Aktivis
1 bulan lalu · 677 view · 6 min baca menit baca · Politik 25732_16867.jpg
Foto: Nikkei Asian Review

Jokowi Jangan Gila

Sewaktu perayaan halalbihalal Presiden Republik Indonesia bersama para "aktivis 98" di Hotel Grand Sahid Jaya, Minggu (16/6/2019), Jokowi tampil menyampaikan sambutan berisi pernyataan yang cukup membuat kaget banyak orang. 

Bagaimana tidak? Saat itu Jokowi yang kebiasaannya menyalakan api optimisme, tiba-tiba mengatakan bahwa demi kepentingan negara, dirinya siap mengambil keputusan "gila" dan "miring-miring". Karena baginya, dirinya sudah tidak lagi memiliki beban.

Saya kutip lengkap dari Kompas: "Saya dalam 5 tahun ke depan insyaallah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi, keputusan yang gila, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan. Jadi saya tidak memiliki beban apa-apa."

Sulit bagi saya mengimajinasikan kata "gila" berarti "yang terbaik". Coba Anda bayangkan sendiri.

Apakah Jokowi sudah gila, berani mengambil keputusan-keputusan 'gila' di tengah pertengkaran Amerika dan Cina merebut takhta penguasa ekosistem pasar global? Apakah janji-janji yang diucapkan di masa lalu dan belum dilunasi bukanlah segumpal beban yang menjadi darah di dalam diri dan kelak mesti dibayar di masa depan? 

Dan jangan lupa, raut wajah ekonomi kita kusam, kesenjangan sosial masih menjulang, sedang berlangsung disintegrasi warga negara, Aceh ingin merdeka, individu dan kelompok xenophobis menjamur, korupsi dan nepotisme kian mencair dan belum kering.

Semestinya, sebagai pejabat eksekutif tertinggi, Jokowi merperkukuh optimisme yang selalu ia sendiri gaungkan, merekonstruksi sikap solider sesama anak bangsa, bukan malah menampilkan keberanian yang, bagi saya, prematur dan kecongkakan sikap demokrasi. 


Kecongkakan sikap demokrasi yang saya maksud adalah Jokowi meminta para "aktivis 98" untuk senantiasa memberikan kritik dan mengevaluasi kerja-kerja pemerintah yang sudah dikerjakan atau yang baru direncanakan. Namun, di sisi lain, banyak anak bangsa yang dipenjara karena memberi kritik (dengan berbagai tuduhan).

Misalnya, seorang anak bangsa yang cuma mengancam tanpa senjata dipenjara. Padahal sang naga tak perlu memangsa cicak atau nyamuk yang mengancam membunuhnya; dan membiarkan lawan politiknya dituduh makar.

Saya tidak peduli bagaimana istilah "makar" itu dipergunakan. Namun yang pasti adalah sikap seperti itu mirip Hugo Chavez dan sikap itu berbahaya bagi demokrasi. Apalagi keributan bukan di depan gedung DPR-RI atau di Istana Kepresidenan, tapi di depan Bawaslu yang artinya, ah sudahlah.

Indonesia Krisis Kepemimpinan Demokratis

Bangsa ini berdiri di atas dasar heterogenitas yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Bangsa yang besar tidak bisa dipimpin oleh manusia beride cetek, apalagi tidak adil atau gila sejak dalam pikiran. 

Diperlukan pemimpin yang bisa memanggil seluruh kelompok anak bangsa dari berbagai penjuru perbedaan dengan gagasan, merangkul dengan cita kenegaraan, bukan dengan mengajak makan siang dan ngopi malam.

Pilpres belum benar-benar selesai, kita tahu itu. Tantangan Jokowi hari ini adalah bagaimana memastikan anggapan publik terhadap dirinya tetap sebagai presiden tanpa embel-embel calon presiden; memastikan ucapan-ucapan para menterinya dipandang ucapan menteri dan menyingkirkan anggapan menteri itu adalah timses capres yang kebetulan menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi-JK periode 2014-2019; menjadikan dukungan pemilih dirinya melebur dengan suara orang-orang yang tidak memilihnya di kontesrasi Pilpres 17 April lalu.

Manakala hal-hal itu tidak bisa dibereskan, maka bisa dipastikan saat ini kita tengah mengalami kekosongan trust di lembaga-lembaga birokrasi-eksekutif, krisis kepemimpinan demokrasi yang dianggap merangkul semua cinta dan semua kemarahan. Hal itu bisa berdampak pada penegakan hukum yang tak dianggap "penegakan hukum" serta membuat masyarakat tak ragu satu sama lain saling mencibir dan gontok-gontokan.

