Sastrawan
2 bulan lalu · 13379 view · 5 menit baca · Politik 54396_50468.jpg

Jokowi, Prabowo, Harari

Winter is coming.

Kalimat itu, yang mengingatkan akan datangnya sesuatu yang gawat — yang berulang kali diucapkan dalam film Game of Thrones — dikutip Presiden Jokowi dalam pembukaan Sidang IMF di Bali tahun lalu.

Kiasan “musim dingin” itu dipilih dengan memanfaatkan keterkenalan film produksi HBO yang beredar sejak 2011. Dan Jokowi menggunakannya untuk berbicara kepada forum internasional, yang terutama diwakili delegasi Amerika dan Eropa dan negeri empat musim lain.

Di musim dingin — sebagaimana tergambar dalam Game of Thrones — kebekuan akan ada di mana-mana, suhu akan melumpuhkan, dan satu kekuatan destruktif yang tak terbayangkan akan mara.

Kiasan itu juga tepat: pidato Jokowi diucapkan di arena di mana persaingan kekuatan-kekuatan besar sedang berkecamuk, seperti dalam cerita Game of Thrones. Ada yang mengkhawatirkan di sana. Ada ancaman bagi seantero manusia di muka bumi.

Tema ancaman global ini kemudian diulangi Jokowi di depan civitas academica Universitas Kristen Indonesia pada Dies Natalis ke-65 Oktober tahun lalu:

Perebutan kekuasaan antara kekuatan besar itu bagai roda besar berputar, seperti siklus kehidupan. Satu negara elite tengah berjaya sementara negara lain mengalami kemunduran dan kehancuran. Tatkala kekuatan-kekuatan besar sibuk melawan satu sama lain, mereka tidak sadar adanya ancaman yang lebih besar, misalnya perubahan iklim, terorisme global, dan menurunnya ekonomi global.

Dengan pandangan itu, Jokowi melihat betapa pentingnya kerja sama internasional. “Konfrontasi dan perselisihan antarnegara akan mengakibatkan penderitaan. Bukan hanya bagi yang kalah, namun juga yang menang.”

***

Di sini tampak benar perbedaan pandangan Jokowi dengan Prabowo. 

Seperti kita dengar dari debat Capres ke-3, Prabowo menekankan strategi pertahanan nasional dengan perspektif lama. Pandangannya didaur-ulang dari masa ketika dunia dibentuk oleh perang antarnegara-bangsa, seperti antara India vs Pakistan (pertama kali tahun 1947 dan terakhir, dalam bentuk konflik terbatas, tahun 1999), Vietnam vs RRT (1979), Iraq vs Kuwait (1990).

Memasuki abad ke-21, para pemikir strategi makin menyadari bahwa perang skala besar tak akan menghasilkan sesuatu yang berarti bagi negara yang melancarkannya; dengan biaya yang tinggi, perang akan mempersulit diri. Pengalaman Irak dalam menyerbu Kuwait dan pengalaman AS semenjak menyerbu Irak adalah contohnya.


Kita belum tahu dampak intervensi militer Rusia di Ukraina yang belum selesai sampai hari ini, tetapi perang semacam ini — antarnegara tetangga — praktis tak terbayangkan terjadi di Indonesia di masa depan yang dekat. 

Negara superkuat yang dengan mudah menjangkau kita adalah RRT, tetapi pertimbangan rasional akan mencegah Beijing menyerbu Indonesia. Ongkos yang harus dibayar akan sangat besar, dan apa yang dicapai tak jelas: kalaupun menang atas negeri 17000 pulau dan 260 juta penduduk ini, pengelolaan pascaperang akan mencemplungkan RRT ke dalam sumur tanpa dasar.

Maka Jokowi benar untuk menggunakan analisis intelijen TNI: di masa 20 tahun mendatang diperhitungkan Indonesia tak akan menemui ancaman perang.

Prabowo membantah ini. Ia pernah mendengarnya. Tetapi, menurut dia, analisis itu keliru. 

Saya mula-mula menyangka ia akan membuktikannya dengan satu kasus yang meyakinkan, tetapi ternyata ia menggunakan contoh yang sama sekali salah: Perang Timor Timur.

Aksi militer Indonesia di Timor Timur terjadi bukan karena ancaman kekuatan militer dari daerah yang waktu itu belum jadi negara nasional. Perang terjadi karena tentara Indonesia menyerbu wilayah itu untuk menduduki dan menguasainya, dengan dalih menangkal “bahaya komunis” yang diduga datang dari satu kelompok politik di Timor Timur.

Kini kita tahu, alasan “ancaman komunis” itu tak kuat dasarnya. Timor Timur lepas dari kekuasaan Indonesia, tetapi tak lahir sebuah republik komunis.

