Ibarat seorang dokter, Presiden Joko Widodo nampaknya hanya menjual obat, namun tidak mendorong gaya hidup sehat dalam menangani terorisme. 

Aksi teror di Rutan Salemba cabang Mako Brimob, Depok, yang disusul pengeboman 3 gereja di Surabaya, mengundang reaksi keras dari Jokowi. Dia mengutuknya sebagai "tindakan pengecut" dan bahwa negara "tak boleh tunduk" kepada terorisme.

Jokowi pun mendorong revisi UU Terorisme, yang telah dimulai setelah bom Thamrin pada 2016, bisa segera rampung. Dia mengerahkan Menko Polhukam Wiranto untuk mengumpulkan Sekjen 7 partai koalisi pemerintah supaya sepakat merampungkan revisi itu. Tak tanggung-tanggung, Jokowi juga mengancam akan menerbitkan Perppu Terorisme jika proses di Parlemen lambat.

Proses panjang ini terasa begitu cepat: Istana, Mabes Polri, Parlemen, dan kelompok sipil, semua bersatu padu memberikan pandangannya. Diskusi dan seminar ramai digelar di mana-mana, sampai akhirnya kini revisi UU Terorisme sudah diketok DPR. Namun, sementara hiruk pikuk terjadi di Jakarta, kabar pilu kembali datang dari Lombok Timur, NTB, akhir pekan lalu.

Di Desa Greneng, sekelompok orang menyerang dan merusak rumah warga Ahmadiyah, mengakibatkan 21 perempuan dan anak serta 3 laki-laki dewasa kehilangan tempat tinggal. Warga Ahmadiyah itu tidak hanya kehilangan properti, namun juga mengalami trauma. Padahal aksi kekerasan oleh kelompok warga adalah perbuatan melawan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti yang sudah-sudah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan langsung mengutuk kejadian itu, menyatakan bahwa negara jangan tunduk pada kelompok intoleran. Namun, kecaman yang sama tidak kita dengar, tidak sepatah kata pun, dari Jokowi di Istana.

Terorisme Punya Gejala

Tidak ada penyakit, baik menular atau tidak menular, yang langsung jadi stadium 4. Semuanya pasti melewati sebuah fase awal yang bisa dideteksi gejala-gejalanya, dan kalau deteksi itu luput penyakit bisa berkembang ke tingkat diagnosa yang paling parah. 

Begitu pun dengan terorisme. Tidak ada manusia yang terlahir sebagai teroris. Tiap-tiap dari terpidana terorisme melewati sebuah proses yang bisa panjang atau singkat, mengadopsi dan menginternalisasi nilai-nilai, sehingga dapat memutuskan melancarkan serangan. Tidak satu pun manusia yang lahir dengan keinginan meledakkan bom, kecuali dia terpapar paham radikalis. 

Riset SETARA Institute pada 2016, yang dirilis usai bom Thamrin, menunjukkan terorisme berpangkal pada intoleransi. Hal ini sebetulnya tidak mengejutkan dan bukan sesuatu yang baru. Namun, justru itulah letak urgensinya: kenapa ini seolah lepas dari radar kecaman kita?

Riset tersebut mengungkapkan empat anak tangga menuju terorisme, yang entah secara kebetulan atau tidak, cocok dengan tingkat keparahan penyakit. Pertama, seseorang bergabung dengan kelompok intoleran; kedua, memilih jalan ekstrem; ketiga, terpapar paham radikalis; keempat, melancarkan aksi terorisme. Peneliti SETARA Institute Ismail Hasani menyebut bahwa "transformasi ini nyata" dalam diri Bahrun Naim, dalang bom Thamrin.

Empat fase itu tidak selamanya berjalan berurutan, kata Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, bisa juga dari intoleran ke radikal. Tak selalu juga orang intoleran menjadi pelaku teror. Namun, Bonar mengingatkan bahwa "pencegahan harus dimulai dari munculnya intoleransi di masyarakat."

Intoleransi memang tidak seluruhnya "naik level" menjadi terorisme. Namun, pada tingkatan tertentu, intoleransi menyediakan ruang bagi bibit terorisme tumbuh dan berkembang. Intoleransi membuat beberapa kelompok masyarakat diam jika ada serangan bom, mengatakannya sebagai pengalihan isu alih-alih mengutuknya.

Saya menyaksikannya sendiri pada sejumlah teman SMA dan kuliah saya di Bandung. Mereka adalah orang-orang yang awalnya mempraktikkan agama secara tekun, berpikiran terbuka, dan berteman dengan siapa saja dari berbagai latar belakang agama.

