Sewaktu saya mendengar berita bahwa NASA, lembaga antariksanya Amerika Serikat yang menyajikan citra landsat multitemporal malah mengingatkan ke beberapa penelitian yang pernah saya lakukan.

Perkembangan pesat DKI Jakarta dan wilayah penyangganya yang kini berwujud pula sebagai wilayah perkotaan, sebagaimana gambaran citra satelit Landsat dari NASA Image of the Day yang ditayangkan pada bulan Mei 2021 (20/05).

Kemudian ramai di Indonesia pada pertengahan Juli 2021, disampaikan ulang oleh Joe Biden pada akhir Juli 2021 (30/07).

# Indonesia dibangunkan dari tidurnya oleh NASA dan Joe Biden

Citra perkembangan bentuk perkotaan wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dinarasikan oleh berbagai media bahwa Jakarta akan tenggelam. Kemudian, ditambah saat Joe Biden menegaskan melalui pidatonya bahwa Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi.

Makin memantik kesadaran seluruh elemen bangsa ini bahwa terdapat tantangan geografis yang sedang dihadapi bersama, terutama di Ibu Kota berikut kota-kota pesisir lainnya.

Pakar ITB pun turut mengingatkan bahwa bukan hanya DKI Jakarta yang perlu diperhatikan. Megawati pun turut pula mengingatkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo agar memperhatikan wilayah kota-kota pesisirnya.

Climate Central, lembaga non-profit independen yang konsen dengan perubahan iklim juga membuat peta berbasis web yang menggambarkan potensi tenggelam wilayah di Indonesia.

Meskipun, sebenarnya gambaran pemodelan tersebut perlu dicermati lebih dalam terkait parameter dan batasannya. Tentunya, kajian dari NASA, Pakar ITB, Climate Central, dan mungkin sejumlah peneliti lainnya menjadi pemantik kesadaran kita bersama. Ada ancaman di wilayah kota-kota pesisir Indonesia.

Saya pun turut merasa dibangunkan hingga akhirnya sempat membongkar sejumlah penelitian yang pernah terlibat di dalamnya.  Terlebih, Joe Biden pun menyangkutkan tenggelamnya Jakarta dengan kepindahan Ibu Kota.

Selain itu, Joe Biden juga menyampaikan bahwa pertanyaan yang dilontarkannya merupakan pertanyaan strategis sekaligus pertanyaan lingkungan. 

# Cerita Menelisik Wilayah Pesisir Jakarta, Kenali Tenggelamnya Jakarta

Tahun 2010, saya pernah mendampingi peneliti dari Jerman tepatnya pada bulan September ke Muara Angke. Saat itu, kami dibantu Mahasiswa Geografi salah satu Universitas di Jakarta.

Kami melakukan studi lapangan, menggunakan kuesioner dan juga wawancara, serta melakukan pendekatan geografi melalui kegiatan survei lapangan dan pendekatan partisipatif.

Kegiatan turun langsung ke lapangan dan interaksi dengan warga dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi di lapangan dan dampak bencana “tenggelam”nya Jakarta.

Pendekatan tersebut menghasilkan gambaran awal kondisi lokasi, baik lingkungan fisik dan sosialnya, berkaitan dengan dampak akibat genangan banjir.

Data lapangan tersebut, kemudian diintegrasikan dengan hasil pemodelan genangan banjir  menjadi profil melintang kondisi lingkungan fisik dan sosial. Pemodelan genangan banjir dilakukan menggunakan data ketinggian dan ditumpangsusunkan pada foto udara atau citra satelit.

Peta genangan banjir untuk wilayah Jakarta Utara dibuat ke dalam beberapa ketinggian genangan, mulai dari tergenang 0,5 meter, 1 meter, dan 1,5 meter.

Berikut gambaran kondisi dari salah satu profil melintang yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Profil melintang ditarik dari selatan ke utara memotong wilayah Jakarta Utara dengan panjang yang ditentukan untuk melihat gambaran lingkungan fisik dan sosialnya.

Wilayah pertama tergenang sekitar 75-100 cm yang dekat dengan persis berhadapan dengan batas laut yaitu rumah penduduk yang terletak di wilayah pesisir.

Pola permukiman seragam dan cenderung berdempetan, pintu rumah sebagian warga lebih rendah dibandingkan jalan (dampak dari penurunan tanah).

