Jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia, Islam telah lebih dulu masuk dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ketika orang-orang Eropa masuk, mereka harus menerima kenyataan bahwa Islam adalah kekuatan yang harus dihadapi.

Sejarawan Sartono Kartodirjo dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme mengatakan adanya rasa takut dalam diri penjajah terhadap Islam (Islamofobia).

Ketakutan pihak kolonial terhadap Islam dapat kita pahami dengan membaca sejarah penjajahan di Indonesia, di mana Islam menjadi salah satu kekuatan sosial terbesar dalam mengadakan perlawanan terhadap praktik kolonialisme. Hal ini dapat kita lihat dari sejumlah peristiwa yang dimotori oleh orang Islam seperti Perang Paderi, Perang Aceh, Perang Jawa  dan lain-lain.

Senada dengan apa yang dikatakan Sartono, Aqib Suminto dalam buku Politik Islam Hindia Belanda, pun menyebutkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda melihat Islam sebagai kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup penjajahan.

Oleh karena itulah, Islam Indonesia dipelajari secara ilmiah di negeri Belanda. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya pendidikan Indologie, untuk mengenal lebih jauh tentang masyarakat Indonesia.

Di samping itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda pun merancang kebijakan sebagai senjata untuk menghadapi Islam Indonesia. Kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menangani masalah Islam ini sering juga disebut dengan istilah “Islam Politiek”.

Kemudian dalam perkembangannya, kedatangan Snouck Hurgronje ke Indonesia pada tahun 1889 seperti membawa angin segar kepada pemerintah kolonial. Setelah kehadirannya, kebijakan kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia mulai didasarkan pada landasan ilmiah yang mengutamakan fakta-fakta obyektif.

Formulasi pemikiran Snouck Hurgronje terhadap Islam Indonesia terbukti membuahkan hasil. Salah satu bukti keberhasilannya adalah takluknya Aceh terhadap pemerintah kolonial. Dengan begitu tak heran jika dalam narasi sejarah Indonesia, ia disebut sebagai ‘aktor jahat’ dibalik penaklukan Aceh.

Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa pada masa sebelumnya, perlawanan terhadap penjajah dilakukan secara fisik dan bersifat kedaerahan. Namun setelah memasuki zaman pergerakan, perlawanan terhadap praktik kolonialisme tidak hanya dilakukan dengan cara mengangkat senjata tetapi juga dengan gerakan-gerakan sosial, ekonomi serta pendidikan yang umumnya diwadahi dalam sebuah organisasi.

Dalam membicarakan organisasi di masa pergerakan, mungkin sebagian besar dari perhatian kita akan menuju ke kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, karena memang kota-kota besar tersebut banyak melahirkan berbagai organisasi. Akan tetapi, Sukabumi pun turut melahirkan organisasi yang mewarnai masa pergerakan. Organisasi tersebut ialah Al Ittihadiyatul Islamiyyah (AII). 

Pengasingan K.H Ahmad Sanusi dan Lahirnya AII                                     

KH. Ahmad Sanusi adalah seorang ulama kelahiran Sukabumi, 18 September 1888. Menurut Istikhori (2019), pada tahun 1910, KH. Ahmad Sanusi dan istrinya melaksanakan ibadah haji. Setelah menunaikan ibadah haji, beliau beserta istrinya memutuskan untuk menetap di Makkah. Selama bermukim di Makkah itulah KH. Ahmad Sanusi kerap melakukan diskusi dengan mukmin yang tinggal di sana.

Sebagaimana tertulis dalam buku Riwayat Perjuangan K.H. Ahmad Sanusi yang ditulis Miftahul Falah (2009), diskusi yang sering dilakukan K.H. Ahmad Sanusi mengantarkannya bertemu dengan H. Abdul Muluk. Pada sebuah pertemuan yang terjadi sekitar tahun 1913, H. Abdul Muluk memperlihatkan statuten (anggran dasar) Sarekat Islam (SI) kepada KH. Ahmad Sanusi.

