Sekarang pasar dunia menjadi "terma" dalam perbincangan publik. Sistem-sistem kapitalis di aplikasi sebagai implisit “Jebssli terapan” di bidang industri dan pemasaran global. Harga-harga pasar—mulai dikendalikan. Dan distributor pasar juga—mulai di bekukan.

Semua itu adalah beserta kehendak, dan design yang dibawah dari tekanan, dan kendali kekuasaan dan kaum pemilik modal.

Dengan tujuan, konsep dan logika utilitarian—harga, dan pemasaran mereka. Itu dipakai dan dikendalikan oleh kekuasaan dan kaum pemilik modal. Agar suatu nantinya bisa mengendalikan sistem pasar, dan mekanisme jual beli pemasaran.

Sebab tanpa pembeli, penjual tak akan laku. Dan begitu juga dengan kekuasaan. Tanpa UU. Tak ada yang melanggar. 

Maka, Kenapa kekuasaan menciptakan UU cipta kerja. Dan UU Omnibus Law, UU Minerbal, dan atau UU yang dianggap relevan, sejalan dengan sistem pasar dan kaum-kaum pemilik modal yang besar itu. 

Karena ingin meraut aset, pendapatan, dan  investasi yang menguntungkan.

Misalnya, mencarter investor-investor asing masuk adalah delegasi kekuasaan untuk melegalkan hukum. “Dengan mem-barter kapital logistik”.

Nyaris ini terjadi terjadi pada abab ke-14 dan 15, di mana pada waktu itu. Semua pasar modal dari kekuasaan dan sistem politik itu tidak di perlakukan secara etis bagi kekuasaan dan kebutuhan publik.

Kenapa?

karena, kejujuran itu adalah tindakan etis yang bisa di mainkan secara kebohongan”.—Benjamin Franklin.

Sebagai Industri dan kaum pemilik modal besar. Perilaku moral, tentu banyak perihal dan tindakan yang harus di adili dalam pikirannya.

Terutama dalam hal distribusi materi dan penanaman modal untuk mencapai akumulasi politik dan volume ekonomi.

Misalnya, mengendalikan sektor-sektor kecil. Seperti yang terjadi pada abad 18 di lingkungan bisnis paling kecil di pedalaman Penslaviana. 

Yang pada saat itu hampir terancam. Karena hukum, dan sistem barter di hidupkan kembali.

Akhirnya, muncul bank yang di anggap "Center Operasional Unit".

Bank COU itu dianggap sebagai kebutuhan- kebutuhan para investor, customer, distributor dan para mavia hukum. Yang  memberikan keputusan melalui legalisasi transaksi penjualan dan pemasaran.

Dengan demikian  WTO muncul, World Wide Bank serta perusahaan-perusahaan di tingkat kelas regional juga lain-Nya muncul.

***

Bagi penguasa dan pemilik modal itu. Usaha dan upaya ini akan terus di lakukan oleh penguasa, selain pada pengembangan bisnis dan juga sebagai invasi politik militer dan keamanan negara.

***

Selanjutnya, saya tidak tahu. Apakah Indonesia ini adalah negara pasar, atau politik industri?

Pertanyaan itu, kalau di jawab akan mengeruak pasar, dan pikiran kita. Dan juga menakutkan industri kita.

Semacam bahwa negeri dan bangsa ini adalah sistem politik industri yang memiliki drama dan nilai budaya elektis tinggi.

Bagi kita, yang tidak cukup kuat perhitungan, angka dan matematis. Maka akan mudah terpeleset menerima kelumpuhan tantangan.

Baik di bidang ekonomi, maupun di bidang politik industri. Sebab hegemoni pasar , dan kekuasaan itu sangat bergantung pada kecepatan, dan pertumbuhan industri.

Artinya, kalau kita berperan sebagai “Penanaman Modal dan Pengembangan Pasar adalah Investasi Masa Depan Bangsa.”

Maka yang lebih utama kita ciptakan adalah memproduksi barang dan lapangan kerja. Sehingga hukum pasar, dan industri kapital. Itu tidak lagi bergantung pada sistem investor asing.

Dengan maksud bagi kita adalah—bebas investasi "boleh". Bila dampak akumulatif, tingkat /taraf bangsa naik angka sembilan dari negara-negara maju. Jika tidak!

apa yang Kemudian di harapkan?

Rakyat sekarang ini sudah cerdas. Mereka tidak lagi membutuhkan mekanisme politik, sistem politik industri. Yang extensinya berdampak besar terhadap bidang kemanusiaan.

Namun, bagi kelompok minoritas dan,—rakyat-rakyat jelata (proletariat), akan terus melawan.

Sebab, bagi mereka negara itu hanya berfungsi pada tahapan keamanan, hukum dan sosial justice, atau keadilan yang merata.

Kalau keadilan, misalnya hanya milik para Investor-investor asing. Bukan pemilik lahan. Bukan pemilik tanah. 

Maka tidak heran bagi kita. Mengatakan bahwa negara ini menganut sistem feodalisme.

Dengan tujuan adalah ekonomi di kuras. Lahan-lahan pemilik tanah sendiri. Sedikit digeser dan dikuasai.

Mereka ingat menguasai dan merampas secara menggelundung. Dalam artian pelan-pelan. Namun mematikan. Dan juga kebebasan expresi menyelutut, dialektika pendapat; lumpuh.

Jika negara terbelai akan oposisi dalam hal makna diatas.

“Maka bersiap-siaplah menjadi bangsa dan negara yang berkebodohan masal.”—Macievelli

Tahun 2014 ketika Jokowi mengesahkan bahwa sistem pasar. Itu bebas di buka seluas-luasnya.

Ia mengatakan kepada investor-investor asing. Bisa dan bebas untuk berinvestasi. Asalkan, setiap hasil alam harus di impor keluar negeri.

Baik bahan jadi, maupun bahan mentah. Termasuk tambah emas, batu bara dan hasil bahan-bahan mentah lainya. Seperti jagung, kopi, cengkeh, beras atau sejenis barang apapun lainya. Itu bebas di investor-kan ke asing. 

Coba kita analisis secara sederhana!

Kalau di Inggris yang lebih utama di bangunkan oleh negara adalah ATM pikiran bukan Pengembangan, Peningkatan dan Pemberdayaan Politik Industri.

Misalnya, kenapa revolusi Pasar dan Industri Kapitalisme pertama di Inggris terjadi pada tahun 1678; Crane Brinton?

Karena itu dianggap dapat menumbangkan dan meledakan ekonomi rakyat.