Pilpres 2019 lalu membuahkan polarisasi kubu yang sangat kuat. Kita semua tahu, saat itu ada pihak yang tetap ingin petahana Jokowi sebagai presiden dua periode, dan ada pihak yang selalu mengobarkan semangat “2019 Ganti Presiden”.

Begitu juga beberapa Ormas Islam besar yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali mereka, juga harus terseret arus politik yang sempat membuat rakyat geger.

Nahdhatul Ulama yang notabene-nya adalah Ormas Islam terbesar di Indonesia, dari kebijakan dan arah dukungan terlihat condong ke kubu Jokowi. Sementara Front Pembela Islam yang selama ini memang terkenal agak “tegas” serta jemaah 212, bahkan sampai mengadakan Ijtima’ Ulama versi mereka untuk mendeklarasikan kubu Prabowo untuk presiden baru.

Dalam konstelasi isu politik tersebut, disusul dengan banyaknya kejadian penangkapan beberapa ulama mulai dari Habib Bahar bin Smith hingga yang baru-baru ini Nur Sugiyono atau Gus Nur, maka muncul istilah “kriminalisasi ulama” yang dituduhkan Ormas tertentu pihak oposisi kepada pemerintah.

Seakan ada konspirasi untuk membuat ulama tampak seperti kriminal di mata publik.

Bahkan, Habib Rizieq Shihab pun pernah terkena fitnah kasus chat yang-maaf- tidak senonoh. Kasus tersebut sempat diproses oleh kepolisian meskipun akhirnya lenyap saat Habib Rizieq menetap di Saudi selama beberapa tahun.

Terlepas dari itu semua benar atau tidaknya, di mata sebagian masyarakat, mulai terbentuk stigma pada sikap "khusus" pemerintah terhadap sebagian Ormas Islam, apalagi yang sampai sekarang masih oposisi. Kok pemerintah suka nangkepin ulama ya? Begitulah stigma yang tesebar di masyarakat. Terutama di media sosial yang selalu ribut.

Dari stigma tersebut, pemerintah seolah-olah “sengaja” menjegal siapa pun ulama yang yang dalam ceramahnya atau dakwahnya, terlalu jauh menyinggung soal politik praktis dan pemerintahan. Stigma tersebut tentu makin kuat ketika dapat dilihat langsung banyaknya ulama yang ujung-ujungnya dijebloskan ke penjara karena agak kepeleset atau bahkan sengaja ngoyaki hasil kerjanya pemerintah.

Terlebih dari itu, bahkan sampai ada beberapa pihak yang sempat menyebut bahwa pemerintah Jokowi kurang pro-Islam. Meskipun itu hanya pendapat belaka, tapi stigma tersebut terlanjut menyebar di beberapa kalangan.

Nah, sampai sekarang kritik pada pemerintahan Jokowi dari kubu Ormas Islam yang berdiri di garis oposisi, seakan terus menghujani pemerintah, meskipun calon presidennya lalu sudah join pemerintahan. 

Misalnya, Ustaz Haikal Hasan yang biasa dipanggil Babe Haikal, dalam sebuah video mengkritik kebijakan pemerintah yang tetap menggelar Pilkada saat pandemi, lalu dilanjutkan dengan acaman “Kalau Pilkada tetap digelar, kita juga tetap gelar reuni 212, bahkan lebih besar.” Katanya.

Apalagi, kini pimpinan Ormas yang paling dianggap keras terhadap kebijakan pemerintah, dan kritikannya selalu membuat telinga “kepanasan”, yaitu FPI, telah kembali dari Arab Saudi. Ya, memang selama ini Habib Rizieq dan kelompoknya selalu “mengaum” bagai singa kalau ada tercium bau amis dalam kinerja pemerintah.

Baru kepulangannya saja, pemeritah sudah dibuat repot oleh kelompok Habib Rizieq serta pendukungnya yang berjubel menunggu kedatangan beliau di bandara. Tak lama setelah itu, Habib Rizieq pun kedapatan menghadiri dan memberikan ceramah pada sebuah acara maulid Nabi dengan massa yang juga berdesak-desakan.

Tentu saja dari situ sudah ada pelanggaran berupa protokol kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti jaga jarak dan sebagainya. Lalu kedepan harus berapa banyak lagi acara berdesak-desakan di tengah pandemi yang mewabah ini?