Nah, permasalahan pada wilayah pertama ini adalah penurunan tanah, sampah yang menumpuk, masalah kesehatan muncul akibat genangan air; mulai dari nyamuk demam berdarah, hingga penyakit lain terkait polusi air dan udara.

Saya masih ingat ketika melakukan survei transek bertepatan dengan kegiatan fogging karena terdapat salah satu warga terkena demam berdarah dengue.

Wilayah kedua dan keempat tergenang sekitar 75 cm dan 50 cm adalah bangunan gedung perkantoran dan layanan jasa. Genangan air akibat banjir acapkali mengakibatkan layanan terhenti dan memungkinkan adanya kerusakan bangunan.

Wilayah ketiga dan kelima tergenang 50 cm dan 25 cm merupakan area permukiman dengan permasalahan serupa gorong-gorong yang jarang dibersihkan dan sampah berserakan, sehingga berpotensi menjadi tempat tinggal nyamuk.

Kita ketahui bersama bahwa di daerah Jakarta Utara banyak sekali bangunan-bangunan yang bisa jadi turut berkontribusi dalam penggunaan air tanah, salah satu penyebab penurunan tanah di wilayah tersebut.

Kemudian, dari hasil interview saat itu dapat diketahui bahwa sistem polder dan pompa penyedot air yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi banjir rob juga memerlukan pemeliharaan bersama.

Dari membedah satu profil tersebut saja, saya rasa kita semua dapat membayangkan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi jika Jakarta “tenggelam” (baca: tergenang cukup lama).

Belum jika ditambah dengan permasalahan pengelolaan 13 sungai yang melewati DKI Jakarta sebagai urban watershed.

# Menatap Salah Satu DAS yang melalui DKI Jakarta dan sekitarnya, DAS Ci Liwung

Memantik saya untuk membuka tesis S2 dan dua buku karya Prof. Dr. Hadi Sabari Yunus, M.A. (Manajemen Kota Perspektif Spasial dan Megapolitan Konsep, Problematika dan Prospek).

Terkait dengan tesis S2 saya lebih ke melihat perkembangan wilayah perkotaan yang dilalui oleh DAS Ci Liwung. Data yang digunakan sama dengan yang disajikan oleh NASA yaitu data citra satelit Landsat multitemporal.

Data citra landsat yang digunakan yaitu tahun 1975, 1990, 2000 dan 2010 untuk menginterpretasikan penutup lahan, vegetasi-impervious surface (permukaan kedap air)-tanah.

Kalau tanah berkaitan dengan lahan terbuka non vegetasi, sedangkan vegetasi misalnya pepohonan hingga obyek vegetasi yang terdeteksi oleh citra satelit tersebut.

Kemudian, yang dimaksud permukaan kedap air ini terutama merupakan struktur buatan—seperti perkerasan yang dilapisi oleh bahan tahan air seperti aspal, beton, batu bata, batu—dan atap.

Nah, kalau dari citra satelit landsat berresolusi rendah tersebut, maka kenampakan bangunan dan gedung, jalan dalam klasifikasi sederhana saya, masuk ke dalam kategori impervious surface (permukaan kedap air).

Sederhananya, perkembangan wilayah perkotaan dapat dilihat dari semakin berkembangnya penutup lahan yang berupa impervious surface (permukaan kedap air) sebagai representasi urban area.

Di daerah hulu, wilayah permukaan kedap air relatif meningkat dapat kita ketahui perkembangan pesat di daerah puncak Bogor. Kemudian, di daerah Kabupaten Bogor dan Depok, danau-danau mulai berkurang daya tampungnya. Bahkan, terjadi perubahan penggunaan lahan signifikan ke arah permukiman.

Tentunya perkembangan bentuk perkotaan terjadi pesat di DKI Jakarta sebagaimana ditunjukkan oleh NASA. Nah, saat ini kita dapat memantau perubahan tersebut dengan mudah menggunakan Google Earth Engine Timelapse.

Ringkas cerita, dari hasil penelitian saya tersebut mencoba melihat wilayah perkotaan yang dilalui DAS Ci Liwung sebagai suatu sistem yang satu kesatuan, melalui pendekatan kompleks wilayah.

# Berkembangnya Megapolis Indonesia: DKI Jakarta dan sekitarnya

Sewaktu mengerjakan tesis dulu kala, salah satu buku yang sering saya baca adalah karya-karya Prof. Dr. Hadi Sabari Yunus, M.A., seorang Profesor di bidang Geografi Perkotaan.

