Karyawan
1 tahun lalu · 944 view · 7 menit baca · Politik 53120_71896.jpg
bidikdata.com

Jokowi, Politik Identitas, dan Masa Depan Islam Moderat di Indonesia

Barangkali tidak ada Presiden Indonesia yang sikap dan kebijakannya terkait Islam sering disalahpahami kecuali Jokowi. Tidak terbilang seberapa sering ia dicap sebagai pemimpin anti-Islam, pemimpin yang gemar menzalimi umat Islam, dan sederet label lainnya.

Sesering ia diterpa tuduhan tipis dasar itu, sesering itu pula ia menanggapinya dengan santai.

Jokowi, pria kurus nan murah senyum itu memang bukan santri, dalam artian harfiah. Ucap salamnya pun harus diakui tidak sefasih para penceramah agama. Namun, tuduhan bahwa ia dan rezim yang ia pimpin sebagai “anti-Islam” tentu sebuah tuduhan yang harus diperiksa ulang dasar dan logikanya.

Jika dicermati, tuduhan anti-Islam yang dialamatkan pada Jokowi dilatarbelakangi oleh sejumlah hal. Pertama, secara ideologi politik, Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan yang kerap dipersepsikan sebagai representasi golongan nasionalis-sekuler.

Asumsi itu tentu berhubungan dengan konsep politik aliran yang merujuk pada gagasan antropolog Clifford Geertz yang membagi corak keberagamaan masyarakat Jawa ke dalam tiga kelompok, yakni santri, abangan, dan priyayi. Mengacu pada trikotomi tersebut, pemiih Jokowi kerap dipersepsikan sebagai representasi kaum abangan.

Meski tidak sepenuhnya salah, namun pola identifikasi tersebut menyisakan sejumlah cacat logika. Secara teoretis, teori Geertz tentang keberagamaan (keberislaman) masyarakat Jawa yang ia simpulkan dari penelitiannya di Mojokerto (Pare, Kediri, Jawa Timur) itu banyak menuai kritik.

Ditambah pula, politik aliran yang didasarkan pada konsep Geertz itu tentu tidak lagi relevan dengan kondisi sosial-politik Indonesia kontemporer. Seperti kita lihat, kondisi sosial-politik Indonesia mutakhir sangat cair.


Batas-batas antara santri, abangan, dan priyayi kian lama kian kabur. Ini sudah tidak merepresentasikan situasi yang sesungguhnya. Begitu pula kategorisasi nasionalis, religius, dan klasifikasi-klasifikasi lainnya. Di era demokrasi terbuka, seperti saat ini dipraktikkan, ideologi partai pun cenderung fleksibel.

Partai berideologi Islam tidak menutup kemungkinan mendukung calon pemimpin berkarakter nasionalis-sekuler. Begitu pula sebaliknya, partai berideologi nasionalis bisa saja mengusung calon pemipin dari kalangan religius. Ini artinya, tuduhan Jokowi anti-Islam hanya karena didasarkan fakta bahwa ia didukung oleh partai nasionalis adalah tuduhan yang terburu-buru.

Kedua, tuduhan anti-Islam pada Jokowi muncul karena dilatari oleh kasus hukum yang menimpa sejumlah tokoh ormas. Ketika sejumlah tokoh ormas agama dijadikan tersangka atas berbagai macam kasus, segelintir orang memanfaatkan momentum itu untuk mengembuskan isu “kriminalisasi ulama”.

Sekali lagi, tuduhan itu patut diperiksa ulang. Mula pertama yang harus diuji kesahihannya adalah frase ‘kriminalisasi ulama’.  Istilah kriminalisasi ulama boleh jadi adalah istilah yang sebenaranya rancu. Dalam teori kebahasaan, kerancuan itu sering disebut sebagai contradiction in terminis.

Makna aslinya dalam Bahasa Arab, kata ulama berarti seseorang yang memiliki ilmu agama yang luas dan mendalam. Di bawah pemerintahan Jokowi, tidak ada satu pun ulama (orang yang mendalam ilmu agamanya) yang dipenjara atau sekadar ditahan tanpa tuduhan dan bukti. Ini artinya, isu kriminalisasi ulama adalah isu yang sengaja dikembangkan untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah.

Ketiga, dan barangkali ini adalah puncaknya, adalah ketika Jokowi mengeluarkan Perppu Ormas. Perppu inilah yang menjadi dasar hukum untuk membubarkan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pasca dirilisnya Perppu tersebut, isu anti-Islam kian santer menerpa Jokowi dan pemerintah yang ia komandoi.

Keputusan untuk mengeluarkan Perppu ormas memang bukan keputusan yang populer. Bahkan bukan tidak mungkin keputusan itu akan berpengaruh pada menurunnya popularitas-elektabilitas Jokowi.

