Politik jelas bukan adegan film sinematik. Ada yang berperan sebagai orang baik (protagonis) dan ada pula yang berperan sebagai orang jahat (antagonis) dengan akhir cerita, narasi kebaikan akan selalu menang melawan orang-orang jahat.

Pada masa-masa kampanye, bagi pendukung Prabowo, Jokowi jelas adalah sosok antagonis karena pelbagai alasan buruk yang dilekatkan padanya melalui kampanye negatif.

Sebaliknya, bagi pendukung Jokowi, justru Prabowo-lah antagonisnya karena pelbagai argumentasi negatif yang dilekatkan pada sosok pribadi dan masa lalunya : dituding pelanggar HAM, dicap otoriter dan dianggap bagian dari sejarah trah kekuasaan Orde Baru.

Jokowi dua kali menang head to head melawan Prabowo di Pemilu. Selepas Pilpres 2014, Prabowo jelas tidak mengambil porsi kekuasaan di kabinet Jokowi. Sementara, selepas Pilpres 2019, meski belum, masih menunggu pelantikan minggu depan, potensi masuknya kader Partai Gerindra pada kabinet di periode kedua Jokowi ini sangat terbuka lebar.

***

Jokowi dan Prabowo akhirnya bertemu (11/9). Pertanyaannya, pada saat membicarakan peluang untuk masuk kabinet kemarin, siapa yang menjadi sosok protagonis dan siapa pula sosok antagonis ?

Kita tentu tidak akan bisa menjawabnya. Karena memang, di politik tidak ada peran-peran tersebut. Di politik, utamanya berkaitan dengan kekuatan di parlemen pasca reformasi, seluruh dilema presiden akan berujung dari kompromi ke kompromi.

Megawati mungkin satu cerita yang berbeda. Dua kali kalah di Pilpres 2004 dan Pilpres 2009 melawan SBY, dua kali pula Ia menolak masuk kabinet. Jangankan untuk masuk kabinet, bertemu presiden terpilih (SBY) saat itu, Megawati terlihat tak begitu tertarik.

Total (10) tahun dari tahun 2004-2014, PDI Perjuangan puasa berada di kekuasaan eksekutif nasional. Baiknya, bagi PDI Perjuangan pada 2014 lalu mereka menang Pileg dan Pilpres sekaligus. Pun sama dengan PDI Perjuangan, jika dihitung sejak 2009, sudah 10 tahun pula Partai Gerindra puasa berkuasa. Saat Partai Gerindra dan Prabowo mulai ikut pemilu pertama kali tahun 2009.

Asumsinya, jika Partai Gerindra mengambil posisi diluar pemerintahan di periode 2019-2024 ini maka akumulasinya Partai Gerindra akan 15 tahun menjadi oposisi pemerintahan.

***

Bagi Partai Gerindra ini tentu dilema. Linear dengan dilema yang dimiliki Partai Gerindra, Jokowi pun sama dilemanya degan partai berlambang garuda tersebut.

Dilema Jokowi cukup beralasan, sebab dirinya bukan pemimpin partai politik yang ada di parlemen saat ini. Artinya, Jokowi tidak bisa mengkontrol langsung partai-partai politik pendukungnya. Pilihannya tidak banyak, apalagi saat ini, Jokowi dihadapkan pada pilihan yang amat sulit terkait isu RUU KUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan dan RUU Permasyarakatan yang berbenturan langsung dengan partai-partai politik di parlemen. Hingga Jokowi dalam sikapnya, meminta DPR menghentikan sementara pembahasan RUU KUHP dan mempertimbangkan Perppu untuk RUU KPK. Itu baru sedikit kasus, pun potensi gesekan di parlemen untuk 5 tahun kedepan akan lebih kuat lagi.

Apakah Jokowi akan memilih berkompromi dengan elit partai politik atau berpegang teguh pada prinsip presidensialisme ?

Tentu berkompromi adalah pilihan terbaik Jokowi, utamanya dalam logika kekuasaan dalam sistem presiden multipartai. Namun, harus dicatat pula, pilihan kompromi yang dipilih Jokowi akan berdapak negatif, utamanya berpotensi mereduksi kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan di Indonesia.

Jangan heran kedepan, bila presiden terlihat kurang tegas, sangat akomodatif terhadap partai politik dan rutin berkompromi dengan elit partai pada pelbagai kebijakan yang akan diambil.

Meskipun memang, jika kita menghitung persentasi  kursi di DPR pendukung pemerintah dengan potensi masuknya Partai Gerindra dan Partai Demokrat bersama PDI Perjuangan + Golkar + Nasdem + PKB dan PPP adalah 74,86% kursi di parlemen. Justru,  tak berdampak linear pada efektivitas pemerintahan Jokowi di periode keduanya karena banyaknya kepentingan partai politik yang harus di akomodasi.

Tidak hanya itu saja, jika koalisi ini terjadi maka perekat koalisinya sangat rapuh. Sebabnya, partai-partai memiliki platform, ideologi, visi dan misi yang sangat berbeda pula. Membuat presiden tidak bisa secara otonom membuat kebijakan dan selalu harus berkonsultasi dengan partai politik pendukung pemerintah.

****

Akhirnya, saat ini saya menghayalkan, andai Partai Gerindra masuk ke kabinet Jokowi dan mengutus Fadli Zon mengisi pos menteri pertanian. Misalnya : suatu waktu, di masa mendatang dijadwalkan akan dilakukan rapat kabinet oleh Jokowi di Istana Negara. Pada saat yang bersamaan, Prabowo meminta Fadli Zon ke Hambalang untuk urusan yang sangat penting terkait internal partai.

Pertanyaannya : Sebagai pembantu presiden (menteri) dan kader Partai Gerindra, kemana Fadli Zon akan pergi ? ke Istana Negara atau ke Hambalang ?

Tidak perlu kita jawab, hanya menteri tersebut dan Tuhan yang tahu kemana seorang menteri akan sangat loyal dan patuh.

Karena potensi loyalitas ganda pasti akan terjadi kedepan. Tidak hanya untuk Partai Gerindra (jika bergabung) atau Partai Demokrat (jika bergabung) tapi juga untuk partai koalisi lainnya. Pilihan logisnya memang, hanya dari kompromi ke kompromi sebab tidak mengakomodasi kepentingan partai politik juga bukan pilihan yang baik, utamanya dalam sistem multi-partai.