Kepikiran nggak kalau nanti, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab tersebut menggerakkan massa untuk menghadiri Reuni 212? Sudah klir itu kumpulan massa yang tidak bisa dibendung lagi. Kalau dilihat dari sebelumnya, Reuni 212 yang tidak dihadiri beliau saja segitu buanyaknya, bagaimana kalau beliau hadir? Ambyar itu Monas.

Kok saya merasa kedepannya pemerintah akan semakin dibuat repot ya sama Ormas ini. Dalam benak saya, akan ada banyak clash atau gesekan antara Ormas Islam oposisi dan pemerintah Jokowi. Akan ada banyak hal yang jadi sorotan dan akan terjadi ketidakstabilan politik yang menambah beban negeri yang sedang sakit terkena wabah ini.

Akankah ada huru-hara seperti aksi 212 lagi? Akankah ada istilah “kriminalisasi ulama”  lagi? Akankah ada demo yang lebih besar daripada demo Omnibus law? Terlebih lagi, Moeldoko, sebagai kepala Staff khusus kepresidenan dalam pidatonya menyebutkan tidak ada yang namanya “Rekonsiliasi” antara pemerintahan Jokowi dan kelompok Habib Rizieq Shihab, karena memang tidak ada permusuhan sebelumnya.

Namun, walaupun dari pernyataan istana seakan-akan tidak ada yang namanya “permusuhan” diantara mereka, publik tetap menganggap masih ada percikan api yang bisa-bisa nanti membesar.

Salah satu contoh saja, ketika kepulangan Habib Rizieq lalu, saat semua pendukung Habib mengunggah foto bersama beliau, ternyata foto tersebut langsung diblokir oleh Facebook. Dan itu tidak hanya berlaku pada satu dua pendukung saja, namun semua pendukung Habib Rizieq diblokir unggahannya.

Dari pemblokiran unggahan foto Habib Rizieq tersebut, banyak netizen supporter Habib yang seolah menyalahkan dan menuduh pemerintah Indonesia yang jadi dalang itu semua. Seolah-olah, ketidaksukaan pemerintah pada Habib Rizieq menjadi sebab diblokirnya foto Habib di Facebook. Sehingga, masih terasa aura dan suasana “clash” antara pemerintah dan Ormas Islam pimpinan Rizieq tersebut.

Dari sini, nampaknya Presiden Jokowi perlu melangkah dengan bijak. Mumpung keadaan masih kondusif, perlu adanya tindakan dan kebijakan untuk menenangkan berbagai macam pihak yang berpotensi untuk bergejolak.

Presiden Jokowi harus merangkul pihak Ormas tersebut sebagaimana ia telah merangkul partai politik yang sebelumnya oposisi atau rival politiknya, agar dapat menciptakan suasana bernegara dan pemerintahan yang terasa “adem” di mata masyarakat.

Maka dari itu, RUU Minuman Beralkohol adalah salah satu langkah cerdas pemerintah. Kalau saja Presiden Jokowi dapat mengambil momentum dan menbuat RUU tersebut lolos, itu akan jadi lompatan politik yang dapat sedikit menyeimbangkan tekanan oposisi. Setidaknya, Ormas Islam yang selama ini selalu sibuk ngerecoki soal pemerintah bisa sedikit lebih bersimpati lah.

Disini, RUU-Minuman Beralkohol yang memang sejalan dengan ajaran Islam, jelas sangat disetujui oleh semua Ormas Islam dan anggotanya. Kebijakan tersebut sudah barengtentu dapat menarik simpati untuk Presiden Jokowi, seandainya beliau benar-benar dapat memanfaakan momentum ini hingga berhasil mengesahkannya. Jokowi seharusnya tidak perlu menunggu demo akbar berjilid-jilid sebelum RUU Minol diresmikan, seperti aksi 212 atau demo Ciptaker lalu.

Selain itu, dengan RUU-Minol ini, stigma-stigma yang sebelumnya disematkan kepada Presiden Jokowi oleh Ormas Islam oposisi, akan berkurang. Jika ditarik lebih jauh lagi, istilah yang bisa bermakna seolah-olah “tidak pro-Islam” tersebut, setidaknya tidak lagi disebut-sebut sebagai alasan politik.