Setelah statuten itu didiskusikan, H. Abdul Muluk mengajak KH. Ahmad Sanusi untuk bergabung dengan SI. Ajakan itu direspon dengan positif oleh KH. Ahmad Sanusi. Ia  bersedia bergabung dengan SI karena organisasi tersebut dipandang memiliki tujuan yang baik. Namun, dalam proses penerimaannya sebagai anggota SI, KH. Ahmad Sanusi tidak disumpah seperti pada anggota baru lainnya.

Menurut Falah (2009), H. Abdul Muluk mungkin tidak memiliki kewenangan dalam menyumpah anggota baru, sehingga ketika KH. Ahmad Sanusi menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan SI, namanya langsung didaftarkan sebagai anggota SI. Selain itu, peristiwa persetujuan bergabung SI ini juga menjadi langkah awal K.H Ahmad Sanusi dalam perpolitikan.

Setelah sekitar lima tahun menetap di Makkah, pada tahun 1915, KH. Ahmad Sanusi pulang ke tanah kelahirannya, Cantayan, Sukabumi. Setiba di kampung halamannya, KH. Ahmad Sanusi memutuskan untuk membantu orang tuanya mengajar di Pesantren Cantayan. 

Di tengah kesibukannya mengajar di pesantren, KH. Ahmad Sanusi didatangi H. Sirod, Presiden SI Sukabumi. Maksud dari kedatangan H. Sirod tersebut adalah meminta kesediaan KH. Ahmad Sanusi untuk dijadikan adviseur (penasihat) SI Sukabumi. KH. Ahmad Sanusi resmi menjadi adviseur SI Sukabumi sejak tahun 1915, setelah syarat-syaratnya disetujui H. Sirod.

Jabatan adviseur itu hanya dipegang KH. Ahmad Sanusi selama sekitar sepuluh bulan saja. Pada Mei 1916, KH. Ahmad Sanusi mundur dari SI. Menurut Kern yang di kutip dalam buku Citra Kota Sukabumi Dalam Arsip (2013), keluarnya KH. Ahmad Sanusi dari tubuh SI karena terdapat ketidak-cocokan dengan ketua cabang mengenai garis perjuangan SI.

Meskipun kiprahnya bersama SI Sukabumi terbilang sebentar, KH. Ahmad Sanusi menunjukan perhatiannya terhadap organisasi. Menurut Falah (2009), perhatiannya terhadap SI terlihat ketika ia meyakinkan umat Islam bahwa SI adalah organisasi yang bertujuan baik, antara lain membebaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap orang asing. Ucapannya itu jelas memperlihatkan rasa nasionalisme. Karena itu pula-lah KH. Ahmad Sanusi digolongkan sebagai ajengan nasionalis.

Selain itu juga, meski sudah tidak aktif lagi di SI Sukabumi, KH. Ahmad Sanusi tetap menjaga hubungan personal dengan anggota SI Sukabumi. Karena kedekatannya dengan SI itulah gerak-gerik KH. Ahmad Sanusi diawasi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Bahkan, namanya pun dikaitkan dengan peristiwa perlawanan di Cimareme tahun 1919.

Setelah terbukti tidak terlibat dalam peristiwa Cimareme 1919, KH. Ahmad Sanusi kemudian dikaitkan dengan peristiwa perusakan dua jaringan kawat telepon yang menghubungkan antara Sukabumi dengan Bandung dan Bogor yang terjadi pada Agustus 1927. Dengan dalih lokasi perusakan jaringan kawat telepon berdekatan dengan pesantren, Pemerintah Hindia Belanda menjebloskannya ke penjara di Cianjur.

Setelah sekitar sembilan bulan mendekam dalam penjara di Cianjur, pada Mei 1928, KH. Ahmad Sanusi dipindahkan ke penjara di Kota Sukabumi. Tuduhan atas keterlibatannya dengan peristiwa perusakan kawat jaringan itu lagi-lagi tidak terbukti. Meski begitu, KH. Ahmad Sanusi tidak dibebaskan, malah Gubernur Jenderal B. C de Jonge memutuskan untuk mengasingkannya ke Tanah Tinggi, Batavia Centrum pada November 1928.

