Selama ini, jika kita bicara tentang potensi Indonesia, yang paling sering berkelebat dalam pikiran adalah potensi di bidang pertanian, sumber daya alam juga maritim. Asumsi itu tentu tidak sepenuhnya salah, namun menandakan bahwa pola pikir kita belum sepenuhnya beranjak maju.

Diakui atau tidak, dunia hari ini sudah mengalami perubahan drastis. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara tidak lagi tergantung pada komoditas di bidang pertanian, sumber daya alam atau industri saja. Tesis bahwa negara yang kuat adalah negara dengan cadangan sumber daya alam melimpah kini sudah mulai diragukan banyak kalangan.

Buktinya, banyak negara kecil dengan cadangan sumber daya alam minim, bahkan tidak punya sama sekali, justru berhasil menjadi negara yang kuat dengan pendapatan yang tinggi. Salah satunya karena mereka berhasil memaksimalkan potensi sektor pariwisatanya.

Perkembangan ekonomi dunia hari ini menurut Linda Nazareth, seorang pakar ekonomi kontemporer, sudah sampai pada era leisure economy. Yakni sebuah era di mana pertumbuhan  ekonomi tidak bertumpu pada komoditas barang (pertanian dan industri), namun lebih bertumpu pada sektor jasa yang menawarkan kesenangan atau leisure. Salah satu bagian penting dari leisure economy itu ialah sektor pariwisata.

Sayangnya, meski kita sudah berganti-ganti pemerintahan sejak era reformasi, sektor pariwisata belum digarap maksimal. Tidak jarang, program pemerintah di bidang pariwisata berakhir menjadi wacana belaka, karena minim tindak lanjut.

Pemerintahan Jokowi dalam kurun waktu empat tahun berjalan menunjukkan tidak hanya komitmen, namun juga kerja nyata menggarap potensi pariwisata Indonesia. Tulisan ini berusaha mendedah sejumlah hal pokok terkait pemerintahan Jokowi dan industri pariwisata Indonesia.


Pada paruh waktu pertama kepemimpinannya, kinerja pemerintahan Jokowi di bidang pariwisata layak  mendapat apresiasi. Sejumlah capaian membanggakan berhasil ditorehkan. Hal itu sekaligus kian membuka jalan bagi perkembangan sektor pariwisata di masa depan agar lebih menjanjikan.

Capaian pemerintahan Jokowi di bidang pariwisata tersebut dapat dilihat pada setidaknya tiga hal.

Pertama, meningkatnya jumlah wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan mencapai 10 juta orang. Angka itu naik menjadi 12 juta di tahun 2016. Pada paruh waktu pertama tahun 2017, jumlah wisatawan asing sudah mencapai 7,81 juta orang. 

Pemerintah menargetkan kunjungan wisata ke Indonesia pada tahun 2019 mencapai 20 juta orang. Jika melihat geliat sektor pariwisata yang kian menjanjikan, target itu tampaknya adalah satu hal yang realistis.

Kedua, meningkatnya devisa negara dari sektor pariwisata. Di masa pemerintahan Jokowi, sektor pariwisata mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Di tahun 2015 misalnya, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar 12, 225 miliar USD.  

Angka itu menempatkan sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar ke-4. Di atasnya ada sektor minyak dan gas yakni 18,574 miliar USD, CPO atau kelapa sawit yakni 16,427 miliar USD dan batu bara yakni 14,717 miliar USD.

Setahun setelahnya, sektor pariwisata mampu menyumbang devisa negara sebesar 13,568 miliar USD. Angka ini menempatkan sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa negara kedua terbesar. Terpaut oleh sektor CPO yang menyumbang 15,965 miliar USD.

Eskalasi sumbangan devisa dari sektor pariwisata itu kian menguatkan keyakinan bahwa pariwisata mampu menjadi pilar ekonomi Indonesia di masa depan. Keyakinan itu diwujudkan dalam program pemerintah yang menargetkan sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa utama di tahun 2019 yakni sebesar 24 miliar USD.

Ketiga, meningkatnya percepatan pertumbuhan sektor pariwisata. Seturut data perusahaan media The Telegraph  yang berpusat di Inggris, Indonesia merupakan satu dari 20 negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pariwisata regional dan global, nilai pertumbuhan pariwisata Indonesia tercatat empat kali lebih tinggi. Sebagai perbandingan saja, pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia kurun waktu beberapa tahun terakhir ini mencapai 25,68 persen. Sementara perkembangan industri pariwisata di ASEAN dan global masing-masing hanya berada di angka tujuh dan enam persen.

