Jokowi sudah melantik para pembantunya di kabinet jilid II. Ada beberapa nama lama yang dipertahankan, ada juga nama-nama baru bermunculan. Dari tiga puluh empat menteri yang dipilih oleh Jokowi, figur-figur yang tercatat di media masuk ke dalam kabinet teridentifikasi terhubung dengan bisnis batu bara.

Memang dalam sistem presidensial, tentu Jokowi selaku Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan membantunya di kabinet. Walaupun sebenarnya hal ini tentu tak mudah dilakukan Jokowi, sebab begitu kuatnya kepentingan para oligark dan elite politik partai berlomba-lomba untuk mendapatkan jatah kursi di kabinet

Figur-figur yang tercatat di media pada kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di masa pemerintahan 2019-2024 ini ada keterkaitan dengan kepentingan bisnis batu bara. Gerakan Bersihkan Indonesia (GBI) mencatat nama yang menjadi sorotan karena kaitannya dengan kepentingan batu bara adalah, Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Moeldoko, Prabowo Subianto. [jatam.org]

Tentu kita harus tetap waspada terhadap kepentingan sesaat industri batu bara para oligark yang masuk kembali ke dalam kabinet pemerintahan periode kedua Joko Widodo. Ada banyaknya oligarki batu bara di kabinet Jokowi-Ma’ruf ini akan berdampak bahaya bagi kelangsungan politik negeri ini.

Apa yang terjadi pada proses politik belakangan ini telah mengonfirmasi begitu kuatnya kelompok oligarki batu bara dan bagaimana Jokowi menyediakan karpet merah bagi kepentingan mereka. Ini adalah bagi-bagi kekuasaan yang tidak saja berarti buruk bagi keseimbangan politik, tetapi juga menjadi ancaman yang berlanjut soal kerusakan lingkungan oleh industri batu bara.

Hubungan Jokowi dengan para oligark batu bara ini membuatnya lupa dengan keputusan penting ketika menyusun kabinet kerja pada periode pertama sebagai presiden tahun 2014 lalu. Saat itu, Jokowi melibatkan beberapa lembaga, khususnya KPK, untuk mengetahui integritas calon-calon menteri yang akan ia pilih.

Justru sebaliknya, Jokowi tidak lagi membutuhkan KPK untuk mengecek track record menteri-menteri yang akan ia pilih. Elite politik dan oligark yang berbisnis batu bara malah diuntungkan dengan pelemahan KPK saat ini. Jokowi gagal melepaskan diri dari kepentingan partai politik dan oligarki yang terhubung dengan bisnis batu bara.

Oligarki dalam sistem perpolitikan akan menciptakan sosok yang berkuasa, sehingga semuanya menjadi satu tujuan mereka sendiri. Meminjam bahasa Winters, dinamika politik seperti ini yang dikuasai oleh oligarki tak lain bertujuan demi kepentingan kekuasaan belaka agar mengamankan kekayaannya.

Winters menjelaskan bahwa oligarki dengan menekankan kekuatan sumber daya materiel sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri mereka. Adanya ketidaksetaraan materiel tersebut kemudian menghasilkan ketidaksetaraan kekuasaan politik. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia.

Partai Politik Alternatif Sebuah Tawaran

Permasalahan yang tak kalah pentingnya adalah koalisi yang terlalu tambun, oposisi hanya segelintir saja, lalu siapa yang akan menggonggong pemerintah? Kalau situasinya seperti ini, maka orang-orang yang berada di parlemen akan berubah fungsinya; bukan sebagai wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, mengontrol pemerintah, melainkan hanya tukang stempel atau kepanjangan tangan parpol dan para oligark belaka.

Akibatnya, yang terjadi dalam jangka panjang adalah melahirkan oposisi baru, yaitu rakyat/masyarakat itu sendiri. DPR sudah tidak lagi mewakili rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas negara ini. Lalu apa gunanya DPR? Siapa yang akan mengawasi pemerintah?

