap into its potential.

Masih ingat dengan Bro Saddiq? Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia yang sempat diajak nge-vlog bersama Presiden Jokowi? Sosok seperti ini yang Presiden Jokowi ingin munculkan dalam Kabinet Kerja Jilid 2.

Memang, sosok muda, cemerlang, serta bersemangat adalah nilai tambah untuk menjadi seorang menteri. Tetapi apakah itu cukup? Jelas tidak cukup. Ada empat kualitas utama lain yang diperlukan untuk menjadi seorang menteri.

Pertama, sosok tersebut harus mempunyai integritas. Integritas tersebut terdiri atas tiga unsur: bersih, transparan, dan profesional. Ia tidak boleh memperkaya diri dari jabatannya. 

Selanjutnya, sosok itu harus mampu membuktikan segenap kekayaannya sebagai menteri. Terakhir, ia harus mampu memisahkan kepentingan pribadinya dengan kepentingan negara.

Kedua, sosok tersebut harus memiliki viable working plan. Mempunyai ide-ide cemerlang saja tidak cukup. Sosok tersebut harus mempunyai rencana kerja untuk mewujudkan ide menjadi kebijakan publik. Rencana kerja  harus bisa dilaksanakan (doable). Selain itu, ia harus sesuai dengan semangat pemerintahan Jokowi sebagai reforming government.

Ketiga, sosok tersebut harus mengesampingkan popularitas. Presiden Jokowi sendiri berjanji untuk mendorong sweeping reforms di periode kedua. Tidak semua upaya reformasi tersebut akan populer di mata rakyat. Justru, kebanyakan dari mereka pasti tidak populer dalam jangka pendek. Sosok itu harus bertahan menerjang unpopularity untuk mendapatkan keuntungan reformasi dalam jangka panjang.

Keempat, sosok tersebut harus berani melakukan disrupsi. Artinya, para kader muda ini harus berani mengubah mentalitas kementeriannya, khususnya pada kementerian-kementerian yang dianggap dead end

Sosok pemimpin seperti BTP (Ahok) dan Risma sudah membuktikannya. Mentalitas birokrasi bisa diubah kalau kepalanya lurus dan berani. Semestinya, kader muda berani melakukan hal ini.

Full of integrity. Viable working plan. Unafraid to be unpopular. A disruptor. Empat kriteria utama inilah yang harus digunakan Presiden Jokowi, terutama dalam menyeleksi nama-nama kader muda yang sudah banyak dikirimkan kepada Beliau. Sehingga, pemilihan para milenial yang masuk ke dalam kabinet menjadi merit-based. Tidak hanya relation-based semata.

Mengapa? Banyak nama milenial yang diajukan adalah relasi dari elite-elite partai koalisi pemerintah. Bahkan, lima nama terkuat di antara mereka, semuanya anak ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah. Hal ini jelas menimbulkan sebuah spekulasi di masyarakat. Bahwa menteri millenial baru Jokowi dipilih karena mereka anak ketum partai koalisi.

Apakah berarti mereka tidak boleh masuk kabinet? Bukan. Anak ketum partai koalisi sangat diperbolehkan masuk ke dalam kabinet. Apalagi pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. 

Tetapi, para milenial ini tidak boleh masuk kabinet hanya atas posisi orang tuanya semata. Mereka harus diadu dengan kandidat-kandidat lain berdasarkan empat kriteria di atas.

Jika ada kandidat yang layak untuk dipertimbangkan, segera nilai kelayakan mereka sebagai menteri melalui empat kriteria di atas. Tidak peduli muda maupun tua, profesional maupun politisi, beragama mayoritas maupun minoritas, suku mayoritas maupun minoritas, itu semua bukan penghalang untuk menjadi seorang menteri yang baik.

Sehingga, menteri milenial yang masuk kabinet adalah best of the best alias Meritocratic Millennial; milenial yang mampu menjadi agen disrupsi serta mendorong sweeping reforms yang ingin dipercepat pemerintah. 

Sehingga, Kabinet Kerja Jilid 2 tidak hanya menjadi kabinet milenial. Ia juga menjadi sebuah kabinet meritokrasi yang mendorong the best change-makers to amplify the winds of change.

Akhirnya, kabinet meritokrasi inilah yang kita perlukan untuk mencapai Visi Indonesia Maju.