Meskipun sedang menjalani pengasingan, pemerintah kolonial tidak membatasi pertemuan KH. Ahmad Sanusi dengan para santri atau dengan ulama lainnya, sehingga mereka masih dapat berdiskusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi umat. Dengan kata lain, mereka yang datang bukan sekedar menjenguk, tetapi juga mengadukan berbagai persoalan keagamaan.

Di tengah pengasingan KH. Ahmad Sanusi, pada tahun 1931, para pengikutnya menggelar pertemuan di Pesantren Babakan Cicurug. Pertemuan yang dipimpin KH. Hasan Basri itu membicarakan persoalan keagamaan dan kemasyarakatan yang akhirnya mengerucut pada keinginan untuk mendirikan sebuah organisasi yang akan diberi nama Al Ittihadiyatul Islamiyyah (AII) dan bergerak di bidang sosial-keagamaan.

Hasil kesepakatan tersebut kemudian disampaikan kepada KH. Ahmad Sanusi di Batavia Centrum untuk mendapat persetujuan. Setelah mempelajari hasil kesepakatan itu, KH. Ahmad Sanusi mengesahkan berdirinya AII pada awal November 1931, dengan kantor pusatnya di Tanah Tinggi No. 191, Kramat, Batavia Centrum.

Berdasarkan musyawarah yang dilakukan pada tanggal 20-21 November 1931, KH. Ahmad Sanusi ditetapkan sebagai ketua AII. Kemudian, seiring dengan pemulangan KH. Ahmad Sanusi ke Sukabumi pada tahun 1934 dengan status tahanan kota, kedudukan Pengurus Besar Al Ittihadiyatul Islamiyyah (PB AII) pun dipindahkan ke Sukabumi.

Seiring dengan berjalannya waktu, AII terus mengalami perkembangan. Sampai pada tahun 1935, telah berdiri cabang AII di beberapa kota seperti Bandung, Cianjur, Puraseda, Gunung Handeuleum, Cibeber, Tasikmalaya dan lain sebagainya.

Bukan hanya itu saja, AII pun disebutkan telah menjalin hubungan dengan organisasi pergerakan lainnya seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), sehingga semangat kebangsaan mengalir dalam tubuh AII.

Setelah Pemerintah Hindia Belanda runtuh dan diganti oleh Pemerintah Militer Jepang, AII sempat dibekukan. Akan tetapi, sejak 1 Februari 1944, organisasi ini bangkit kembali dengan nama baru yakni Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII). Kemudian pada tahun 1952, atau dua tahun setelah wafatnya KH. Ahmad Sanusi, PUII berfusi dengan Persatuan Umat Islam (PUI) yang didirikan oleh KH. Abdul Halim dari Majalengka.

Referensi

Arsip Nasional Indonesia. 2013. Citra Kota Sukabumi Dalam Arsip. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Effendi. 2012. “Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam Di Indonesia Dalam Persfektif Sejarah” dalam TAPIs Vol. 8. No. 1. Hal 91 – 112.

Falah, Miftahul. 2009. Riwayat Perjuangan K.H. Ahmad Sanusi. Masyarakat Sejarawan Indonesia  Cabang Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sukabumi.      

Hasbullah, Moeflich. 2018. Historiografi dan Sejarah Islam Indonesia. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.

Istikhori, H. 2019. “ K.H. Ahmad Sanusi (1888-1950): Biografi Ulama Hadis Keturunan Nabi Saw Asal Sukabumi” dalam Refleksi. Vol. 18. No. 1. Hal 30 – 65.

Solichin, Mujianto dan M. Ansor Anwar. 2020. “Gerakan Sosial Keagamaan Pendidikan Islam Masa Kolonialisme” dalam Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam. Vol. 6. No. 1. Hal 69 – 91.

Suminto, H.Aqib. 1985. Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken.  Jakarta: LP3ES.