Penikmat Kopi Senja
1 bulan lalu · 2764 view · 3 menit baca · Politik 35420_42545.jpg
Google Plus

Jokowi Khianati Soekarno

Gegap gempita kemenangan gubernur yang baru menjabat selama 2 tahun di Jakarta itu diawali hasil quick count lembaga survei yang berbeda. Pasangan Jokowi-JK kemudian dinobatkan sebagai pemenang Pilpres 2014. 

Kini perayaan itu telah usai. Mengusung Nawacita dan didukung partai milik trah Soekarno, Jokowi sempat dianggap 'menghidupkan' Sang Proklamator. Ekspektasi besar Jokowi akan menjadikan Indonesia negara hebat lambat laun mulai sirna. Jokowi hanya mengambil kulit dari ajaran Soekarno, membuang isinya.

Dikelilingi bohir politik, Jokowi malah menjadi pelegitimasi praktik-praktik kapitalisme. Ia 'bermain' dua jiwa: satu jiwa seolah Soekarnoisme dan jiwa lainnya kapitalisme. Bahkan sekarang ketua tim pemenangan merupakan salah satu simbol kapitalisme. Jelas saja, ini tak sesuai dengan ajaran Marhaen.

Ketika kaum Marhaen aksi di depan istana, Jokowi tak menemui mereka. Para petani berhenti demonstrasi karena salah seorang temannya meninggal dunia. 

Apakah kemudian Jokowi menemui mereka? Kita semua tahu, Jokowi tak pernah menemui kaum Marhaen yang tanahnya diambil korporasi. Jokowi jelas bukan Soekarno dan tak pantas menggemborkan revolusi mental.

Konflik-konflik agraria yang melibatkan korporasi dan rakyat harusnya menghadirkan negara. Namun hal itu tidak terjadi. Jokowi absen ketika hal itu terjadi. 

Baca Juga: Jokowi Kalah

Ini merupakan bukti bahwa Jokowi terpaut jauh secara ideologi dengan Soekarno, bahkan bisa disebut sebagai pengkhianatan terhadap Soekarno. Jangan marah kalau saya katakan begitu, karena itu fakta selama Jokowi memimpin Indonesia.

Dalam kampanye 2014, Jokowi juga menjanjikan penyelesaian kasus HAM. Jangankan yang di masa lalu, bahkan yang terjadi pada Novel Baswedan hingga kini tak selesai. 

Jokowi juga berjanji mengambil kembali Indosat, tetapi hingga kini langkah ke situ tak pernah terealisasi. Barangkali takut menyinggung perasaan anak Bung Karno (Megawati). Pasalnya, di masa Megawatilah Indosat diambil asing.

Jokowi juga gagal menyatukan bangsa ini sejak Pilpres 2014 hingga kini. Padahal sebelum 2014, pilpres tidak memecah belah bangsa Indonesia. Namun sejak Jokowi dilantik, perpecahan bangsa ini seperti dibiarkan saja. 

Jokowi gagal merangkul oposisi sebagaimana yang dilakukan Soekarno. Jokowi juga gagal melibas intoleransi. Buktinya, masih banyak pelarangan kegiatan akademis yang dibiarkan. 

Kegiatan bedah buku yang dianggap sedarah dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) sering dilarang kelompok tertentu. Jokowi gagal melindungi kegiatan tersebut. 

Jokowi juga gagal melindungi oposisi menyampaikan gagasan dan kritik. Masih sering oposisi dipersekusi dan negara absen di sana. Kasus yang menimpa Neno Warisman di Sumatra, misalnya. 

Sebenarnya tak perlu heran. Novel yang merupakan aparat negara saja tak bisa dilindungi, konon lagi oposisi.

Jokowi juga gagal berdialektika dengan oposisi. Seburuk apa pun narasi oposisi, harusnya Jokowi mampu berdialog dengan oposisi. Bahkan Jokowi seolah menggunakan kekuasaan untuk memberangus kebebasan berekspresi dengan UU ITE. Nawacita yang digemborkan, sekali lagi, sangat jauh dari Nawacita Soekarno.

Bahkan Jokowi diam ketika Ahok mengerahkan TNI/Polri untuk menggusur rakyat kecil. Jokowi juga diam ketika rakyat digusur demi proyek-proyek Meikarta. Ganti rugi yang didapat tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Jelas bahwa Jokowi lebih memihak korporasi daripada rakyat. Di desa Kertajati, 400 hektare sawah dan kebun beralih fungsi menjadi kawasan bandara. 

Jokowi juga gagal mendalami falsafah nasionalis Soekarno. Jokowi cenderung membuka pintu selebarnya untuk asing. Sebut saja proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang membolehkan Cina menggunakan tenaga kerja asal negerinya dengan alasan mereka donatur. 

Aksi 212 juga merupakan akumulasi kegagalan Jokowi merangkul mayoritas. Konon lagi merangkul dan melindungi minoritas, bahkan yang mayoritas gagal dilindungi Jokowi. 

Setidaknya sikap represif Jokowi kelihatan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Massa dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Harusnya Jokowi lebih mengedepankan dialektika ketimbang menyalahgunakan kekuasaan.

Dalam bidang ekonomi, Jokowi juga lebih senang berafiliasi dengan Cina. Contoh yang saya sebutkan di atas, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang tidak disukai menterinya sendiri. Menurut Jonan, dalam Undang-Undang Perkeretaapian, tidak dibenarkan ada fasilitas eksklusif untuk kereta umum. 

Alasan lainnya, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) harus melengkapi izin usaha penyelenggara prasarana layaknya rute kereta api. Sepertinya Cina menganggap remeh Jokowi. Untunglah Indonesia masih memiliki Jonan.

Fakta-fakta inilah yang harusnya menjadi bahan renungan bangsa ini, terutama Jokowi. Benarkah ia sejalan dengan semangat Soekarno yang nasionalis dan smart

Soekarno seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya dan bisa bekerja sama dengan lawan-lawan politiknya. Bahkan bila peristiwa 1965 tidak terjadi, barangkali PKI masih ada hingga hari ini.

Soekarno bisa bersama Islam konservatif, moderat, sosialis, namun antikolonialisme dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun. Sikap ini jauh berbeda dengan Jokowi yang mengklaim 'menghidupkan' kembali Soekarno. 

Meski beberapa tokoh Marhaenisme ada di sekitarnya, Jokowi gagal memberi peran kepada mereka. Jokowi larut dalam kapitalisme. Bersama bohir-bohir politik, ia telah mengkhianati Soekarno. 

Silakan tak setuju dengan pendapat saya. Bagi saya, tak layak lagi Jokowi menggunakan jargon-jargon Bung Karno!