“Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas, apalagi ada punglinya. Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan,” kata Jokowi saat berpidato di Sentul Bogor, Minggu (14/7).

Sepenggal paragraf dari isi pidato Jokowi di atas seolah-olah hendak mengisyaratkan bahwa pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang akan menghalangi investor-investor untuk masuk ke Indonesia. Seakan-akan pemerintah hari ini menggelar karpet merah untuk menyambut kedatangan para investor.

Satu sisi, sikap Presiden Jokowi dengan mengundang para investor asing bukanlah hal yang baru. Apa yang ia sampaikan pada dasarnya adalah penegasan terhadap komitmennya untuk menggenjot investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur. 

Bahkan, pada tahun 2017, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Perpres No 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha. Perpres ini dikeluarkan dengan tujuan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi investor kala melakukan investasi.

Obsesi pemerintah untuk menggenjot investasi asing bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan analisis penulis, setidaknya ada dua alasan yang melatarbelakangi niatan pemerintah saat ini. 

Pertama, pemerintah percaya bahwa pembangunan infrastruktur dan penanaman modal asing akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya nanti memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Tentu hal di atas tidak dapat dibantah sepenuhnya. Secara teori, investasi asing pada dasarnya berdampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Thomas Friedman dengan tesis “dunia datar (world is flat)”  mengatakan bahwa mobilitas modal akan membawa dunia lebih dekat dan seimbang. 

Sedangkan Robert Solow dengan pendekatan teori neo-klasik menyebutkan bahwa pembentukan modal dan pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Foreign Direct Investment, modal, dan tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Konsep membangun negara melalui pembangunan infrastruktur dan membuka ruang bagi investor asing yang berefek pada terciptanya kemakmuran dan pemerataan pada dasarnya sudah jauh-jauh hari dilaksanakan.

Kedua, performa realisasi investasi asing di masa pemerintahan Jokowi ternyata tidak lebih baik dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rata-rata pertumbuhan investasi asing di era Jokowi cukup kontras dengan rata-rata pertumbuhan nilai investasi asing di era SBY. 

Rata-rata pertumbuhan nilai investasi asing di era Jokowi hanya naik 1 persen per tahun. Capaian presiden saat ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan nilai investasi asing di era presiden SBY yang rata-rata pertumbuhannya sekitar 18 persen per tahun.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi asing pada awal periode kedua kepemimpinan SBY tahun 2010 mencapai 16,21 miliar dolar AS. Di akhir jabatan SBY pada 2014, realisasi investasi asing mencapai 28,53 miliar dolar AS atau naik 76 persen.

Sementara itu, Jokowi, ketika melanjutkan kepemimpinan pada tahun pertamanya sebagai presiden, tercatat realisasi investasi asing sebesar 29,27 miliar dolar AS pada 2015. Kemudian pada tahun 2018, realisasi investasi asing mencapai 29,30 miliar dolar AS, bisa dikatakan naik tipis 0,1 persen.

Agaknya kedua alasan di atas menjadi indikasi dari obsesi menggebu-gebu pemerintahan Jokowi untuk mengundang para investor. 

Kendatipun demikian, upaya menggenjot investasi asing baiknya tidak menafikan hal yang lebih penting. Hal yang penting itu adalah melindungi warga negara dan alam Indonesia dari ganasnya iklim investasi. Sering kali investasi asing mengabaikan perlindungan sosial, hak asasi manusia, dan pelestarian alam.

Karena bagaimanapun pidato Jokowi di Sentul Bogor memicu kekhawatiran publik. Apalagi pernyataan “kalau perlu tak pakai izin” untuk membuka bisnis baru. Bahkan presiden meminta para menteri dan kepala daerah “menutup mata” apabila ada pengusaha yang hendak menanamkan investasinya. 

Pernyataannya pada tahun 2016 silam kembali terulang ketika Presiden Jokowi meminta para menteri merampingkan segala bentuk proses perizinan, termasuk menghapus persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Ribetnya birokrasi dalam pengurusan izin investasi akibat oknum pejabat yang korup memang perlu diperbaiki. Tapi hal substantif dalam perizinan AMDAL harus tetap dipertahankan. 

AMDAL merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk melindungi kehidupan sosial dan budaya masyarakat serta menjaga kelestarian alam. Seharusnya pemerintah lebih memperkuat dan memperbaiki kualitas AMDAL.

Tidak selamanya AMDAL menjadi penghalang terhadap kemudahan berbisnis atau investasi di sebuah negara. Negara-negara yang mendapatkan peringkat tinggi dari World Bank dalam kemudahan berbisnis/investasi justru memiliki pengelolaan lingkungan yang cukup ketat.

New Zealand peringkat pertama dalam kemudahan berbisnis adalah negeri dengan peringkat ke-17 dalam pengelolaan lingkungan. Denmark, peringkat ke-3 dalam kemudahan berbisnis, adalah negara peringkat ke-3 juga dalam pengelolaan lingkungan. 

Setidaknya hal di atas dapat mematahkan asumsi bahwa AMDAL bukanlah faktor penghambat investasi.