Beliau menegaskan bahwa pendekatan kompleks wilayah tersebut merupakan bentuk gabungan pendekatan spasial dan pendekatan ekologis.

Nah, mengacu pada halaman 214-217 buku Manajemen Kota Perspektif Spasial karya Prof. Dr. Hadi Sabari Yunus, M.A., maka pendekatan tersebut dapat membantu melihat perkembangan Megapolis Indonesia.

Buku Megapolitan Konsep, Problematika dan Prospek, Prof. Dr. Hadi Sabari Yunus, M.A. pada bagian lima tentang Megapolis Indonesia. Perkembangan Jabodetabek (kini kita dapat melihatnya lebih luas lagi menjadi Jabodetabekpunjur) dapat dipandang sebagai Megapolisnya Indonesia.

Buku tersebut juga memberikan gambaran perkembangan DKI Jakarta. Catatan yang menarik bahwa pesatnya pertambahan penduduk yang berdampak pada perembetan kenampakan spasial kekotaan.

Bahasa sederhananya, urbanisasi yang terjadi menyebabkan penambahan wilayah permukiman, kemudian terjadi pemanfaatan lahan non-agraris seperti perkantoran, industri, pabrik, bangunan pendidikan, dan sebagainya.

Contoh nyatanya adalah perumahan tempat saya tinggal di Kabupaten Bogor ini, sebagian besar warganya adalah orang-orang yang bekerja di DKI Jakarta. Bahkan, kita bisa lihat sendiri dan amati berapa banyak perumahan baru di wilayah Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, dan tentu saja Bekasi.

***

Lalu, bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan strategis dan lingkungan dari Joe Biden?

Mendata Permasalahan dan Respon Pemerintah DKI Jakarta

Saya coba mendata permasalahan yang berkaitan dengan pernyataan Joe Biden. Mulai dari masalah pertama yaitu land subsidence (penurunan tanah) yang sudah dikaji oleh sejumlah pakar selama bertahun-tahun.

Bahkan, penelitian dari Jerman yang pernah saya bantu juga menggali hal ini dan kaitannya dengan banjir rob. Banjir rob sebagai dampak kenaikan muka air laut (dapat berkaitan juga dengan dampak perubahan iklim) merupakan permasalahan kedua.

Sepertinya untuk masalah ini, telah diupayakan berbagai cara, misalnya sistem polder dan teknis lainnya.

Permasalahan ketiga adalah permasalahan hilangnya air bawah tanah akibat pengambilan yang tak terkendali. Banyaknya bangunan tinggi, padatnya permukiman, dan berbagai faktor lain menyebabkan tingginya penggunaan air tanah.

Permasalahan wilayah perkotaan yang terjadi di hulu, tengah, hingga hilir DAS Ci Liwung dan ke-12 DAS lain yang melalui DKI Jakarta berkontribusi terhadap masalah yang kita hadapi saat ini.

Jika mencermati jawaban yang disampaikan oleh Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (31/07) menjawab proyeksi Jakarta Banjir dari Amerika Serikat, maka ketiga permasalahan tersebut tentunya sudah dalam upaya pencegahan yang dilakukan DKI Jakarta, sedari dulu dan hingga sekarang.

Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (10/8) merespon Joe Biden, salah satu yang menarik yaitu perlunya sudut pandang ekologis, tidak ekonomi semata.

Mencermati berbagai respon dan jawaban di atas, tampaknya Pemerintah DKI Jakarta telah berupaya menjawab pertanyaan tersebut.

Saatnya menatap dari sisi kesatuan Megapolis Indonesia

Permasalahan “tenggelamnya” DKI Jakarta membutuhkan sudut pandang sebuah sistem, yaitu Megapolitan Jabodetabekpunjur sebagai Megapolisnya Indonesia yang integratif dan perlu solusi kolaboratif.

Ke semuanya memerlukan analisis komprehensif, termasuk pendekatan geografi secara lebih mendalam. Dukungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sekitarnya sebagai satu kesatuan amatlah diperlukan.

Jika kita semua melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang Megapolis Indonesia. Kuncinya balik ke konsep yang sekarang didengungkan, saatnya kita bergotong royong untuk NKRI.

Nah, kalau kita (termasuk saya yang tinggal di wilayah Jabodetabekpunjur) dapat berkontribusi dengan peduli dan menjaga lingkungan sekitar. Agar dapat senantiasa hidup sehat dan Merdeka!