3 minggu lalu · 198 view · 4 menit baca · Politik 50852_78868.jpg
@jokowi

Jokowi dan Altar Pertarungan Politik Kita

Dum vita est, spes est (Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan).

Kalimat itu kerap diucapkan Marcus Tullius Cicero dalam setiap orasinya. Cicero memang demikian. Ia orator yang ulung, hingga banyak yang percaya padanya untuk ragam profesi, baik sebagai guru, filsuf, hingga konsultan.

Pun demikian soal kemampuan retorika, ia sangat bagus, mendekati sempurna malah. karena ia mampu menghipnotis publik Romawi di sekitaran abad 40 SM untuk tetap menjadi bangsa optimis. Penyebabnya adalah soal keberhasilan Cicero menggagalkan oknum politisi yang ingin mengganti sistem Republik Romawi menjadi aristokrasi.

Tak jauh dari kisah Cicero, pada abad ke-18, sejarah dunia mencatat nama Napoleon Bonaparte yang terkenal karena kecerdasannya dalam berdiplomasi dan berperang hingga mampu menguasai seluruh daratan Eropa.

Pada ruang, gelanggang, dan waktu yang terpisah, baik Cicero maupun Napoleon adalah dua karakter yang berbeda. Namun, mereka bersepakat soal kekuatan karakter dan personal pemimpin menjadi fondasi utama dalam memenangkan pertarungan, bukan soal kemampuan berperang dengan senjata.

Jokowi tentu saja berbeda dengan keduanya. Jokowi seorang penganut peacemaking, mengupayakan diplomasi dalam setiap persoalan yang dihadapi; mengutamakan dialog di atas segala pertikaian daripada jalur militer yang penuh kekerasan.


***

Secara karakter individu kepemimpinan, Jokowi sangat kuat. Ia datang dari tradisi abangan, mengutip Clifford Geetz (1960). Jokowi memiliki gaya yang autentik: gaya bicara yang terlihat terbata-bata dan tidak terlalu gagah secara busana yang dianggap banyak orang sebagai kekurangan.

Namun, kelemahannya itu terkombinasi dengan etos kerja seorang pedagang, karena dirinya adalah pengusaha yang berani mengambil risiko dan bekerja secara cepat. Semua terkonversi menjadi kekuatan baru, yang membuat banyak orang dari kelas bawah merasa terwakili olehnya. Jokowi adalah kita.

Jokowi adalah antitesis dari Susilo Bambang Yudhoyono, presiden 10 tahun Indonesia. Sosok yang digantikan Jokowi, yang berasal dari kaum priyayi, terlihat lebih tertata, presisi, dan terlihat perfeksionis.

Pun demikian dengan Prabowo, penantang rutin Jokowi di Pilpres, yang berasal dari keragaman di internal keluarganya, yang menampilkan ketegasan karena latar belakang militernya banyak di medan tempur.

Prabowo, pada dua edisi pilpres terakhir, berpasangan dua sosok karakter yang berlatar belakang nyaris sama sebagai pengusaha, yaitu Hatta Rajasa dan Sandiaga Uno

Bedanya, Hatta Rajasa, sejak reformasi, sudah bergabung dengan partai islamis, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Hingga secara struktural banyak bersentuhan dengan kelompok Muhammadiyah. Dan Sandiga Uno yang bersekolah di sekolah Katolik Pangudi Luhur dan melanjutkan sekolahnya ke Amerika Serikat (AS) lalu bergabung dengan Partai Gerindra.

***

Tanpa debat, sebenarnya, baik PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sejatinya adalah partai politik yang sama secara ideologi, yaitu partai nasionalis. Namun, sejak Pilkada DKI Jakarta 2017, persepsi masyarakat akan Partai Gerindra teridentifikasi sebagai partai islamis,bukan partai nasionalis. 


Pun sebaliknya dengan PDI Perjuangan yang mendapatkan framing label politik yang sangat tidak mengenakkan pascakasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pada upaya mengikis persepsi yang buruk ini, membuat tak ada pilihan bagi partai-partai politik pengusung 01 memasangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin di Pilpres 17 April 2019 lalu. Kiai Ma'ruf Amin sangat jelas datang dari kalangan santri. Sosok ulama berkarisma, santun, dan berpengaruh di Nahdlatul Ulama (NU) ini menjadi pasangan yang ideal secara elektoral.

Namun, tentu saja, tantangan terbesar ke depannya adalah bagaimana keduanya berjalan jika konsepsi bernegara tidak terpisah dari beragama. Karena sudah pasti, pada konsepsi kekuasaan, presiden akan memerintahkan wakilnya dalam proses pekerjaaan rumah bangsa.

***

Pilpres telah usai. Pelbagai lembaga survei telah menempatkan angka hitung cepat (quick count) untuk keunggulan Jokowi-Maruf sebesar 54 - 55%, berbanding dengan persentasi suara Prabowo-Sandi di angka 45 - 46%.

Jokowi pun telah paripurna dalam tapak demi tapak, jalan demi jalan pertarungan politik yang dilaluinya. Dua kali menang menjadi Walikota Surakarta, satu kali menang untuk Gubernur DKI Jakarta, dan dua kali pula terpilih menjadi Presiden RI.

Pada rangkaian pertarungan yang dijalani oleh Jokowi, tentu saja yang terberat adalah Pilpres tahun ini, meski statusnya sebagai petahana. Sebab, pada altar pemilihan presiden tahun ini, gelanggang yang dimasukinya sudah tercemar politik identitas.

Politik identitas yang bersenyawa dengan kebangkitan populisme kanan dan era pascakebenaran (post-truth), yang mana setiap pemilih sudah terfragmentasi mengikuti afirmasi dan dukungan sesuai dengan keyakinannya, bukan lagi berbasis data yang objektif sebagai rujukan pengetahuan.

Harapan kita bersama, setelah Jokowi terpilih, setelah rangkaian pertarungan politik yang melelahkan, adalah perlunya rekonsiliasi secara fundamental. Alasannya, bangsa ini akan menyambut era politik baru, di era Revolusi Industri 4.0, dan bonus demografi yang mulai kita nikmati pada tahun 2025 - 2035. 


Artinya, periode kedua Jokowi ini, mengutip istilah WW Rostow (1999), adalah masa-masa lepas landas sebelum kita memiliki presiden baru di tahun 2024.

Ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Tri Risma, Puan Maharani, Nurdin Abdullah, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Chairul Tanjung, Gatot Nurmantyo, hingga Prabowo Subianto (jika masih mau bertarung). Artinya, dengan nama-nama ini, lima tahun lagi, kita akan surplus tokoh bangsa.

Ini jelas tentang harapan kita bahwa rumah kebangsaan kita sangat kaya akan karakter yang autentik. Pun hal ini menjadi fondasi yang penting dalam pencapaian kebajikan dibandingkan reduksi perjuangan politik demi kuasa semata.

Artikel Terkait