Belakangan, saya tidak dapat menerka persisnya kapan, mereka mulai mengatakan tak baik masuk gereja. Itulah ketika mereka mulai menjauh dari teman yang berbeda agama. Saat itu saya berpikir mungkin ini dinamika pertemanan semata. Namun, perkiraan saya meleset karena ketika ada serangan terhadap gereja, Syiah, atau Ahmadiyah, mereka menyatakan itu boleh-boleh saja karena dalam rangka membela agama. 

Teman-teman saya memang bukanlah Dita, pelaku bom Surabaya. Mereka mungkin berhenti hanya sampai tahapan prasangka. Mereka tidak berubah menjadi teroris yang siap merakit bom dan meledakkannya. Namun, tetap ini juga mengancam kebinekaan kita. Sebab pendapat-pendapat mereka telah menyokong alam pikir yang mensahkan aksi kekerasan, terlebih dalam hal ini atas nama agama.

Dulu saya berpikir bahwa sikap teman-teman saya itu boleh-boleh saja. Namun, seiring dengan berbagai aksi teror yang melanda Indonesia, kita sepatutnya membenarkan kacamata kita. Bahwa terorisme tidak hanya paralel dengan intoleransi, tapi juga disuburkan olehnya.

Kekhawatiran kita memiliki basis data yang jelas. Riset Wahid Foundation mengungkapkan, dari 1.520 responden, sebanyak 59,9 persen punya kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi kelompok agama non-muslim, etnis Tionghoa, dan lainnya.

Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada 2011 mencatat 63,8 persen siswa bersedia terlibat dalam penyegelan rumah ibadah penganut agama lain. Kajian ini dilakukan terhadap 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri.

Dari prasangka dan kebencian, ada pula yang telah termanifestasi menjadi aksi intoleran. Komnas HAM mencatat, kasus kekerasan atas nama agama terus terjadi dari tahun ke tahun. Berturut-turut terjadi 74 kasus (2014), naik ke 87 kasus (2015), dan hampir 100 kasus (2016).

Aksi intoleran ini berupa larangan aktivitas keagamaan, perusakan rumah ibadah, intimidasi, dan lainnya. Angka-angka ini, selain menunjukkan tren peningkatan, juga terus menumpuk. Nyaris tak ada kasus yang dirampungkan dalam kerangka penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak sipil korban. 

Jangan lupa: penyegelan GKI Yasmin di Bogor dan HKBP FIladelfia meski keduanya dinyatakan sah oleh pengadilan. Lalu Ahmadiyah di Lombok dan Syiah di Sampang yang sampai sekarang harus mengungsi setelah terusir dari rumahnya sendiri. Kemudian Tolikara, perobohan gereja di Singkil, dan ratusan kasus lainnya. Butuh berapa kasus lagi sampai gejala ini mendapatkan perhatian?

Mempromosikan Gaya Hidup Sehat

Ibu saya mengalami pembengkakan jantung beberapa tahun lalu. Dokter memang memberinya obat, tapi tak lupa menganjurkannya untuk berjalan kaki setengah jam setiap hari.

Dengan rutin minum obat dan melakukan anjuran dokter, kondisi jantung ibu saya membaik dan dia lebih bugar. Penyembuhan ini dilakukan lewat dua cara yang berkaitan: obat dan gaya hidup sehat.

Sama halnya dengan terorisme, kita perlu melakukan dua pendekatan. Kalau obat terorisme adalah penegakan hukum dan revisi UU, maka gaya hidup sehatnya adalah menghapus intoleransi dari bumi pertiwi. Keduanya harus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan.

Langkah tegas Presiden Joko Widodo mendorong penegakan hukum dan percepatan revisi UU Terorisme memang patut diapresiasi. Namun, sudah saatnya dia melebarkan fokus dan memasukkan intoleransi juga sebagai masalah. Bahwa intoleransi punya irisan yang besar dengan terorisme, dan karenanya perlu mendapat perhatian yang sama tingginya.

Sikap dan aksi Jokowi sangat dibutuhkan. Jokowi harus menindak kepala daerah yang tunduk pada tekanan kelompok intoleran. Dia harus bersikap tegas kepada aparat kepolisian yang tidak melindungi kelompok minoritas dan malah membiarkan terjadinya aksi kekerasan.

Jokowi juga harus segera mencicil pekerjaan rumah: menyelesaikan tumpukan kasus dan meninjau ratusan peraturan diskriminatif. Hanya dengan demikian Jokowi dapat menyelesaikan terorisme dari gejalanya dan sampai ke akar-akarnya. 

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Menghapus intoleransi lebih baik daripada menangkap teroris yang melancarkan aksi.