8 bulan lalu · 274 view · 2 min baca menit baca · Politik 75660_33007.jpg

Jokowi vs Politik Genderuwo

Entah kenapa saya yakin, istilah “politik genderuwo” yang Jokowi sampaikan ke publik adalah penggambaran khusus untuk praktik politik yang kubu Prabowo sering mainkan: politik ketakutan.

“Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan dan kekhawatiran. Setelah takut, yang kedua, membuat sebuah ketidakpastian. Masyarakat digiring ke sana. Yang ketiga, masyarakat jadi ragu-ragu. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masa masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan. Itu namanya politik genderuwo, menakut-nakuti,” kata Jokowi.

Selain sama-sama berakhiran -wo, yang hampir bisa dikatakan sebagai akronim dari "politik gendeng Prabowo", definisi yang Jokowi beberkan untuk praktik politik genderuwo sendiri memang identik dengan fakta-fakta permainan politik penantangnya selama ini. Maka bisalah kita berasumsi, bahkan memastikan, bahwa kubu Prabowo adalah pihak yang termaksud di sana.

Toh, dalam berbagai kesempatan, Jokowi tidak pernah menakut-nakuti atau sekadar menyampaikan kekhawatiran di hadapan warga. Sebaliknya, dari Prabowo hingga tim pemenangan nasionalnya-lah yang gemar menampilkan itu kala Jokowi terus sibuk merealisasikan slogan "kerja, kerja, kerja" dalam balutan optimisme..

Di Pilpres 2014, misalnya, survei PolicaWave menemukan, kampanye hitam alias politik genderuwo mendapat porsi terbanyak sebagai senjata menyerang pasangan Jokowi-JK, yakni sebesar 94,9 persen. Sementara untuk pasangan Prabowo-Hatta saat itu, kampanye hitam yang menyerangnya, hanya sebesar 13,5 persen. Itu jika dibanding dengan kampanye negatif yang masing-masing pihak terima selama momentum Pilpres 2014.


Lalu akan bagaimana di perhelatan Pilpres 2019? Semasif apa politik genderuwo yang tengah dan akan Jokowi terima dari kubu Prabowo?

Banyak prediksi berseliweran, sentimen SARA tetap akan jadi senjata ampuh melawan Jokowi. Fakta itu sudah berlangsung sejak Pilpres 2014 di mana Jokowi dituding sebagai anti-Islam, memusuhi ulama, keturunan Cina, hingga antek PKI. Seolah lumrah di setiap perhelatan agenda politik; semacam penyakit kronis dalam sistem demokrasi modern.

Maka kenapa Jokowi, dalam berbagai kesempatannya juga, sering mewanti-wanti untuk sebaiknya hijrah dari politik genderuwo ke politik santun.

“Kita harus mengarahkan kematangan dan kedewasaan berpolitik dengan cara-cara santun. Oleh sebab itu, sering saya sampaikan: hijrah dari ujaran kebencian kepada ujaran kebenaran; hijrah dari pesimisme kepada optimisme; hijrah dari kegaduhan ke kerukunan dan persatuan.”

Politik Genderuwo versi Kubu Prabowo

Bukan sekali-dua kali lagi sudah kita saksikan bagaimana politik genderuwo itu terus muncul dari kubu penantang. Frasa “2030 Indonesia Bubar”, misalnya, bukankah ini bentuk ungkapan yang cenderung menakut-nakuti? Punya rujukan memang, tapi fiktif.


Padahal, dalam kondisi apa pun, seruan optimisme adalah penting. Politik yang menimbulkan kegembiraan dan kesenangan jauh lebih baik dari sekadar gaduh-gaduhan. Hingga menjadi tidak tepat jika nada pesimisme disertakan dalam upaya membangun bangsa. Meski rasa takut sebenarnya juga diperlukan, tetapi ketakutan berlebih hanya akan menenggelamkan.

Hoaks pun adalah bentuk lain dari politik genderuwo ini. Warga sengaja dibikin resah dengan kabar-kabar yang tidak jelas. Intinya, bagaimana warga bisa digiring agar berminat ikut dalam gerakan #2019GantiPresiden. Dan itu pernah terlihat dari upaya kubu oposisi membangun hoaks tentang penganiayaan Ratna Sarumpaet yang berujung jadi senjata makan tuan.

Ada lagi hoaks tentang kebangkitan PKI. Sejak dulu hingga sekarang, isu ini tetap menempati posisi sentral dalam menumbangkan Jokowi. Dari pribadi hingga keluarganya, Jokowi kerap mendapat cap sebagai antek-PKI. Ingat kasus “Potong Bebek Angsa PKI”-nya Fadli Zon? Itu salah satu bentuknya.

Maka Jokowi vs politik genderuwo adalah (sebenarnya) istilah lain dari Jokowi vs Prabowo. Sulit sekali saya bantah meski juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Faldo Maldini, sudah berupaya menepis, "Tidak cocok Politik Genderuwo dituduhkan ke pendukung kami. Kami ini politik kerjo legowo."


Artikel Terkait