Jokowi bisa saja bermain aman dengan memakai filosofi zero enemy, merangkul siapa saja, dari segmen kanan, tengah sampai kiri, demi mempertahankan kekuasaannya. Pilihan itu tersedia, namun ia memilih untuk tidak mengambilnya.

Jokowi memilih untuk meneken Perppu Ormas guna menghalau anasir-anasir yang merongrong keutuhan NKRI, di mana HTI adalah salah satunya. Keputusan itu tentu bukan tanpa risiko. Di tengah situasi masyarakat yang masih terpolarisasi akibat Pilpres 2014 lalu, memunculkan kebijakan yang sensitif adalah pertaruhan yang besar.

Moderatisme versus Konservativisme

Pola keberislaman di Indonesia pascareformasi umumnya diklasifikasikan ke dalam dua corak. Pertama, corak keberislaman moderat yang dicirikan oleh sikap berislam secara toleran, inklusif, bahkan pada titik tertentu, pluralis.

Kelompok muslim moderat umumnya memahami agama secara proporsional-rasional. Agama dalam pandangan muslim moderat adalah urusan privat, yang melibatkan hubungan antara manusia dan Tuhan.

Secara politik, sikap muslim moderat umumnya menerima bentuk negara bangsa (nation state). Sikap ini sekaligus menegaskan sikap muslim moderat yang menganggap NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 sebagai keputusan yang final.


Kedua, corak keberislaman yang konservatif-fundamentalistik. Karakter muslim konservatif-fundamentalis dapat dilihat dari sikapnya yang intoleran dan cenderung eksklusif, bahkan menjurus ke arah radikal.

Kaum konservatif biasanya memiliki keyakinan bahwa hanya Islam (versi mereka) yang paling benar. Fatalnya, mereka acap kali tidak segan untuk memaksakan klaim kebenaran (truth claim) itu dengan cara-cara kekerasan.

Kelompok muslim konservatif-fundamentalistik boleh dibilang sebagai kelompok yang pragmatis-oportunis. Di satu sisi, mereka hidup bebas karena memanfaatkan sistem demokrasi. Di sisi lain, mereka membajak demokrasi dengan menyebarkan paham dan ideologi yang justru mengancam NKRI.

Di masa Orde Baru, kebijakan otoritarianistik Soeharto tidak memberikan ruang gerak sedikit pun bagi kelompok Islam konservatif. Kekuatan Islam konservatif disingkirkan dari panggung politik dan dipaksa selalu berada di pinggiran.

Pemerintah Orde Baru relatif berhasil meredam ancaman dari kaum muslim konservatif dengan menerapkan toleransi segi tiga (triangulation tolerance). Itu meliputi toleransi antaragama, toleransi sesama agama, dan toleransi antara pemeluk agama dan pemerintah.

Strategi itu berhasil, salah satunya, lantaran ditopang oleh dominasi kekuasaan negara dan militer. Di masa itu, upaya-upaya untuk menghalau kelompok konservatif lebih banyak dilakukan dengan cara-cara militeristik. Upaya itu memang berhasil meredam potensi konflik antaragama, namun dengan mengabaikan prinsip hukum dan HAM.

Pascareformasi, kondisi sebaliknya terjadi di Indonesia. Kelompok muslim konservatif yang dulu dipaksa bugkam dan berada di pinggir kembali mendapat kesempatan untuk tampil di panggung politik.

Agenda islamisme menjadi wacana yang paling banyak disuarakan di awal masa reformasi. Munculnya gagasan islamisme itu segera disambut dengan kemunculan kelompok yang oleh Robert W. Hefner disebut sebagai ‘uncivil Islam’.

Berbarengan dengan itu pula, gelombang gerakan Islam transnasional tengah melanda Indonesia. Beragam organisasi Islam dengan ideologi yang sebagian bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 mulai berkembang. Memanfaatkan momentum kebebasan pascareformasi, ormas-ormas Islam transnasional itu pun mulai tampil di ruang publik.

Keadaan kian parah ketika negara terkesan melakukan pembiaran atas fenomena tersebut. Di masa SBY, misalnya, dengan dalih menekan seminimal mungkin resistensi dari kelompok muslim konservatif, ia menerapkan kepemimpinan dengan filosofi zero enemy.

Ia merangkul semua kelompok masyarakat, terlepas dari pandangan dan ideologi keagamannya. Sikap itu tentu dilandasi kepentingan politik elektoral.

Konsekuensi dari filosofi itu harus dibayar mahal oleh masyarakat Indonesia. Di masa kepemimpinannya, kelompok intoleran tumbuh subur, benih-benih radikalisme berkembang biak masif.

