10 bulan lalu · 1798 view · 4 menit baca · Hukum 80488_41217.jpg

JK, Jadi (Cawapres) Kembali?

Wacana soal siapa yang akan menjadi calon Wapres bagi Jokowi, maupun calon wapres buat Prabowo, belakangan sangat hangat. Tak lama lagi, prosesi Pemilu Presiden akan segera meminta pendaftaran capres beserta cawapres-nya. Batas waktu yang menjelang membuat sekian banyak orang telah melakukan ancang-ancang menjadi capres maupun tentu saja cawapres. 

Akan halnya Jusuf Kalla (JK) yang merupakan salah satu sosok fenomenal dalam prosesi capres dan cawapres dalam setidaknya tiga-empat kali pemilu terakhir di republik ini. Salah satu analisis yang cukup menarik mengatakan, jika Jokowi tetap berpasangan dengan JK, maka hal itu akan sangat menguntungkan bagi keduanya.

Tulisan ini tidak dalam upaya membahas sisi politik dari apakah pernyataan itu benar. Apakah kedua belah pihak akan sangat diuntungkan atau tidak. Itu tentu pertanyaan yang menarik, tetapi tidak dalam penalaran tulisan ini.

Tulisan ini juga tidak membahas soal pantas atau tidakkah JK kembali mengisi jabatan itu. Tulisan ini adalah soalan hukum semata. Pertanyaan menarik dan sederhana yang sesungguhnya perlu didedahkan secara hukum adalah apakah JK masih boleh mencalonkan diri sebagai cawapres untuk pemilu kali ini?

Bahasa UUD 45

Pasal 7 UUD 1945 menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Pasal itu dibahas ketika perubahan pertama UUD 1945 yang sebenarnya cukup clear. Nyaris tanpa perdebatan makna bahwa hanya sekali dipilih lalu sekali lagi setelahnya. Makanya, pilihan kalimatnya mengandung hal yang berentetan. Sekali memegang masa jabatan lalu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Dalam benak pembentuk UUD 1945, sebenarnya sudah membayangkan bahwa setiap orang hanya bisa menjadi presiden atau wakil presiden untuk masa jabatan dua kali. Mau berurutan atau tidak, itu tidak menjadi soal. Inilah yang kemudian dituangkan pembentuk UU ketika membentuk Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menegaskan bahwa salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat dua periode masa jabatan untuk jabatan yang sama.

Hal yang dalam penjelasan UU tersebut diatur bahwa yang dimaksud belum pernah menjabat dua kali dalam masa jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat untuk dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.  

Memang, masih ada yang menganggap dan menginginkan agar JK kembali menjadi Wapres oleh karena dianggap masih sangat mampu dan mumpuni untuk jabatan tersebut, sehingga membawanya ke Mahkamah Konsitusi (MK), khususnya menguji pasal-pasal tersebut.

Sekali lagi, kita tidak membahas soal kemampuan dan kemumpunian JK dalam jabatan kenegaraan sebagai wapres. Beliau tentunya punya kapasitas yang sangat mumpuni untuk itu. Bahkan, dalam penalaran yang wajar, beliau juga pantas menjadi Presiden. Sesuatu yang barangkali lebih bisa dilakukan sebagaimana keinginan pemohon di MK agar beliau berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selaku Presiden, tentu peran itu akan lebih dahsyat.

Pembatasan Masa Jabatan

Akan tetapi, UUD dan UU dibuat untuk sebuah tujuan. Salah satu tujuan utamanya, sesungguhnya, adalah menghindari otoritarianisme akibat kekuasaan yang dipegang terlalu lama. Apalagi, penyakit dalam sistem Presidensial memang adalah godaan menuju ke otoriter.

Arend Lijphart (1994) membahasakannya sebagai paradoxes of presidential power. Walaupun sebenarnya Lijphart berbicara dalam dukungan parlemen ke presiden, namun dapat dibayangkan jikalau ada gabungan antara kelanggengan masa jabatan lama dan dukungan parlemen, tentu semakin memfasilitasi kemudahan godaan ke otoriter. Makanya, salah satu obatnya adalah pembatasan masa jabatan.

Seperti halnya yang dilakukan di Amerika pasca empat kali masa jabatan Franklin Delano Roosevelt. Pra-Roosevelt, tidak ada aturan mengenai hal itu. Dua kali masa jabatan yang terjadi hanya oleh karena meniru praktik yang dilakukan oleh George Washington yang secara sukarela menolak dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga di tahun 1797. 

Dua masa jabatan tersebut kemudian menjadi semacam kebiasaan konstitusional, hingga akhirnya masuk menjadi aturan konstitusi dalam Amandemen ke-22 pada tahun 1951 yang merespons pengajuan diri dan keterpilihan lebih dari dua kali Roosevelt yang oleh sebagian kalangan adalah pelanggengan kekuasaan.

Dalam kondisi Indonesia, trauma yang terjadi di zaman Presiden Soeharto memicu kita untuk segera membuat Tap MPR XIII Tahun 1998 yang berisi tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketetapan yang berisi dua pasal dan salah satu pasalnya mengatakan bahwa: 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Bunyi yang persis sama dan serupa dengan Pasal 7 UUD 1945 saat ini.

Artinya, selain berbicara soal bunyi teks pasal, tetapi kita juga wajib berbicara dalam langgam original intent, maksud utama dari pembentuk UUD tatkala merumuskan hal tersebut. Hal yang sesungguhnya jelas untuk dua kali masa jabatan dan tidak selain itu. Hal yang menjadi ruh yang ditiupkan dalam UUD sebagaimana maksud ketika Tap MPR dibuat.

Bahkan, perdebatan ini sesungguhnya selesai jika dihadapkan pada logika apakah jika seseorang terpilih untuk sekali lagi jika ada masa antara? 

Contoh sederhananya. Jika ada dua orang yang saling mengatur sebagai presiden dan wakil presiden secara bergantian, mereka jadi presiden/wapres untuk lima tahun, lalu bergantian lima tahun, lalu naik kembali lima tahun, kemudian bergantian lagi lima tahun, lalu naik lagi lima tahun, dan begitu seterusnya. 

Jika membiarkan logika seperti ini terjadi maka dapat dipastikan bahwa pelanggengan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Mereka berdualah yang akan menguasai jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dan itu tak boleh terjadi sehingga dibatasi dua kali baik berurutan maupun tidak.

Tetapi, apa pun itu, kita memang menunggu Putusan MK. Sepanjang MK memutuskan secara koridor hukum, dalam logika hukum yang sederhana, sesungguhnya bahasa putusannya adalah bahwa sudah menjabat dua kali, baik berurutan maupun tidak, maka tidak boleh mencalonkan kembali. Titik. 

Pada titik itulah bahasa hukum yang saya bayangkan. Namun, wallahu a’lam dalam bahasa politik. Apakah MK akan memutus secara hukum atau secara politik? Saya pun wallahu a’lam. Mungkin sebaiknya menunggu Putusan MK dan membahas soalan Putusan MK ini dalam tulisan yang lain.