Tugas santri secara umum hanya dimaknai mengaji dan menghafal Alquran ataupun kitab kuning. Stigma ini melekat dalam benak masyarakat Nusantara bahkan di luar negeri. Padahal, peran santri sudah diakui dalam sejarah turut mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sangat wajar ketika ada santri yang mondok di pesantren bercorak religious-nasionalis, mereka tak akan khianat pada NKRI, baik itu berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah, dan lainnya.

Perayaan Hari Santri Nasional (HSN) pada 22 Oktober 2018 ini merupakan salah satu wujud penghargaan pemerintah terhadap santri. Tahun ini, Kemenag mengangkat tema ”Bersama Santri Damailah Negeri”. Sementara PBNU mengusung tema “Dedikasi Santri untuk Indonesia Mandiri”. Substansi tema ini sama-sama meneguhkan jihad santri yang bergelut di wilayah fikrah (pemikiran), aqidah (keyakinan), harakah (gerakan) dan amaliyah (tradisi).

Jihad santri intinya menjaga Islam dan Indonesia, bukan merusaknya. Santri yang religoius-nasionalis pasti tidak akan berselingkuh dari ideologi Pancasila, mengebom, dan melakukan gerakan radikalisme. Apalagi menyasar pada perilaku takfiri (mengafirkan), tasyri’ (menyirikkan), dan tabdi’ (membidahkan). Ciri seperti ini jelas bukan santri, melainkan orang yang inferior, dan mengaku paling benar sendiri.

Jika dibiarkan, maka doktrin yang mereka terima akan berpuncak pada radikalisme bahkan terorisme. Apakah orang beragama boleh mengebom? Jelas terlarang. Pemaknaan jihad yang selama ini dipahami sekelompok orang harus diluruskan untuk menjaga perdamaian Nusantara ini.

Resolusi Jihad Santri

Perjuangan santri zaman dulu dengan sekarang sangat berbeda. Jika dulu selain mengaji, para santri juga turut angkat senjata memperjuangkan kemerdekaan. Santri sekarang hanya bertugas mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Santri yang dulu turut memperjuangkan kemerdekaan mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi dengan menetapkan Hari Santri melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 yang diperingati hingga kini.

Tujuannya, tentu menggelorakan jihad santri, dan peran kaum sarungan dalam mengisi kemerdekaan. Tanggal ini merujuk peristiwa Resolusi Jihad yang berisi fatwa KH. Hasyim Asyari yang menegaskan kewajiban berjihad demi melahirkan peristiwa heroik 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Dulu, santri harus “angkat senjata” karena mengusir penjajah. Saat ini, santri tak perlu angkat senjata, apalagi mengebom karena Indonesia sudah merdeka. Hari Santri merupakan momentum mempertegas peran santri sebagai pionir perdamaian yang berorientasi pada spirit moderasi Islam di Indonesia. Santri dilarang “angkat senjata” melawan dan membunuh bangsanya sendiri.

Jihad dan moderasi tersebut tentu harus jelas wilayahnya. Maka Resolusi Jihad Santri harus diluruskan agar Indonesia tetap damai. Sebab, selama ini jihad dimaknai parsial, yaitu dengan berjuang di jalan Allah dengan menghalalkan segala cara termasuk mengebom, menyalahkan orang lain, memurnikan agama tanpa memandang budaya.

Puncaknya, mereka hobi mengaveling surga, suka mengafirkan, menyesatkan, mengatakan Pancasila adalah taghut (setan), demokrasi adalah kafir, bahkan hormat bendera merah putih haram, dan menyanyikan Indonesia Raya dinilai bidah. Faham transnasional ini menjadi embrio berkembangnya terorisme karena mereka dangkal memahami agama, negara, dan makna jihad.

Komitmen Menjaga NKRI

Dikarenakan dulu santri turut memperjuangkan kemerdekaan NKRI, maka sangat logis dan wajib ketika santri juga menjaga NKRI. Jika ada orang mengaku santri tapi ingin mengganti dasar negara, berarti mereka termasuk “santri abal-abal”. Mengapa demikian? Karena santri tulen pasti religious dan memiliki nasionalisme tinggi. Mereka Islam, namun juga Indonesia.

Harusnya, semua umat Islam di Indonesia bangga karena memiliki dua kebenaran. Pertama kebenaran beragama sesuai kepercayaan masing-masing. Kedua, kebenaran bernegara dengan wujud apapun agamanya harus nasionalis, cinta Tanah Air, dan tidak khianat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Mereka yang hanya memegang kebenaran agama, kebanyakan melakukan jihad dan ingin melakukan perubahan sesuai doktrin jihad yang mereka terima. Jika sudah demikian, sudah pasti tidak bakal menjaga NKRI, justru ingin mengubah NKRI menjadi “negara Islam” dengan sistem khilafah.

Secara umum, Nadjib (2015) membagi jihad ke dalam dua wilayah. Jihad di bidang intelektual namanya ijtihad, dengan produk ilmiah melalui kerja penelitian, pengkajian, membongkar hal-hal baru untuk menemukan solusi di tiap zaman. Di wilayah spiritual berbentuk mujahadah dengan kegiatan istigatsah, doa bersama, tahlilan, ziarah kubur, bukan mengebom.

Komitmen santri menjaga NKRI harus digelorakan. Pertama, menjaga NKRI wajib di mana saja, dan kapan saja, dengan siapa saja. Kedua, menjaga NKRI dan menjadi nasionalis sangat religious. Sebab, hubbul watan minal iman (cinta Tanah Air sebagian dari iman) menjadi doktrin bahwa kewajiban manusia sebagai khalifah (wakil Allah di muka bumi) adalah menjaga Tanah Air, bukan merusaknya.

Ketiga, memegang teguh kebenaran beragama dan bernegara. Wujudnya, menghargai setiap agama, tradisi, budaya, dan mewajibkan semua pemeluk agama menjunjung tinggi nasionalisme. Keempat, komitmen menjaga agama dan negara sebagai wujud bahwa apapun agamanya, kita adalah Indonesia yang tetap satu sampai kapanpun.

Jihad santri menjaga Islam dan Indonesia harus dikuatkan dalam menjawab tantangan zaman. Santri di era Revolusi Industri 4.0 ini hukumnya wajib mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur di tengah perkembangan dunia yang super cepat, dinamis, dan tanpa batas ini. Selain bisa membaca kitab kuning, santri pasti religious, nasionalis, dan komitmen menjaga NKRI. Jika tidak demikian, laikkah disebut santri?