Benar apa yang dikatakan oleh Winters bahwa agenda politik hasil kebijakan akan ditentukan oleh kekuatan yang berkompetisi dalam sistem politik. Ternyata kompetisi yang paling besar dalam sistem politik di Indonesia adalah di antara sesama oligark, bukan di antara oligark dengan masyarakat.

Memang benar bahwa partai politik adalah mesin politik untuk dapat berpartisipasi dan meraih kekuasaan dalam proses pengelolaan negara. Namun, ambisi untuk meraih kekuasaan yang berasal dari kader-kader tertentu dalam sebuah partai politik telah mereduksi arti penting dari partai politik di Indonesia. 

Keadaan partai politik yang pada awalnya menjadi tumpuan untuk motor penggerak ide dan gagasan baru untuk sampai pada kesejahteraan rakyat telah berubah menjadi pertempuran individu oligarki dan para elite itu sendiri untuk berkuasa.

Bagi saya, kinerja partai politik hari ini jauh dari harapan dan sangat mengecewakan. Salah satu hal yang bisa terlihat adalah masih banyaknya kader partai politik yang berurusan dengan lembaga antirasuah. Oleh karena itu, sudah saatnya partai politik harus direformasi untuk menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dengan benar. Kalau tidak, tawaran untuk membentuk partai politik alternatif adalah jalan yang harus ditempuh..

Bahkan survei yang dilakukan oleh LIPI mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap lembaga. Hasilnya, partai politik dan DPR mendapatkan tingkat kepuasan rendah, yaitu sebesar 13,10 persen dan 23,45 persen.

Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan rakyat/masyarakat untuk membuat partai politik alternatif agar tetap kritis dan selalu mengontrol pemerintah untuk lima tahun ke depan ini. Selain memperbanyak narasi untuk menentang setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, rakyat juga bisa melakukan terobosan-terobosan baru dengan cara melakukan diskusi politik dengan organisasi kekuasaan rakyat sebagai jalan awal.

Menurut Bagus Anwar, potensi situasi politik seperti ini tidak dapat dilihat sebagai lunturnya prinsip politik partai alternatif. Dalam tradisi Kiri yang berkembang di Indonesia sekarang ini, yang sering kali moralistik mudah untuk menilai relasi dengan kekuatan sosial non-progresif sebagai pengkhianatan politik.

Pembangunan partai politik alternatif bukan sama sekali tidak pernah dilakukan oleh gerakan rakyat. Dalam pengalamannya, dalam Pemilu 2004, pernah diinisiasi pembangunan partai politik yang bernama Partai Oposisi Rakyat (Popor). Sementara di Pemilu 2009, gerakan rakyat juga pernah menginisiasi pembangunan Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) dan Partai Perserikatan Rakyat (PPR). [pergerakan.org]

Namun upaya partai-partai politik yang dibangun oleh gerakan rakyat tersebut selalu terbentur dengan aturan legal-formal yang dirumuskan oleh jaringan oligarki dan pemilik modal. Partai-partai politik alternatif tersebut tidak lolos verifikasi sebagai partai politik yang berbadan hukum.

Kenapa ini bisa terjadi? Karena secara administratif, beban syarat pendaftaran sebagai partai politik berbadan hukum yang harus dipenuhi terbilang sulit. Untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus berbadan hukum dan diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Hal inilah sebenarnya yang menjadi penghalang bagi rakyat kiri progresif untuk membuat partai politik alternatif. 

Tetapi menurut saya masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk membuat gerakan politik alternatif tersebut, yaitu dengan cara melakukan Judicial Review UU Partai Politik dan UU Pemilu ke MK untuk mengubah yang secara spesifik menyasar pada adanya kemudahan untuk membangun partai politik baru dan terlibat dalam proses pemilu di masa depan. Apabila itu tercapai, saya kira ke depannya pemerintahan tidak akan lagi diisi oleh para oligarki.