Keempat, meningkatnya daya saing industri pariwisata Indonesia di level dunia. Mengacu pada data World Economy Forum (WEF) peringkat daya saing pariwisata Indonesia naik delapan poin dari posisi 50 di tahun 2015 ke posisi 42 di tahun 2017.

Kelima, naiknya nilai investasi di sektor pariwisata. Di era pemerintahan Jokowi, investasi di bidang pariwisata terus naik dari tahun ke tahun. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi di sektor pariwisata pada Semester I tahun 2017 mencapai 929,14 juta USD atau 12,4 triliun rupiah. Jumlah itu setara dengan 3,67 persen dari total investasi nasional.

Angka itu naik sekitar 37 persen dari realisasi pariwisata pada semester I setahun sebelumnya, yakni tahun 2016. Jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya, angka investasi di bidang pariwisata jelas mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2011 misalnya, angka investasi sektor pariwisata hanya sebesar 602 juta USD atau berkontribusi 1,45 persen dari total investasi nasional.

*****

Angka kunjungan, devisa dan pertumbuhan di sektor pariwisata Indonesia memang mengalami kenaikan. Namun, di level ASEAN maupun global, peringkat Indonesia di bidang pariwisata belum sepenuhnya memuaskan.  

Di level dunia, industri pariwisata dikuasai oleh 10 negara dengan daya saing pariwisata terbaik. Pada peringkat pertama terdapat Spanyol, disusul kemudian secara berurutan Perancis, Jerman, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat, Australia, Italia, Kanada dan Swiss. Sementara Indonesia hanya berada di urutan 50 besar dunia.  

Di lingkup ASEAN, industri pariwisata dikuasai oleh Singapura, disusul Malaysia dan Thailand. Sementara Indonesia harus puas di urutan ke-4. Keberhasilan negara-negara tersebut menjadi pemain utama dalam industri pariwisata tentu tidak lepas dari strategi pengelolaan potensi pariwisata.

Donald Lundberg dalam bukunya Tourism Economic menyebut bahwa keberhasilan mengelola sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan negara ditentukan oleh sekurangnya tiga faktor.

Faktor pertama ialah strategi pemasaran potensi wisata agar menarik kunjungan wisatawan, utamanya wisatawan luar negeri. Di sinilah letak pentingnya memperkenalkan destinasi wisata ke dunia internasional, baik melalui iklan, pameran pariwisata internasional dan acara berskala internasional lainnya.

Kedua, ketersediaan fasilitas penunjang, mulai dari fasilitas transportasi, akomodasi serta produk barang-jasa yang mendukung aktivitas bersenang-senang (leisure activity). Diperlukan pula sumber daya manusia yang punya kecakapan mumpuni bekerja di sektor pariwisata.

Ketiga, tidak kalah penting adalah stabilitas ekonomi-politik juga keamanan negara tujuan wisata. Meski memiliki destinasi wisata yang menarik, namun jika kondisi keamanan, termasuk ekonomi dan politik tidak stabil, hal itu akan berpengaruh pada menurunnya minat wisatawan.

Pemerintahan Jokowi agaknya sadar betul akan faktor penunjang pertumbuhan industri pariwisata tersebut. Untuk itulah pemerintahannya getol menggenjot sektor industri pariwisata dengan merilis beragam program dan  kebijakan.

Pertama, menciptakan destinasi wisata baru. Program ini oleh Jokowi sering diamplifikasi dengan frase “menciptakan 10 Bali baru”. Apa yang dimaksud “menciptakan 10 Bali baru” ialah memperkenalkan destinasi wisata baru yang potensial menarik kedatangan wisatawan dan belum digarap maksimal.

Kesepuluh destinasi wisata baru itu adalah Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Bromo, Tengger-Semeru, Wakatobi dan Labuan Bajo.

Kedua, memaksimalkan strategi pengenalan dan pemasaran destinasi wisata, terlebih ke luar negeri. Ditinjau dari potensi wisata (alam dan budaya), Indonesia terbilang jauh lebih kaya ketimbang negara-negara di kawasan ASEAN. Namun, pada kenyataannya jumlah kedatangan wisatawan ke Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Malaysia dan Thailand dua negara tetangga di kawasan ASEAN sudah menjadikan pariwisata sebagai leading sector pendapatan negara. Dua negara itu terbilang berhasil memasarkan destinasi wisatanya ke dunia internasional.

Malaysia misalnya, gencar mengiklankan destinasi wisatanya ke dunia internasional sejak beberapa tahun tahun belakangan. Hasilnya tampak jelas. Pada tahun 2017 saja, pemerintah Malaysia meraup 82,16 miliar RM dengan total jumlah kunjungan mencapai 25,9 juta wisatawan lokal dan mancanegara.

Ketiga, mengeluarkan kebijakan bebas visa. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 yang mengatur bebas visa kunjungan singkat bagi 169 negara ke Indonesia.  

