Kontestasi Pilpres 2019 telah selesai. Beberapa tahapan telah dilewati dengan berbagai polemiknya tersendiri, dari tahap kampanye yang penuh distingsi antar paslon dan pendukung hingga drama perselisihan hasil pemilihan ulang (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang putusannya berujung mengecewakan.

27 Juni 2019 adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Sebab, bersamaan dengan itu, MK menyelenggarakan sidang putusan terkait sengketa Pilpres yang diajukan pemohon (pihak Prabowo-Sandi) kepada termohon (KPU dan BAWASLU), dan pihak terkait (pihak paslon nomor urut 01) di hadapan Hakim MK.

Masih di hari yang sama, pukul 21.15 WIB, akhirnya hakim MK membacakan putusan terkait sengketa yang diajukan pemohon, yang tebalnya empat kali lipat skripsi mahasiswa hukum.

Anwar Usman selaku hakim ketua merangkap anggota memutuskan: mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Beberapa menit jelang putusan diucapkan, lini masa media sosial sontak dihujani oleh ucapan selamat untuk Jokowi, dan ucapan Prabowo harus legawa dan move on. Sejak saat itu pula kedua tokoh tersebut menggelar jumpa pers untuk sama-sama merespons hasil putusan MK. Jokowi berpesan bahwa tidak ada lagi 01 atau 02, yang ada hanyalah 03, yakni Persatuan Indonesia.

Prabowo pun begitu. Sebagai seorang negarawan, sudah selayaknya ia juga merespons pututusan MK. 

Namun apa yang terjadi, di luar dugaan saya, ternyata Prabowo belum bisa legawa dan move on atas apa yang diputuskan oleh MK. Alih-alih legawa dan move on, Prabowo justru hendak mencari langkah hukum lain. 

Seperti dikutip dalam pernyataan sikapnya: sesudah ini kami akan berkonsultasi dengan tim hukum kami untuk meminta saran dan pendapat, apakah masih ada langkah hukum dan langkah konstitusional lain yang dapat kami tempuh.

Saya sebagai rakyat Indonesia sekaligus yang menyaksikan pernyataan tersebut, hanya geleng kepala, heran. Padahal kita semua tahu bahwa putusan MK bersifat final and binding dan itu dijamin oleh UUD 1945. 

Keputusan yang diambil oleh MK yang didasarkan pada musyawarah hakim, bagi saya, adalah keputusan yang sangat bijak dan adil. Mengapa? Seharusnya dalil kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) adalah kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal tersebut sesuai dengan pasal 286 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka tak heran jika MK menolah seluruh permohonan pemohon.

Lagi pula, kenapa Prabowo justru kecewa? Kan, MK tidak memutus siapa yang menang dan kalah, melainkan menolak permohonan pemohon karena tidak bisa membuktikan kecurangan yang dimaksud secara TSM?

Padahal sudah jelas dalam asas hukum dikatakan dengan tegas, actori in cumbit probatio (siapa yang menggugat dialah yang harus membuktikan). Harusnya Prabowo kecewa sama tim suksesnya, kenapa bisa kalah; dan kalau pun ada indikasi kecurangan, kenapa bisa dicurangi. Negarawan itu begitu, Pak, berani mengambil sikap reflektif.

Ngomong-ngomong soal negarawan, saya pikir Prabowo adalah salah satu tokoh negerawan negeri ini. Kecintaannya terhadap negeri ini tak dapat kita abaikan. Mantan seorang Danjen Kopassus, gitu lho.

Tetapi setelah saya tahu bahwa Prabowo sangat susah menerima kenyataan, label negarawan yang disematkan padanya perlahan luntur. Yang tampak hanyalah ambisi buta kelompok dan egoisme pribadi.

Jika kita analogikan, Prabowo dan sekutunya layaknya seorang pria jantan, gagah, dan berani yang sedang jatuh cinta pada perempuan – jabatan – yang sangat cantik dan menjanjikan di masa depan. Setelah sekian lama melakukan pendekatan (PDKT), dan berusaha meyakinkan, tunggu punya tunggu ternyata cintanya berbalas kekecewaan; harusnya madu yang ia dapat, tapi malah racun yang ia tenggak.

Karena cintanya hanya berdasarkan pada nafsu belaka, hanya berahi semata, bukan didasarkan pada keikhlasan dan kesabaran. Maka dari itu, untuk legawa melepaskan perempuan tersebut sangat susah dan yang jelas untuk pindah ke lain hati juga sangat susah.

Seandainya Prabowo melandasi cintanya dengan ikhlas dan sabar, maka ia akan menempuh jalan bijak layaknya seorang filsuf! Eh, apa Prabowo paham saya ngomong cinta? Atau jangan-jangan... Ah sudahlah...

Mari kita kembali pada topik semula. Ketidak-legawa-an dan kegagal-move on-an Prabowo, sebetulnya diakibatkan oleh orang-orang terdekat yang membuat narasi kecurangan Pemilu. Seandainya Pemilu memang curang, harusnya tim hukum Prabowo dapat menghadirkan bukti-bukti konkret dan dapat menjabarkannya sehingga kecurangan yang dimaksud terbukti TSM.

Jika sampai saat ini Prabowo belum juga bisa legawa dan move on, artinya tidak hanya berkutat pada narasi kecurangan yang dungu, maka tidak menutup kemungkinan situasi Indonesia bahkan dunia akan gawat. 

Bagaimana kalau Prabowo dan timnya membawa kasus ini ke pengadilan Tuhan? Harus kiamat dulu. Paling tidak tim hukumnya wajib bermitra dengan malaikat Israfil. Bahaya!