4 bulan lalu · 770 view · 3 menit baca · Politik 35509_25454.jpg
MH

Jokowi Ternyata Presiden Pemberani

Kini muncul kepastian pemerintah soal status gembong teroris Abu Bakar Ba’asyir: apakah tetap dipenjara atau dibebaskan; apakah dibebaskan murni atau bersyarat. Dan kepastian itu adalah tidak membebaskan!

Kepastian pemerintah untuk tidak membebaskan Ba’asyir jelas menjadi bukti bahwa Jokowi ternyata presiden pemberani. Jokowi bukanlah penakut sebagaimana sebelumnya saya tegaskan lantang di tulisan Sang Oportunis yang Penakut.

“Iya (tidak membebaskan Ba’asyir). Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan,” ungkap pemerintah melalui Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Syarat yang dimaksud bersifat formil, di antaranya bersedia membantu penegak hukum membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan (aksi terorisme); menjalani minimal dua per tiga masa pidana; terdapat asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib; serta menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkannya dijatuhi hukuman.

Lantaran syarat-syarat tersebut tidak Ba’asyir penuhi, maka pemerintah—meski sempat mengumbar bahwa pihaknya tetap memperhatikan aspek kemanusiaan—mengambil sikap tegas nan pasti: Ba’asyir tidak boleh bebas!


Tentu saja kita patut apresiasi. Jokowi sudah tunjukkan, bukan hanya sikap keberanian yang ditampakkannya ke publik, tetapi juga ketaatan pada prosedur atau supremasi hukum. Apa yang jadi aturan main di negeri ini telah mampu Jokowi patuhi. Ia tak terbebani dengan aspek-aspek lainnya, sekalipun itu rasa kemanusiaan.

Hanya saja, masalah lain lalu muncul: apakah kepastian di akhir seperti itu tidak justru membuktikan pula bahwa pihak pemerintah sebenarnya selaku dengan kubu oposisi—bertindak dulu, berpikir kemudian; kontroversi dulu, klarifikasi kemudian?

Kambing Hitam

Awal isu pembebasan Ba’ayir tercetus pertama kali dari mulut seorang Yusril Ihza Mahendra, meski beberapa tahun lalu sudah sempat bergulir. Seperti dijelaskan kuasa hukum Ba’asyir, Muhammad Mahendradatta, Yusril tiba-tiba datang dan menemui kliennya. Ia bicara soal proses pembebasan, lalu jumpa pers.

Virallah isu ini kemudian. Respons publik sangat semarak. Hingga bahkan membuat kubu Jokowi jadi terbelah. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Yang menolak, ya termasuk saya melalui tulisan sebelumnya itu.

Karena sikap pemerintah akhirnya pasti, tak sedikit dugaan muncul bahwa Jokowi telah dijebak Yusril. Ketum PBB ini dianggap sebar isu (hoaks?) yang kontraproduktif. Kini, Yusril seolah menjelma jadi kambing hitam.

Hal seperti ini serupa dengan apa yang pernah dialami Ratna Sarumpaet. Entah sekarang keberadaannya di mana, Ratna harus menelan pil pahit berupa pemecatan dirinya sebagai juru kampanye Prabowo-Sandi. Ia jadi kambing hitam karena terbukti merugikan timnya.

Apakah Yusril juga akan berujung sama dengan capaian Ratna?

Upaya yang Gagal


Terlepas dari hasil akhir atau kepastian pemerintah soal status Abu Bakar Ba’asyir, tetapi sisa-sisa yang ditinggalkannya sangat membekas. Itu menampakkan kesamaan laku antara pihak pemerintah sebagai petahana dan kubu oposisi sebagai penantang.

Hoaks tentang pemukulan Ratna Sarumpaet, misalnya, saya melihatnya persis dengan isu pembebasan Ba’asyir ini. Keduanya sama-sama menjadi upaya yang gagal.

Kita tahu, hembusan hoaks Ratna yang katanya telah dipukuli hingga babak belur bertujuan menebar isu negatif untuk pemerintah. Bahwa di era Jokowi, lingkungan warga sedang tidak baik-baik saja; penganiayaan marak terjadi.

Itulah yang coba oposisi mainkan. Mereka kemudian tampil menegaskan diri bahwa pasangan Prabowo-Sandi adalah solusi. Capres-cawapres ini siap mengatasi perkara keamanan, meski akhirnya apes sendiri karena babak belurnya Ratna, benjol-benjol wajahnya, ternyata hasil operasi plastik.

Mengenai isu pembebasan Ba’asyir, pun petahana sebenarnya ingin memainkan ini. Ada harapan untuk publik bisa bersimpati ke pihaknya melalui narasi rasa kemanusiaan sebagai alasan keputusan—rasa kemanusiaan, di mana pun, memang selalu sentisitif, menyentuh relung terdalam emosi publik.

Nahas. Alih-alih simpati yang diraup, yang ada malah apes sendiri sebagaimana kubu penantangnya sudah alami. Pendukungnya terbelah. Yang netral hingga golput malah menguat dan makin bertambah. Upaya yang gagal pula.

***

Baik petahana maupun penantang, meski sama-sama telah menyatakan sikap, berusaha mengklarifikasi isu yang sudah lebih dulu berkembang, toh tidak akan menghilangkan masalah. Penilaian publik, saya kira, tetap tidak akan berubah.


Terutama untuk kubu Jokowi, yang sudah terbelah akan tetap terbelah. Butuh waktu lama untuk menyatukannya kembali. Sementara yang netral, apalagi yang golput sejak dalam pikiran, malah mungkin akan menjadi-jadi. Memilih di antara yang sama, apa istimewanya?

Beginilah efeknya jika setitik nila telanjur merusak susu sebalanga. Hukum alamnya memang begitu. Tapi positifnya: kedua kubu tampak masih mendengar suara-suara kritis yang tertuju padanya.

Artikel Terkait