Kebijakan ini dibuat untuk menarik minat wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Kebijakan ini dinilai berdampak positif bagi dunia pariwisata. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), sebagai salah satu representasi pelaku industri pariwisata, menilai kebijakan bebas visa bagi wisatawan asing menjadi stimulus positif bagi perkembangan industri pariwisata.

Keempat, membangun infrastruktur pendukung industri pariwisata, mulai dari transportasi, akomodasi dan sarana penunjang lainnya. Dalam hal pembangunan infrastruktur transportasi dan akomodasi untuk mendukung pariwisata, komitmen pemerintah Jokowi agaknya tidak perlu diragukan. Pemerintahan Jokowi sudah dan tengah membangun sejumlah bandara internasional baru untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di sejumlah daerah. 

Di Yogyakarta, New Yogyakarta International Airport direncanakan beroperasi tahun 2019 untuk mendukung mobilitas wisatawan yang kian tinggi. Tahun ini, bandara internasional Silangit akan diresmikan untuk mendukung pertumbuhan wisata di Danau Toba dan sekitarnya. Sementara untuk mendukung pertumbuhan pariwisata di kawasan Indonesia Timur, pemerintah juga akan membangun sejumlah bandara internasional.

Menggarap Subsektor Pariwisata Musik

Kita patut angkat topi pada kerja pemerintahan Jokowi yang menjadikan industri pariwisata sebagai sektor andalan penghasil pendapatan negara. Namun, demikian penting kiranya untuk melihat sejumlah hal yang masih luput dari perhatian pemerintahan Jokowi terkait industri pariwisata.

Jika dilihat dari road map pembangunan pemerintahan Jokowi di bidang pariwisata, tampak kesan bahwa subsektor pariwisata yang masih menjadi andalan adalah wisata alam; pantai, danau, pemandangan alam bawah laut dan sejenisnya.

Hal itu tentu tidak salah, karena Indonesia memiliki potensi wisata alam yang luar biasa. Hanya saja, pemeritahan Jokowi idealnya juga melirik subsektor wisata lain. Misalnya saja subsektor pariwisata musik.

Di dunia internasional, Indonesia kerap dikenal sebagai negara penyelenggara festival musik internasional paling besar dan paling banyak. Kini nyaris semua wilayah di Indonesia memiliki hajatan festival musik internasional yang diadakan saban tahun.

Di Jakarta saja, terdapat sejumlah gelaran festival musik internasional dari berbagai macam aliran musik. Mulai dari Java Jazz Festival (jazz), Djakarta Warehouse Project (musik elektronik) sampai Hammersonic Festival (rock-metal).

Di Yogyakarta ada Prambanan Jazz Festival yang tahun ini memasuki tahun ketiga. Di Bali terdapat Soundrenaline yang setiap tahun pasti  menghadirkan penampil internasional. Bahkan, Kutai Kartanegara, sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur pun memiliki festival musik internasional bertajuk Rock in Borneo.

Deretan festival itu belum termasuk grup band atau penyanyi internasional yang menyelenggarakan konser tunggalnya di Indonesia. Kita tentu masih ingat bagaimana band heavy metal asal Amerika Serikat -Metallica- bersedia datang kembali ke Indonesia setelah konser pertama mereka yang traumatik.

Indonesia dengan jumlah penduduk kelas menengah yang terus tumbuh adalah pasar menjanjikan bagi industri pariwisata musik (music tourism). Sayangnya, potensi itu belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh pemerintah. Minimnya fasilitas pertunjukan musik berskala internasional serta fluktuatifnya kondisi keamanan dalam negeri menjadi persoalan yang sampai hari ini menunggu untuk segera diselesaikan.

Industri pariwisata global, seperti halnya sektor industri lainnya, pasti diwarnai oleh persaingan sengit antarnegara. Keindahan destinasi wisata tidak lagi menjadi faktor dominan keberhasilan industri pariwisata sebuah negara. Keindahan destinasi itu harus didukung oleh strategi pemasaran yang tepat-efektif, dan ditunjang oleh fasilitas yang memadai.

Selain itu, penting pula untuk menggarap subsektor pariwisata yang belum digarap oleh negara-negara lain dan memaksimalkannya sebagai ceruk pasar baru. Subsektor pariwisata musik hanyalah satu dari sekian banyak ceruk yang belum digarap maksimal.

Di paruh waktu kedua sisa pemerintahannya ini, Jokowi memiliki tugas untuk memaksimalkan potensi wisata yang sudah ada sembari membuka kemungkinan subsektor baru. Melihat komitmen dan hasil kerja Jokowi selama ini, harapan itu agaknya bukan satu hal yang berlebihan.