Maka, bagi saya, tak jelas bagaimana Prabowo mengevaluasi “ancaman”, baik besarnya maupun urgensinya. Akibatnya tak jelas pula di mana respons terhadap ancaman itu dalam skala prioritas.

Dalam hal ini Jokowi benar: dengan gambaran yang belum jelas itu, prioritas dewasa ini bukanlah masuk ke dalam perlombaan persenjataan. Prioritas adalah memperkuat basis sosial-politik dan ekonomi nasional. 

Basis ini ikut menentukan. Kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin antara 1940–1980-an bukan karena keunggulan senjata NATO, melainkan karena rapuhnya Uni Soviet dari dalam. Kremlin menghabiskan anggarannya buat persenjataan supermodern — agaknya terpancing oleh lawannya — tanpa cukup sumber-sumber ketahanan ekonomi dan politik.

Dalam perkara ini, Prabowo hidup dalam pemikiran strategis lama, yang berkembang sebelum Perang Dingin berubah secara mendasar.

**


Di sini kita bisa belajar sedikit dari perspektif kesejarahan Harari. Penulis buku Sapiens dan Homo Deus yang terkenal ini juga menulis Lessons for the 21st Century.

Pelajaran yang perlu diambil dari perkembangan sejarah buat abad ke-21 adalah makin cepatnya perubahan. Ini tentu saja bukan kesimpulan baru; di tahun 1970, Alvin Toffler menulis The Future Shock untuk menunjukkan bahwa tiap hari kita dipergoki dengan hal-hal yang baru, seakan-akan kita melompat ke dalam masa depan. Harari melanjutkan perspektif Toffler: dunia bukan hanya berubah cepat, tetapi tingkat perubahan itu sendiri makin lama makin kerap.

Yang membuat pandangan Harari dalam percakapan kita sekarang adalah analisisnya tentang berubahnya pengertian “ancaman”.

Ancaman yang gawat (dalam kata-lata Harari, “ancaman eksistensi") di abad ke-21 bukan seperti di abad ke-20. Ancaman besar tidak hanya dihadapi masing-masing bangsa dan negara. Ada tiga bentuk:

Pertama, ancaman perubahan iklim. Kenaikan suhu bumi akibat cerobohnya manusia dalam mengelola lingkungan (terjadinya polusi, menipisnya lapisan ozon di angkasa, dan lain-lain), berangsur-angsur membuat gunung-gunung es di kutub mencair. Ini sudah mulai terjadi, dikukuhkan pelbagai riset dari lembaga-lembaga yang otoritatif. 

Akibatnya, permukaan laut di dunia akan naik. Pelbagai kota pantai di dunia (termasuk Jakarta dan Surabaya) dan puluhan pulau terancam tenggelam.

Kedua, perang nuklir. Perang dengan senjata yang dampak radiasinya akan menyebar ke seluruh dunia ini sekarang kembali mengancam, setelah Perang Dingin usai. Bahaya ini sudah lama jadi kesadaran, tetapi agak berkurang intensitasnya ketika “Perang Dingin” berakhir di tahun 1989.

Kini bahaya itu menghantui lagi. Negara yang memiliki senjata pamungkas itu — India, Pakistan, RRT, Korea Utara, Israel — pada umumnya adalah negara-negara dalam keadaan bersengketa. 

Ketiga, “disrupsi” teknologi. Perkembangan “kecerdasan buatan” atau AI (Artificial Intelligence) membantu kehidupan kita, tetapi pada saat yang sama juga menakutkan.

AI telah mencapai tingkat kecerdasan yang tak dapat diimbangi manusia. Akan banyak penduduk bumi yang akan tersisih dan dianggap tak berguna, atau dikalahkan. 

Negara atau kekuasaan yang sanggup memproduksi AI akan memegang hegemoni global. Akan mengerikan jika perkembangan AI melahirkan senjata penakluk sementara pengembangan AI, berbeda dengan pengembangan senjata nuklir, bisa dilakukan tanpa bisa dideteksi.

Di hadapan ancaman global itu, Harari melihat bahwa jawaban yang terpisah-pisah dari negara ke negara tak akan efektif. “Kerja sama global,” kata Harari, “adalah langkah pertama dan yang harus diambil untuk menghadapi tantangan terhadap makhluk manusia itu.”


Dengan jenis ancaman yang berbeda dari yang diuraikan Harari, tetapi skalanya sama — yakni global — Jokowi memilih bukan jalan persenjataan, melainkan kerja sama internasional dan pertumbuhan sikap saling percaya. Nasionalisme dalam hal ini perlu ditafsirkan sebagai, untuk mengutip kata-kata Bung Karno, nasionalisme yang “tumbuh dalam taman sarinya internasionalisme.”

Jokowi memahami itu. Prabowo entah.

*Tulisan ini saya susun antara lain dari bahan paparan seorang perwira tinggi TNI-AD yang tak mau disebut namanya.

Artikel Terkait