Natal adalah kegiatan setahun sekali yang dikerjakan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Tanggal 24 Desember di negara bagian barat dan 25 Desember di negara bagian Timur, Natal yang merupakan perayaan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus pun dikerjakan.

Setahun sekali, khusyuk, tidak ada pesta pora. Tidak ada perayaan yang sampai menutup jalan. Tidak ada acara demonstrasi bela Yesus. Karena Yesus yang datang ke dunia untuk membela manusia-manusia berdosa.

Acara yang khusyuk, penuh rahmat, dan khidmat ini mengapa sampai harus dilarang? Lantas, larangan sweeping saat Natal yang disuarakan oleh Joko Widodo ada sampai batas mana?

Saya kok melihat ada sebuah inkonsistensi antara ucapan dan tindakan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, ya?

Sekarang ini umat Kristen sedang harap-harap cemas karena sebentar lagi perayaan Natal akan dilangsungkan. Setelah gereja dengan susah payah didirikan, ada juga ibadah susah payah dilakukan.

Padahal di daerah Sumatra Barat, mereka di kabupaten itu tidak ada gereja, jadi harus merayakan di rumah-rumah warga Kristen. Lantas mengapa tidak boleh juga? Kita tahu bahwa di kabupaten tersebut, tempat ibadah tidak ada.

Jadi menurut pemerintah setempat, ibadah Natal harus di gereja setempat, tidak boleh di rumah. Tapi izin mendirikan gereja tidak dikasih. Akhirnya balik lagi ke rumah. Karena rumah tidak diperbolehkan, maka tidak jadi izin. Lah, kan, setan ini namanya?

Orang yang tidak suka melihat orang ibadah, namanya apa? Hayo pikir sendiri. Pemerintah ini, kan, seharusnya jadi wakil Tuhan untuk mengurus warganya, bukan jadi wakil setan untuk mempersulit warganya. Inilah kata-kata yang membawa ke ujung kematian toleransi di Indonesia.

Merangkai kata-kata seolah-olah tidak ada pelarangan. Tapi karena disepakati, maka bukan dilarang, tapi tidak diperbolehkan.

Kebebasan agama macam apa yang terjadi di Indonesia? Siapa orang yang paling harus bertanggung jawab atas hal ini? Dalam hal ini, mereka yang paling harus diminta pertanggungjawabannya adalah pemerintah setempat. Selain pemerintah setempat, ada juga kementerian agama. Perizinan pendirian bangunan ada di bawah komando Menteri Agama.

Jadi menteri agama saat ini sudah ngapain saja selain mengancam FPI lalu kabur saat Mendagri mau menunda perpanjangan FPI? Saya merasa bahwa menteri agama kali ini kalah berani dengan menteri agama sebelumnya, yang bukan dari militer.

Menteri agama harusnya menjaga kerukunan beragama. Namanya saja menteri, minister. Artinya, to minister something. Seharusnya menteri agama mengatur umat beragama, bukan hanya berbicara “Saya adalah menteri agama Indonesia, bukan menteri agama kaleng-kaleng”. Di mana peranannya?

Saya jadi belajar satu kalimat yang merupakan peribahasa umum. Don’t judge a book by its cover. Saya jadi melihat menteri agama yang berlatar belakang jenderal ya seperti itu. Tampilan luarnya adalah jenderal, tapi dalamnya lembek. Tidak ada nyali?

Narasi dulu sebelum kerja? Itu adalah cerminan negara yang tidak jelas. Sudahi narasi-narasi berbau-bau Jakarta di sini. Tidak perlu ada narasi terlebih dahulu seperti Pak Menag. Kerja dulu, baru narasikan hasil kerja. Jangan ngomong dulu, lalu di belakang ternyata ciut.

Kita tidak butuh bayangan singa. Kita butuh singa yang sesungguhnya. Bayangan singa itu tidak penting. Kita butuh sosok yang benar-benar berani bekerja. Singa yang betul-betul mengawal bangsa ini. Pak Joko Widodo, tolong kami orang-orang yang tidak bisa ada di kubu “mayoritas”.

Kami minoritas secara de facto alias secara fakta. Seharusnya pemerintah sebagai pengayom mayoritas dan minoritas harus menjunjung tinggi toleransi. Pemerintah itu harus jadi singa untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.

Kepentingan minoritas itu sama seperti kepentingan mayoritas. Toh kami juga tidak menuntut perayaan Natal di luar rumah sampai menutup jalan. Kami menuntut perayaan Natal khusyuk dan dijamin. Bukan malah dilarang oleh pemerintah daerah. Tolong, Pak, jangan halangi kami untuk beribadah barang sekali saja di rumah.

Beragama dan beribadah adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia, apa pun agamanya. Visi menteri harus sesuai dengan visi Jokowi. Seharusnya Menteri Agama Fachrul Razi menjalankan visi Indonesia maju yang dimulai oleh Presiden Joko Widodo.

Sekarang kebebasan beragama benar-benar hanya isapan jempol belaka. Ini adalah fakta lapangan, bukan sekadar narasi-narasi. Saya sebagai orang Kristen merasa tidak puas dengan pemerintah saat ini. Kami ingin bebas beragama. Mohon, Pak, jangan larang-larang kami. Kami butuh kejelasan. Kami butuh kebebasan beragama.

Karena kebebasan beragama sejatinya merupakan hak kami, seperti para kaum yang disebut mayoritas itu, Pak. Tolong, Pak Jokowi; tolong, Pak Menag, jangan sampai narasi yang sampai di telinga bapak-bapak yang terhormat, adalah kami yang salah dan butuh tempat ibadah.

Teorinya memang betul harus di tempat ibadah, namun hanya bisa di rumah ibadah. Rumah ibadahnya nggak ada. Jadi itu bukan dilarang, tapi memang secara sistem tidak memungkinkan. Halah… Sampai kapan kita dibeginikan terus, Pak?