Keputusan Gubernur DKI menerbitkan Kepgub Nomor 237 Tahun 2020, yang berisi tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur Seluas 120 hektare, membuat pendukungnya protes keras karena menghentikan reklamasi, termasuk dalam janji politik Anies Baswedan saat Pilkada di tahun 2017.

Memang heroik sekali seorang Anies Baswedan saat itu, Ahok mati kutu. Alasan Ahok bahwa reklamasi bisa membantu nelayan dan selaras dengan rencana pembangunan rumah susun di utara Jakarta menjadi recehan saja saat berhadapan dengan narasi Anies Baswedan.

"Kita ingin tahu Pak Ahok menerima atau tidak keputusan PTUN? Mari Pak Ahok tegaskan, menerima atau tidak keputusan PTUN? Dan kami semua heran kenapa Pak Basuki kekeuh betul soal reklamasi. Kekeuh betul melanggar aturan," komentar Anies saat diminta pendapatnya tentang keputusan PTUN mencabut ijin reklamasi Pulau, K, F, dan I karena dinilai bisa merusak ekosistem di sekitar Teluk Jakarta.

Anies Baswedan berhasil memikat masyarakat untuk memberi dukungan bahkan menjadi relawan kampanye. Meski kinerja Ahok berhasil membuat Jakarta Utara sejenak mengambil napas dari banjir tahunan, bahkan Ahok juga tinggal di sana, Anies-Sandi peroleh 466.340 suara (52%) lebih unggul dari petahana meski tipis yaitu 418.068 suara (47%) padahal Jakarta Utara diprediksi bakal menjadi kantong suara Ahok-Djarot.

Kata "keberpihakan" menjadi salah satu kata kunci yang sering diucap oleh Anies untuk menegaskan bahwa idenya kontras dengan ide petahana, membangun kesan bahwa Ahok lebih pro ke pengusaha dan cuan ketimbang rakyat kecil.

Sentimen yang dibangun dari citra "keberpihakan" di persoalan reklamasi ini berduet dengan janji Anies untuk tidak melakukan penggusuran termasuk pada warga yang tinggal di bantaran kali. Diksi "normalisasi" diubah menjadi "naturalisasi", tanpa gusuran. Dipermanis dengan program rumah DP 0 rupiah dan OKE OCE.

Memang cerdas sekali, tak bisa dibantah. Tidak penting apakah janji kampanye itu masuk akal untuk direalisasikan atau sekadar kembangan lambe alias lip service saja. Pemimpin idaman yang visioner dan islami, diperjuangkan setengah mati sampai berjilid-jilid oleh umat, memang berbeda.

Saat mendukung reklamasi karena bisa berpotensi mendapatkan dana pembangunan DKI yang bisa mencapai lebih dari 100 triliun dan tambahan 15% NJOP setiap pengembang jual lahan reklamasi, Ahok mendapat julukan kacung oligarki aseng komunis, tapi tetap tidak membuatnya ikut-ikutan membangun narasi "keberpihakan" lewat permainan kata.

Kenapa tidak menyebut "menghentikan reklamasi" saat kampanye tapi tidak berkata apa pun soal melautkan kembali lahan yang sudah digarap, jadi setelah waktunya tepat bisa memberi IMB supaya suara pemilih terkumpul dan peluang mendapatkan benefit dari proyek reklamasi tetap terbuka, Pak Ahok?

Apa ada kemungkinan reklamasi Pulau K yang dimaksud Anies Baswedan berbeda dengan perijinan Pulau K yang sudah dicabut izinnya oleh PTUN Jakarta? FYI, ada 17 pulau dalam proyek reklamasi, Pulau A sampai Pulau Q. Mungkinkah Anies salah sebut huruf saja, sebetulnya bukan Pulau K yang dimaksud?

Jika pulau K yang dimaksud sama maka janji "menghentikan reklamasi" saat kampanye dulu patutlah disebut sebagai pengkhianatan. Meski, tentu saja, berkhianat pada janji kampanye bukan hal baru bagi politisi kita.

Satu-satunya yang baru kali ini adalah alasan dilakukan reklamasi, akan dibangun Museum Sejarah Rasulullah di sana. Anies Baswedan memang selalu konsisten merajut tenun kebangsaan. Mengharukan nggak, sih? Mungkin ini bentuk perhatian beliau pada rakyat, supaya persoalan Reklamasi ini lebih mudah dicerna.

Karena itu orang-orang saat itu menyuarakan "ganyang penista agama" sekarang pun seharusnya tetap memberi dukungan reklamasi versi Anies Baswedan. Mau dibangun Museum Rasulullah loh! Bukankah ini usaha untuk memuliakan Islam? Kalian harus tetap konsisten, bela agama dengan cara memilih pemimpin daerah yang islami tapi kok menolak museum, nggak cinta sama Rasul?

Untuk memberi dukungan pada "asal bukan Ahok" bahkan terpasang ancaman berupa spanduk penolakan menyalatkan jenazah pendukung penista agama dan menyebut mereka yang berbeda pilihan politik sebagai golongan munafik. Demi tegaknya kejayaan Islam di bumi DKI Jakarta lewat pemilihan kepala daerah?

Coba waktu itu Pak Ahok bilang mau membangun Museum Rasulullah di Pulau K seperti gubernur yang sekarang, sekali dayung dua persoalan bisa teratasi. Eh, gimana? Buat apa tambahan cuan yang didapat dari pengembang reklamasi untuk DKI, nggak penting itu pengembangan rumah susun di utara Jakarta bagi mereka yang kesulitan mendapat rumah yang layak, agama harus menjadi nomor satu.

Mau bilang nggak ada upaya politisasi agama di DKI kek, mau bilang DKI adalah kemenangan Islam kek, Pilkada DKI 2017 adalah ironi yang pantas dikenang supaya kesewenang-wenangan golongan agama mayoritas dalam berpolitik tak terulang di proses demokrasi kita. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang 'berbeda-beda tapi tetap satu juga' itu jangan diingat hanya sebagai quote yang dikutip untuk pajangan di sekolahan SD.

Agama seharusnya menjadi dasar berpikir umat saat berdemokrasi. Diskursus soal toleransi seharusnya sudah mewujud dalam cara berpikir, berbicara, dan berbuat. Bukan berenang di kolam definisi kata perkata dan batasan-batasan norma agama melulu.

Tapi Tuhan memang cenderung tak punya tempat di persoalan manusia--bertuhan dan beragama itu dua hal yang berbeda. Apa pun persoalannya, agama adalah jalan ninja. Betul begitu ya, Pak Anies? Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah sebuah tenunan kebangsaan yang tak pernah ditenun. Tapi tidak apa-apa, yang penting niatnya.

Agama selalu menjadi alasan gurih untuk membungkam rakyat. Jangan bilang "agama adalah candu" untuk konteks yang seperti ini, lebih tepat disebut "agama adalah micin".

Persoalan reklamasi Teluk Jakarta adalah potret kekacauan semua aspek kehidupan kita sebagai bangsa; hukum, ekonomi-bisnis, politik, sosial-budaya, lingkungan, bahkan integritas individu-individu baik penyelenggara negara maupun rakyat jelata.