Apa yang Anda pikirkan jika di rumah Anda mati listrik? Kebanyakan orang pasti menjawab susah. Ya, memang benar susah seperti orang yang kelaparan. Listrik menjadi sarana yang paling utama dan yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Tanpa listrik, semua alat yang kita gunakan akan seperti sampah yang tidak ada gunanya lagi.

Tetapi, apakah Anda bayangkan jika listrik yang Anda gunakan bisa membuat orang lain sengsara? Dalam satu tayangan yang cukup apik memperlihatkan betapa buruknya sistem pemerintahan dalam menangani soal listrik. Film yang berdurasi hampir satu setengah jam ini benar-benar membuka batin saya dan bertanya, “Apa aku sedang bermimpi?”

Memang benar, apa yang saya tanyakan, apakah saya sedang bermimpi? Selama ini saya tidak sadar kalau saya menggunakan listrik dengan tidak bijak dan seenaknya asal bayar dengan tertib, tetapi ada permasalahan di balik stopkontak yang ada di dinding rumah. Salah satu penyumbang besar listrik ialah dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Ketika saya mendengar PLTU, yang ada di pikiran saya, PLTU adalah pembangkit yang mengutamakan uap air, tetapi itu salah. PLTU bahan baku utamanya ialah batu bara. Batu bara yang ditambang kemudian dibakar oleh PLTU dan asapnya digunakan untuk menggerakkan turbin.

Tetapi, dengan adanya PLTU, ini membuat beberapa pencemaran lingkungan yang membuat orang menjadi ‘sengsara’. Mengapa demikian? Karena dengan adanya asap yang dihasilkan oleh PLTU, ini membuat kualitas udara yang makin buruk. Dalam film tersebut, ada salah satu warga yang terkenal penyakit asma kronis akibat setiap hari menghirup udara kotor.

Selain pencemaran udara, di daerah PLTU yang sebagian besar di bibir pantai membuat ekosistem yang ada di pantai menjadi rusak akibat lalu lalang kapal-kapal tongkang yang mengangkut batu bara ke PLTU. Itulah yang membuat masyarakat menjadi ‘sengsara dengan adanya PLTU.

Kemudian beralih ke dalam tambang batu bara. Di daerah Kalimantan, terdapat banyak kawasan penambangan batu bara. Dalam penambangan batu bara, semua lahan milik masyarakat sekitar diambil oleh perusahaan besar untuk digali dan diambil batu baranya.

Dengan diambilnya tanah masyarakat, masyarakat yang awalnya bertani sekarang tidak dapat bertani. Ia hanya dapat menanam timun. Kemudian, ada pencemaran lingkungan yang membuat mereka resah. Mereka mandi dan minum dengan air yang cukup kotor dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Selain pencemaran lingkungan setelah para perusahaan menggali lubang untuk menambang batu bara, para perusahaan tidak mereboisasi atau menutup kembali lubang galian. Lubang dibiarkan menjadi ‘taman hantu’ hingga lubang layaknya seperti danau. 

Parahnya, lubang tersebut sangat berdekatan dengan sekolah. Hal inilah yang menjadi saya resah dan miris melihatnya. Ada salah satu korban anak SD yang tercebur di dalam lubang tersebut dan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan maupun pemerintah.

Dalam film tersebut, diceritakan bahwa pemerintah hanya ikut ‘prihatin’ dengan kejadian tersebut. Malahan pemerintah mengeklaim ‘itu, kan, nasibnya dia, ikut prihatin lah’. Bagaimana menurut Anda? Miris, kan?

Hal ini diperkuat dengan pernyataan presiden Jokowi yang melimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Tetapi, di lapangan, yang terjadi ialah mengabaikan begitu saja.

Kemudian yang menarik dari film tersebut ialah semua saham yang dimiliki oleh perusahaan tambang batu bara, sebagian besar adalah para jenderal-jenderal TNI yang sudah purna tugas. Ia ‘berkedok’ kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, agar terus diberi izin supaya pemerintah mengiyakan apa yang telah diminta oleh para jenderal-jenderal tersebut.

Lalu apa yang dapat dipetik dalam film tersebut? Dari film tersebut, banyak menayangkan kejadian-kejadian negatif atas buruknya pemerintahan Indonesia saat ini. Apalagi tayangan itu diunggah di situs YouTube sehari menjelang pilpres dan pileg. Ya, sungguh miris melihat semua kejadian yang sesungguhnya terjadi.

Saya dapat menarik kesimpulan. Semua partai politik di Indonesia, entah baru atau entah lama, semua mengedepankan self interest (kepentingan diri), bukan common good (kebaikan bersama). Mengapa demikian? Karena di balik nama parpol di seluruh politik Indonesia, ada kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipisahkan. 

Misalnya saja, Prabowo dan Sandiaga Uno. Mereka berdua memiliki kekayaan yang hasilnya dari saham pertambangan batu bara. Mereka memiliki uang yang cukup besar untuk dapat menguasai negeri ini tanpa melihat kepentingan rakyat.

Joko Widodo pun demikian. Walaupun anak-anak Jokowi tidak masuk dalam anggota politik, tetapi ia menjadi pemegang saham di perusahaan milik ayahnya. Ternyata selama ini perusahaan Jokowi tidak hanya bergerak di bidang mebel, tetapi sebagian besar saham ada di pertambangan batu bara.

Masyarakat awalnya tidak tahu bahwa di belakang Pak Jokowi ada kepentingan apa. Kepentingan individu atau keluarganya mungkin, atau kepentingan parpol juga dapat. Kepentingan-kepentingan individu inilah yang harus dipecahkan. Dalam kontrak sosial JJ Rousseau, bonum commune (kebaikan bersama) dapat dibangun atas dasar kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi.

Dengan demikian, sama saja mereka berdua ini sebenarnya. Sama-sama buruk. Tetapi mau bagaimana lagi, kita memang harus memilih mana yang menurut kita baik. 

Ya, semoga lima tahun ke depan, kita punya pemimpin yang meminimal kepentingan pribadi, baik itu kepentingan diri sendiri, keluarga, atau parpol yang mengusung, tetapi memaksimalkan kepentingan orang banyak demi terwujudnya Indonesia sejahtera.