36707_70333.jpg
Foto: Tribunnews/Rahmat Patutie
Politik · 3 menit baca

Jusuf Kalla, MK, dan Kotak Pandora yang Berbahaya

Karena keinginan untuk menghindari peliknya pilihan politik, kita mencari jalan pintas yang berbahaya bagi masa depan bersama.

Itulah yang harus dikatakan terhadap Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo, pemilik RCTI dan berbagai media berpengaruh lainnya. Dia dan partainya baru-baru ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah aturan pembatasan periode kekuasaan presiden dan wakil presiden.

MK telah menolak hal ini beberapa kali, terakhir dua minggu lalu (pemohon yang ditolak adalah M.Hafidz dan Koalisi Advokat Nawacita Indonesia). Namun hal ini tidak menyurutkan niat Hary Tanoesoedibjo: ia masih mencari celah agar Jusuf Kalla bisa dipasangkan kembali dengan Jokowi sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2019.

Berbeda dengan pemohon sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo adalah seseorang yang memiliki clout, dengan kekuatan dana besar dan, lebih penting lagi, dengan kerajaan media (MNC Group) yang sanggup memengaruhi opini publik. Selain itu, dia juga dikenal lincah dalam bergerak di wilayah persinggungan antara bisnis dan politik.

Karena itu, kita berharap bahwa tokoh-tokoh terhormat yang ada di MK tetap berpendirian teguh untuk mempertahankan prinsip pembatasan kekuasaan tersebut, sebagaimana yang ada dalam konstitusi dan undang-undang turunannya, yaitu UU Pemilu 2017, khususnya Pasal 169/n.

Aturan pembatasan kekuasaan ini adalah salah satu pilar reformasi pasca-Orde Baru. Dengan menegaskan bahwa seseorang tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden lebih dari dua kali, berturut-turut atau tidak berturut-turut, ia memberi pagar pengaman agar demokrasi Indonesia tidak kembali ke sistem otoriter di masa lalu.

Dengan begini, setiap pemimpin tertinggi kita harus bekerja keras dalam kerangka waktu gabungan maksimal 10 tahun dalam memajukan Indonesia, dan tidak tergoda untuk mengutak-atik cara melanggengkan kekuasaannya terus-menerus.

Jadi, dalam hal ini, kita tidak bicara mengenai Jusuf Kalla sebagai pribadi. Barangkali betul bahwa wapres kawakan ini adalah tokoh yang tepat dan mumpuni sebagai pendamping Jokowi, tetapi soal yang kita bicarakan jauh lebih besar dari pribadi siapa pun sebab ia menyangkut fondasi sistem pemerintahan bagi ratusan juta rakyat Indonesia.

Motif Pribadi?

Kalau berbicara mengenai motif pribadi, barangkali kita hanya bisa menebak-nebak kenapa Hary Tanoesoedibjo mengajukan permohonan review ke MK dalam minggu-minggu terakhir pendaftaran capres dan cawapres. Kenapa justru sekarang, tidak bulan lalu, atau tiga bulan sebelumnya?

Harus diakui bahwa dalam seminggu terakhir ini politik memang berputar cepat dan, setelah Pilkada, perhatian publik terfokus pada pertanyaan capres dan cawapres. Dalam hal Jokowi dan partai-partai pendukungnya, pertanyaan besar dan gerakan-gerakan cepat berputar pada isu pencarian pengganti Jusuf Kalla.

Bisa dibayangkan, bagi Jokowi, hal ini tentu jauh dari mudah. Pilihan apa pun yang diambil, selalu ada plus dan minus, satu tokoh dan kelompok pendukung akan senang, sementara beberapa tokoh dan kelompok lainnya pasti akan kecewa. That’s the nature of politics and decision making process.

Karena itu, dia harus mencari jalan serta mempertimbangkan berbagai hal, baik dalam soal kenyamanan pribadi, elektabilitas, keutuhan koalisi, maupun governing capability dari pemerintahan baru kelak kalau dia menang pada April tahun depan.

Kepada Jokowi, wajar jika setiap partai dan kelompok mengajukan calon berikut pertimbangan mereka masing-masing. Saya, misalnya, sudah menulis soal ini dan menawarkan konsep teknopol, technocrat-politician. Konsep ini, pada hemat saya, cocok untuk tokoh seperti Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Golkar. Ini adalah sebuah usul, dengan konsep yang relatif jelas, dan disampaikan dengan niat untuk membantu pertimbangan Jokowi, sejauh memang dibutuhkan.

Partai dan pihak lain juga menyampaikan usul dan konsep berbeda, misalnya: Cak Imin (PKB), Romy (PPP) atau Mahfud MD (non-partai) dengan konsep perimbangan santri-abangan; atau Jenderal Purnawirawan Moeldoko dengan konsep perimbangan sipil-militer.

Semua itu tentu memperkaya pilihan Jokowi. Pada akhirnya dialah yang harus mengambil keputusan pamungkas. Yang penting adalah, sebagai sebuah proses politik, semua negosiasi tersebut, usul-mengusul, serta komunikasi intensif berbagai pihak dilakukan dalam koridor demokrasi.

Dengan begini, demokrasi kita diberi lubrikasi yang memang perlu, serta tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin dalam panggungnya menjadi lebih terlatih dalam persuasi, dalam membujuk serta merangkul satu dan lainnya. Singkatnya, demokrasi Indonesia akan tumbuh lebih matang, antara lain, lewat proses seperti itu.

Kembali ke pertanyaan tentang motif Hary Tanoesoedibjo, barangkali dia tidak cukup mengerti proses politik dalam demokrasi, atau barangkali dia tidak cukup sabar dalam mengikutinya. Kepada tokoh seperti dia harus kita katakan bahwa tidak ada jalan pintas dalam menumbuhkan demokrasi yang sehat.

Kalau dia ingin memotong proses negosiasi politik yang kelihatannya agak rumit dengan kembali ke status quo (Jokowi-JK), maka dia dan partai pendukungnya akan membuka kotak pandora yang berbahaya di kemudian hari.

Kekuasaan bisa menjadi opium, dan Indonesia bisa kembali lagi ke titik nol dengan pemimpin otoriter tanpa pembatasan periode pemerintahan.

Hal itukah yang menjadi motif Hary Tanoesoedibjo? Apakah dia sadar akan implikasi tuntutannya? Wallahu a’lam bish-shawabi, hanya itu yang bisa saya katakan saat ini.