Sebagaimana disebut sejumlah pegiat kerukunan umat beragama, di masa pemerintahan SBY, intoleransi tumbuh subur lantaran negara acap tidak hadir dalam konflik sektarian. Hal itu tampak dalam sejumlah kasus intoleransi yang dialami kelompok minoritas seperti Ahmadiyah atau Syiah.

Pembiaran selama hampir satu dekade itu harus kita bayar mahal. Hari ini, kita dapat melihat infiltrasi gerakan radikal sudah masuk ke nyaris semua kelompok dan lapisan masyarakat. Mulai dari institusi pendidikan, lembaga pemerintahan, sampai masyarakat kelas menengah perkotaan.

Hasil penelitian Mata Air Foundation dan Alvara Research Center tahun 2017 lalu membuktikan hal itu. Dari riset yang dilakukan di 10 kota di Indonesia dengan melibatkan tidak kurang dari 1.200 responden, didapati temuan-temuan yang cukup mengkhawatirkan.

Sebanyak 29,6 responden setuju pada agenda pendirian negara Islam. Sementara 15,5 persen responden menganggap ideologi Islam adalah ideologi paling tepat diterapkan di Indonesia. 

Angka-angka itu tentu menjadi semacam bukti bagaimana infiltrasi ideologi radikal sudah sedemikian mengkhawatirkan. Hal itu sekaligus mengonfirmasi bahwa ke depan ancaman ideologi radikal pada keutuhan NKRI bukanlah utopia belaka.

Pendekatan Kultural

Sebagai negara demokrasi dengan komunitas muslim paling besar, Indonesia memiliki dua tanggung jawab besar. Ke dalam, kita harus mampu mengelola perbedaan-perbedaan pandangan terkait pemahaman Islam secara demokratis.

Artinya, tidak ada entitas Islam yang diistemewakan atau didiskriminasikan oleh kebijakan politik. Begitu pula, negara harus memastikan bahwa demokrasi tidak dimanfaatkan oleh anasir-anasir yang pada akhirnya justru mengancam demokrasi itu sendiri.


Ke luar, kita punya tanggung jawab untuk menjadi semacam inspirator bagi perkembangan Islam berwajah moderat-toleran di lingkup global.

Upaya mempertahankan dan mengembangkan Islam bercorak moderat itu terus diupayakan Jokowi, baik melalui pendekatan yuridis maupun kultural. Dalam konteks pendekatan yuridis, tampak betul ia tidak mau berkompromi dengan kelompok-kelompok yang mengancam keutuhan NKRI. Meski demikian, ketegasan yuridis itu tidak lantas abai pada prinsip penegakan hukum dan HAM.

Perppu Ormas, dalam banyak hal, membuktikan komitmen Jokowi untuk menghalau anasir radikalisme tanpa menginjak-injak nilai HAM. Terbukti, meski ditanggapi pro-kontra, bahkan digugat di MK, Perppu tersebut tetap disahkan karena tidak ada satu unsur pun yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum. Perppu Ormas adalah pertaruhan politik Jokowi untuk menyelamatkan Islam moderat dan NKRI dalam satu tarikan nafas.

Tidak kalah penting dari itu adalah pendekatan secara kultural. Upaya ini tampak pada aktivitas Jokowi membangun sebuah jejaring komunikasi yang melibatkan negara, ulama, dan masyarakat luas. Untuk itu, ia rajin bertemu ulama, baik di tengah kunjungan kerja, atau sengaja mengundang ulama bertandang ke istana.

Pertemuan-pertemuan dengan ulama, termasuk gaya pakaian yang dikenakan sampai bahasa tubuh Jokowi di hadapan para ulama, menyampaikan pesan tersirat bahwa tuduhan Jokowi anti-Islam adalah tuduhan yang semata tendensius.

Pendekatan secara kultural ini agaknya jauh lebih efektif menghalau radikalisme ketimbang pendekatan yuridis. Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, ulama memiliki peran strategis.

Peran ulama dalam masyarakat, selain sebagai penerus para Nabi, ialah menjadi perantara antara negara dan masyarakat. Melibatkan ulama dalam proses pengambilan kebijakan, seperti dipraktikkan Jokowi, adalah salah satu strategi mengelola keberagamaan di Indonesia.

Upaya itu tentu bukan perkara mudah. Kita tahu, belakangan ini politik identitas menjadi pola yang lazim dipakai dalam kontestasi politik, baik di level daerah maupun nasional. Pertarungan meraih jabatan politik kerap kali lebih didominasi sentimen identitas ketimbang kompetensi dan integritas calon pemimpin.

Memilih Jokowi barangkali adalah investasi terbaik kita dalam upaya menyemai Islam moderat di Indonesia. Di bawah pemerintahannya, kita yakin republik ini tidak akan bernasib seperti Suriah atau negara-negara muslim di Timur Tengah lainnya yang hancur dicabik konflik sektarian.

Artikel Terkait