Jokowi mesti tampil sebagai representasi prima. Hiraukan saja dulu Prabowo, BPN, dan segala persoalan "siapa menang-siapa kalah", kemudian masuk ke ranah yang lebih subtansial: menggunakan media konvensional dan sosial sebagai medium atau saluran untuk menerjemahkan misi pemerintahan dan visi keindonesiaan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Jelaskan ke masyarakat out come dan in come dari kebijakan yang telah diambil maupun yang sedang dipertimbangkan, sekaligus apa pengaruhnya pada masa depan Indonesia di dalam ruang pasar global, terutama konsekuensi dari perang dagang Amerika dan Cina terhadap Indonesia—mempersiapkan sumber daya kenegaraan yang unggul dan kemanusiaan yang berkelanjutan.

Kendati memulihkan kredibilitas bukanlah mudah, tak ada salahnya mencoba ragam opsi dengan berbagai macam kemungkinannya. Toh, politik adalah ilmu tertinggi, seni menjadikan yang mungkin menjadi tidak mungkin dan menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin.


Saya teringat perkataan Budiman Sudjatmiko di buku Anak-Anak Revolusi bahwa setiap diktator punya kuli intelektualnya masing-masing. Nah, ini bisa jadi satu cara mengembalikan kredibilitas seorang pemimpin. 

Maksudnya saya adalah Jokowi perlu menarik para kuli intelektualnya yang sudah dianggap cacat oleh publik, atau bahkan publik sangat membencinya—giring kuli-kuli berintegritas dan kaya khasanah, misalnya Budiman Sudjatmiko dan Rizal Mallarangeng, bisa juga para agamawan atau budayawan yang kredibel dan citranya masih baik di mata publik, untuk berakselerasi memulihkan trust pada pemerintah, khususnya Jokowi. 

Individu Wiranto, Ngabalin, dan orang-orang yang kerap statementnya membuat publik marah jangan dulu diberi ruang (membantu dari jauh lanskap kamera dulu), karena kebencian terhadap Jokowi banyak berasal dari orang-orang seperti itu. Sebab ada banyak orang di luar sana memandang citra diri si pembela merepresentasikan kualitas hal atau orang yang dibela.

Jokowi juga tidak perlu lagi menggunakan diksi-diksi kontroversi atau populer, karena ruang bagi jajak pendapat pupularitas sudah tertutup sejak tanggal 17 April 2019. Pun kita adalah bangsa yang beradab, optimis, kaya keragaman, yang manusia-manusianya mempunyai khasanah yang bersahaja, fleksibel, juga kuat.

Dengan demikian, bangsa ini (semestinya) mendambakan pemimpin yang mempunyai visi yang jauh ke depan, berintegritas, dan tak berkarang di cara-cara yang sudah-sudah.

Saya pikir Jokowi bukanlah sosok pemimpin yang suka berlaku sembrono, apalagi sampai menghasikan keputusan-keputusan "gila", kontrovesial iya. 

Jokowi adalah petarung yang tak terkalahkan. Sebagai yang tak 'terkalahkan", ia perlu memastikan bahwa bila tiba saat untuk ia pergi meninggalkan takhta kepemimpinannya, langkah pertamanya meninggalkan istana menjatuhkan banyak air mata karena merasa kehilangan dan hidup dengan cinta di hati banyak generasi, dan sebagai teladan dalam keabadian sejarah.

***

Setiap pemimpin selalu membutuhkan kejernihan pikiran, keteduhan hati, keluhuran keinginan, keadilan sosial, di setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan bersama. 

Keputusan yang diambil oleh Jokowi haruslah keputusan yang terbaik dengan segala konsekuensinya, tidak boleh yang paling "gila" di antara yang gila. Serta senantiasa mengingat (baca dengan nada seperti sedang membaca UUD, biar seru!):

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala anak bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas bumi nusantara harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan spirit bernegara, amanat pancasila, dan keadilan yang berperikemanusiaan.


Dan pemilihan presiden telah selesai kita laksanakan dengan selamat sentosa Presiden bertanggung jawab untuk mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan pengorbanan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, adil tanpa pilih kasih, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan dan kesetiaannya.

Kemudian, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kecuali cebong dan kampret, maka rakyat menugaskan presiden: Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saya malah meyakini, bila Jokowi dilantik untuk yang kedua kalinya sebagai presiden, tantangan yang akan dihadapinya makin berat, yaitu dirinya dan partai politiknya sendiri (PDIP) yang sekarang menguasai parlemen. Subjek opisisi berpindah ke pihak terdekat (bisa jadi), bukan lagi Gerindra dan PKS, jadi cukup sulit untuk mengatakan kepemimpinan Jokowi kali ini tanpa beban.

Bagaimanapun nanti dinamikanya Jokowi jangan "gila", penuh khidmat mengambil keputusan. Saya suka perkataan Jokowi yang mengatakan, "Pemimpin adalah ketegasan tanpa ragu." Tapi saya lupa dengar-baca kalimat itu di mana. Intinya, kalimat ini asyik dan punya daya tahan.

Artikel Terkait